Angka 98 Persen Bukan Akhir Pemulihan
Pemulihan banjir Sumatera adalah rangkaian rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mengembalikan infrastruktur, layanan publik, serta kehidupan warga setelah bencana; capaian persentase tinggi penting, tetapi belum berarti seluruh kebutuhan masyarakat telah terpenuhi. Setelah proses berlangsung 11 bulan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pemerintah melaporkan realisasi pemulihan mencapai 96–98 persen dari target. Angka itu disampaikan Sugiono berdasarkan laporan kepala daerah dan perkembangan lapangan dalam rapat koordinasi pada Senin, 26 Oktober 2026. Pada hari yang sama, Sugiono juga menyampaikan perkembangan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Posko Nasional Satgas PRR di Jakarta. Perbedaan antara target yang hampir tercapai dan pekerjaan yang belum tuntas bukan soal kosmetik: fasilitas yang belum tersedia dapat menentukan apakah warga bisa mengakses kesehatan dan kembali menjalani rutinitas dengan aman.
Skala dampaknya menjelaskan mengapa pekerjaan tersisa tidak boleh dianggap kecil. Banjir pada akhir 2025 berdampak pada 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, dan 4.533 desa atau kelurahan. Lebih dari 2 juta orang yang sempat mengungsi kini telah kembali ke rumah atau tempat tinggal lain, dan tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda. Itu kemajuan nyata, tetapi kepulangan bukan ukuran lengkap pemulihan. Pemerintah patut dinilai bukan hanya dari persentase yang diumumkan, melainkan juga dari mutu fasilitas yang kembali berfungsi dan kemampuan wilayah menghadapi gangguan berikutnya.
Jalan Pulih, Sejumlah Fasilitas Masih Dikebut
Di sektor infrastruktur Sumatera, sebagian besar jalan dan jembatan terdampak telah kembali berfungsi melalui kerja sama Kementerian Pekerjaan Umum, TNI, Polri, dan unsur lain. Namun, beberapa jembatan daerah masih memerlukan penanganan lanjutan, termasuk karena kembali terdampak bencana susulan. Inilah celah penting di balik klaim pemulihan mendekati tuntas: jalan yang fungsional secara umum belum menjamin setiap komunitas memiliki akses yang aman dan lancar. Percepatan seharusnya berfokus pada titik yang masih menghambat pergerakan warga, bukan sekadar menambah daftar pekerjaan selesai.
Sejumlah layanan dasar juga telah kembali berjalan. Aktivitas pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang pulih setelah terganggu timbunan lumpur, layanan komunikasi seluler berfungsi kembali, dan sebagian besar fasilitas kesehatan telah beroperasi. Kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak pun kembali berlangsung. Tetapi enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih harus dituntaskan agar warga memperoleh layanan kesehatan di fasilitas yang layak. Pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi lainnya mencakup fasilitas publik, pembangunan kembali sekolah, serta penyediaan hunian tetap dan sementara. Pemerintah menyatakan sebagian pekerjaan masih perlu dipercepat; ukuran keberhasilannya mestinya berupa akses yang layak bagi warga, bukan semata selesainya proyek di atas kertas.
Bencana Susulan Mengubah Ukuran Keberhasilan
Kerusakan ulang pada sejumlah jembatan menunjukkan bahwa pemulihan tidak bisa berhenti pada perbaikan fisik. Kewaspadaan terhadap bencana susulan harus menjadi bagian dari rekonstruksi, terutama di lokasi yang kembali terdampak. Jika pembangunan hanya mengembalikan keadaan sebelum banjir tanpa mengurangi kerentanan, capaian tinggi hari ini dapat cepat terkikis oleh kejadian berikutnya. Sugiono mengakui beberapa lokasi membutuhkan akselerasi, sementara keterbatasan anggaran dan kendala lapangan masih menjadi tantangan penyelesaian program. Karena itu, percepatan sebaiknya disertai perhatian pada ketahanan fasilitas serta pemantauan jembatan dan layanan yang rentan terganggu.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, dan masyarakat telah berkontribusi dalam proses pemulihan. Namun, kerja sama itu perlu berujung pada prioritas yang jelas: tuntaskan enam puskesmas pembantu, selesaikan jembatan yang belum aman, dan pastikan sekolah serta hunian yang dibangun kembali dapat digunakan sesuai kebutuhan warga. Layanan komunikasi dan kegiatan pemerintahan yang pulih membantu masyarakat menyambung kembali kehidupan sehari-hari, tetapi layanan kesehatan yang layak dan akses fisik yang aman tetap menjadi pekerjaan nyata. Capaian 96–98 persen patut diapresiasi, bukan dijadikan alasan untuk mengendurkan pengawasan.
Kesimpulan: Tuntaskan Sisa, Perkuat Ketahanan
Pemulihan banjir Sumatera telah membawa kemajuan besar: jalan dan sebagian besar jembatan berfungsi, layanan dasar berangsur pulih, kegiatan sekolah berjalan, dan warga tak lagi tinggal di tenda. Namun, angka 98 persen belum menjawab apakah setiap daerah memiliki fasilitas kesehatan yang layak, jembatan yang aman, dan perlindungan memadai dari bencana susulan. Pekerjaan yang tersisa perlu dikebut dengan sasaran yang terukur dan perhatian pada ketahanan jangka panjang. Pemulihan baru pantas disebut tuntas ketika fasilitas yang dibutuhkan warga berfungsi secara layak dan masyarakat lebih siap menghadapi risiko berikutnya.
