Angka tinggi, pekerjaan belum usai
Pemulihan pascabencana Sumatra adalah rangkaian upaya untuk mengembalikan layanan dasar, infrastruktur, dan kehidupan masyarakat terdampak sekaligus mengurangi risiko bencana berikutnya. Di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, progres kegiatan yang memperoleh anggaran 2026 telah mencapai kisaran 96–98 persen setelah sekitar 11 bulan pemulihan berjalan. Capaian ini patut diapresiasi, tetapi angka tersebut menggambarkan kegiatan yang dianggarkan pada tahun itu, bukan tanda bahwa seluruh dampak bencana sudah tertangani. Pada Senin, 26 Oktober 2026, Menko PMK Sugiono mengapresiasi kerja Satgas PRR dan meminta koordinasi pusat-daerah diperkuat agar pemulihan berlangsung cepat, efektif, adil, dan berkelanjutan. Ukuran keberhasilan akhirnya bukan sekadar pekerjaan yang tercatat selesai, melainkan apakah warga dapat kembali beraktivitas dengan aman.
Kecepatan harus terasa dalam kehidupan warga
Apresiasi Sugiono terhadap Satgas PRR penting sebagai pengakuan atas kerja lintas lembaga, termasuk penerbitan regulasi dan dukungan anggaran. Namun, pujian tidak boleh mengaburkan pekerjaan yang masih tersisa. Pemerintah sendiri mencatat masih ada hal yang perlu disempurnakan agar program 2026 berjalan optimal. Bagi warga, keberhasilan rehabilitasi rekonstruksi Sumatra paling nyata ketika layanan dasar pulih, infrastruktur dapat digunakan, dan kegiatan sehari-hari kembali normal. Sugiono menegaskan perlunya mempercepat penyelesaian pekerjaan tersisa supaya masyarakat terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas. Karena itu, koordinasi pusat dan daerah sebaiknya dinilai dari hasil yang dirasakan warga, bukan hanya kelancaran rapat atau besarnya daftar program. Informasi terbuka tentang kemajuan dan kendala juga diperlukan agar masyarakat memahami apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum.
Bencana susulan menuntut pemulihan yang lebih tahan
Progres tinggi tidak otomatis menghapus ancaman. Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian melaporkan bencana susulan masih menghambat rehabilitasi dan rekonstruksi: hujan lebat memicu banjir kembali di sejumlah wilayah, sementara sedimentasi sungai meningkatkan risiko luapan dan membuat infrastruktur yang telah diperbaiki kembali terdampak. Tito menyebut percepatan penanganan 137 sungai terdampak sedimentasi di tiga provinsi perlu menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko banjir susulan. Pemerintah juga diminta mempercepat pembersihan dan penanganan sungai dengan dukungan Kementerian Pekerjaan Umum. Ini bukan pekerjaan tambahan yang bisa ditunda sampai proyek pemulihan selesai: kondisi sungai dan ancaman hujan menentukan apakah hasil perbaikan akan bertahan. Pemulihan Aceh Sumut Sumbar harus menggabungkan pembangunan kembali dengan pengurangan risiko, bukan sekadar mengembalikan keadaan sebelum bencana.
Keberlanjutan sebagai ukuran akhir
Sugiono mengingatkan bahwa perubahan iklim perlu masuk dalam perencanaan karena pola curah hujan dan risiko bencana dapat berubah. Ia meminta pemulihan diarahkan untuk jangka panjang serta didukung kesiapsiagaan dan mitigasi. Arah ini tepat: membangun kembali tanpa memperhitungkan ancaman berulang berisiko membuat warga menghadapi kerusakan yang sama. Langkah berikutnya harus jelas—menuntaskan pekerjaan yang masih tertinggal, menangani sungai terdampak, menjaga keterbukaan informasi, dan menguatkan kerja sama pemerintah pusat, daerah, serta unsur terkait. Capaian 96–98 persen untuk kegiatan beranggaran 2026 adalah tonggak yang kuat, bukan garis akhir. Pemerintah perlu memastikan bahwa kecepatan tidak mengorbankan ketahanan, dan bahwa keberlanjutan bukan sekadar janji dalam rapat. Itulah cara agar rehabilitasi rekonstruksi Sumatra benar-benar memulihkan kehidupan warga sekaligus mengurangi risiko bencana berikutnya.
