Serapan Bergerak, tetapi Pekerjaan Belum Selesai
Tambahan TKD Aceh adalah dana transfer pemerintah pusat ke APBD yang memperkuat kemampuan fiskal daerah untuk membiayai rehabilitasi, rekonstruksi, dan kebutuhan mendesak setelah bencana. Hingga 26 Oktober 2026, realisasinya mencapai Rp664,2 miliar atau 40,20 persen dari pagu Rp1.652,1 miliar. Angka itu menunjukkan belanja mulai berjalan, tetapi lebih dari separuh pagu masih belum terserap. Dalam sepuluh hari sejak 16 Oktober, realisasi bertambah Rp42,24 miliar, naik 2,55 poin persentase. Kemajuan ini patut dicatat, namun belum cukup untuk menyebut pemulihan berlangsung cepat: warga membutuhkan hasil yang bisa digunakan, bukan sekadar kenaikan angka serapan. Pemerintah Aceh menyatakan percepatan belanja terus didorong agar manfaat anggaran segera dirasakan masyarakat. Ukuran keberhasilannya semestinya bukan hanya berapa dana keluar, melainkan apakah akses, layanan dasar, dan perlindungan warga benar-benar membaik.
Tekanan Menjelang Musim Hujan
Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah memantau pelaksanaan anggaran, sementara rapat pimpinan pada 20 Oktober mendorong kepala SKPA mempercepat eksekusi belanja. Dorongan itu tepat waktu. Periode hujan tinggi Oktober–Desember meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, sehingga pekerjaan yang tertunda bisa membuat warga menghadapi kerusakan baru sebelum pemulihan selesai. Pada tingkat provinsi, 14 SKPA telah merealisasikan Rp341 miliar atau 41,34 persen dari pagunya; 14 kabupaten/kota mencapai Rp323,2 miliar atau 39,06 persen. Perbedaan capaian ini mengingatkan bahwa percepatan harus menyasar semua pelaksana, bukan hanya unit dengan serapan tinggi. Pemerintah juga membuka pemantauan melalui portal TV Monitor P2K. Transparansi tersebut berguna jika disertai informasi yang jelas tentang proyek, jadwal penyelesaian, dan manfaat yang sudah diterima warga.
Jalan Perwira Menunjukkan Arti Pemulihan
Contoh yang mudah dipahami terlihat pada Jalan Perwira Lhokseumawe, di Gampong Kampung Jawa Baro, Kecamatan Banda Sakti. Peningkatan jalan senilai Rp715,23 juta telah rampung dan menjadi salah satu proyek yang didukung oleh penguatan fiskal dari tambahan TKD. Sebelumnya, jalan yang rendah kerap tergenang saat hujan; menurut warga Salamuddin A Gani, air bahkan bisa mencapai lutut dan saluran yang sempit serta tersumbat memperburuk keadaan. Setelah jalan ditinggikan dan diaspal, akses warga menjadi lebih mudah. Perubahan itu juga membantu perjalanan ke usaha setempat, termasuk kafe dan homestay. Inilah ukuran pemulihan yang terasa: masalah sehari-hari berkurang dan kegiatan ekonomi lebih mudah dijangkau. Namun satu jalan yang selesai belum mewakili seluruh kebutuhan. Di Lhokseumawe, 17 proyek infrastruktur lain masih dikerjakan dengan nilai Rp34.350.334.908.
Kecepatan Harus Diukur dari Hasil
Tambahan TKD sekitar Rp1,65 triliun untuk Aceh disalurkan melalui skema DBH, DAU, dan Otsus kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Dana ini bagian dari alokasi Rp10,65 triliun untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Besarnya alokasi memberi ruang untuk bergerak, tetapi tidak otomatis menjamin pemulihan cepat. Pemerintah perlu memastikan belanja tepat sasaran, kualitas pekerjaan terjaga, dan proyek selesai sebelum kebutuhan warga berubah atau hujan memperparah kerusakan. Rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi menempatkan pemulihan konektivitas jalan dan jembatan serta layanan infrastruktur dasar sebagai fondasi pemulihan. Kesimpulannya, serapan 40,20 persen adalah sinyal awal, bukan garis akhir. Percepatan anggaran baru bermakna ketika lebih banyak warga merasakan akses yang aman, layanan yang pulih, dan kegiatan ekonomi yang kembali berjalan.
