Kemajuan besar, tetapi belum merata
Pemulihan pascabencana Sumatera adalah rangkaian perbaikan infrastruktur, layanan dasar, dan kehidupan warga setelah banjir merusak permukiman serta fasilitas umum di sejumlah wilayah. Proses di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai 96–98 persen dari target, tetapi angka itu tidak berarti setiap kebutuhan telah tertangani. Banjir pada akhir 2025 berdampak pada 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, dan 4.533 desa/kelurahan. Sugiono menyatakan rehabilitasi dan rekonstruksi telah mencapai “96–98 persen” dari target berdasarkan laporan kepala daerah dan perkembangan lapangan. Sebagian besar jalan dan jembatan kini kembali berfungsi. Layanan komunikasi seluler telah pulih, sebagian besar fasilitas kesehatan beroperasi, dan pemerintahan di Aceh Tamiang kembali berjalan setelah terganggu timbunan lumpur. Lebih dari dua juta pengungsi telah kembali ke rumah atau tempat tinggal lain; tak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda. Namun, enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih memerlukan penanganan, sementara pembangunan sekolah serta hunian sementara dan tetap masih berjalan.
Jalan, sungai, dan usaha kecil jadi penentu
Pekerjaan berikutnya perlu berangkat dari kebutuhan yang masih terasa sehari-hari: akses jalan yang bisa diandalkan, sungai yang tertangani, dan usaha warga yang kembali bergerak. Dalam rapat di Jakarta pada 28 Oktober 2026, kepala daerah menyampaikan perkembangan wilayah dan kebutuhan dukungan untuk infrastruktur, permukiman, serta ekonomi masyarakat. Wakil Gubernur Aceh meminta bantuan untuk ruas jalan kabupaten yang rusak parah, termasuk di Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan kawasan pedalaman. Keterbatasan fiskal daerah membuat skema Instruksi Presiden Jalan Daerah menjadi penting; tahap finalisasi teknisnya diharapkan selesai agar program dapat dimulai pada pertengahan November 2026. Normalisasi sungai Aceh juga harus melibatkan sungai yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten, bukan hanya yang ditangani pemerintah pusat. Rapat itu turut membahas bantuan UMKM bencana bagi pelaku usaha mikro terdampak. Menghubungkan bantuan usaha dengan akses dan pemulihan permukiman akan membuat rehabilitasi lebih terasa bagi warga.
Ukur keberhasilan dari ketahanan, bukan persentase saja
Angka 98 persen memberi gambaran kemajuan, tetapi tidak semestinya menjadi alasan untuk mengendurkan perhatian pada pekerjaan yang tertinggal. Beberapa jembatan daerah masih membutuhkan penanganan, dan enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara belum selesai dipulihkan. Kebutuhan jalan dan sungai yang belum tertampung karena keterbatasan anggaran daerah akan dibahas melalui revisi Rencana Induk pemulihan untuk menentukan prioritas. Di sinilah pemerintah perlu memastikan bahwa keputusan anggaran mengutamakan akses warga dan layanan penting, bukan sekadar mengejar penyelesaian administrasi. Pencegahan bencana susulan juga patut menjadi tolok ukur dalam merancang pekerjaan: pemulihan yang baik semestinya mengurangi kerentanan, bukan hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum banjir. Itu merupakan arah kebijakan yang perlu dijaga, bukan klaim bahwa seluruh risiko telah teratasi. Pemulihan pascabencana Sumatera layak disebut tuntas ketika infrastruktur dan layanan pulih sekaligus lebih siap menghadapi gangguan berikutnya.
