Anggaran Pemulihan Bencana Besar, Penyerapan Daerah Kecil
Anggaran pemulihan bencana di Sumatra adalah paket pendanaan pemerintah pusat yang dirancang untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, termasuk hunian, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta sektor kelautan dan perikanan, yang disalurkan melalui berbagai kementerian dan skema transfer ke daerah Sumatra agar pemulihan berjalan cepat, terukur, dan berkelanjutan. Di atas kertas, desain kebijakan ini tampak kuat: total anggaran pemulihan bencana mencapai Rp100,1 triliun untuk periode 2026–2028, dengan fokus awal pada infrastruktur prioritas, sekolah, dan hunian tetap. Namun di lapangan, cerita berbeda. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyayangkan fakta bahwa sebagian kepala daerah di Sumatra baru memakai sekitar 10 persen dari total anggaran pascabencana, sementara ada daerah lain yang sudah menyentuh 60 persen. Ketimpangan penyerapan dana daerah ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan kurangnya uang, melainkan lemahnya eksekusi dan kepemimpinan lokal.
Transfer ke Daerah Sumatra: Uang Sudah Turun, Mengapa Lambat Dipakai?
Jika kepala daerah mengeluh kekurangan dana, angka-angka transfer ke daerah Sumatra membantah keluhan itu. Pemerintah pertama kali mengucurkan dana pascabencana sebesar Rp268 miliar, lalu menambah Rp10,6 triliun pada Februari dan Rp1,9 triliun pada Agustus sebagai bagian dari skema transfer ke daerah dan dukungan pusat. Selain itu, hingga 2026 terdapat Belanja Tidak Terduga sekitar Rp298 miliar, tambahan TKD Rp10,6 triliun untuk 2025, serta tambahan TKD sekitar Rp1,4 triliun yang dibagi ke Aceh Rp960 miliar, Sumatera Utara Rp295 miliar, dan Sumatera Barat Rp186 miliar. Tito menegaskan bahwa tambahan TKD Rp10,6 triliun sudah disalurkan sepenuhnya ke daerah. Dengan aliran dana sebesar ini, alasan klasik “anggaran belum turun” kehilangan relevansi. Hambatan utama tampak bergeser ke perencanaan program, kesiapan proyek, dan keberanian kepala daerah mengambil keputusan cepat agar penyerapan dana daerah tidak terus tertinggal.
Infrastruktur Pascabencana: Kerusakan Nyata, Respons Masih Setengah Hati
Ironisnya, rendahnya penyerapan anggaran terjadi di tengah kerusakan infrastruktur pascabencana yang nyata. Tito menjelaskan bahwa bencana di Sumatra pada November lalu merusak banyak sarana dan prasarana, khususnya fasilitas kesehatan. Puluhan rumah sakit umum daerah, ratusan puskesmas, dan puskesmas pembantu di tingkat desa dan kecamatan terdampak langsung. Di sisi lain, program pemulihan sudah jelas: anggaran Rp38,9 triliun pada 2026 difokuskan pada infrastruktur prioritas, sekolah, dan hunian tetap. Dalam rapat koordinasi, Tito juga memaparkan bahwa program rehabilitasi dan rekonstruksi melibatkan 23 kementerian dan lembaga sebagai pelaksana serta 10 institusi pendukung. Ketika infrastruktur kritis seperti layanan kesehatan dan pendidikan menunggu diperbaiki, penundaan penyerapan anggaran bukan sekadar masalah administrasi, tetapi keputusan politik yang menunda hak dasar warga untuk segera bangkit dari bencana.
Penyesuaian Anggaran dan Tekanan Waktu: Pemerintah Pusat Tak Bisa Bekerja Sendiri
Pemerintah pusat merencanakan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatra sebesar Rp100,1 triliun selama 2026 hingga 2028, dengan rincian Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Namun, karena waktu pelaksanaan yang makin sempit, pengajuan anggaran kementerian dan lembaga untuk 2026 turun dari sekitar Rp39,1 triliun menjadi sekitar Rp29,9 triliun, dan selisih sekitar Rp9 triliun direncanakan dialihkan ke 2027 sehingga alokasi tahun depan diproyeksikan sekitar Rp42 triliun. Tito menegaskan bahwa penyesuaian jadwal anggaran tidak boleh diartikan sebagai pengurangan kegiatan pemulihan karena seluruh program terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di tengah tekanan waktu ini, ia mengingatkan kepala daerah: jangan hanya mengharapkan kerja dari pemerintah pusat, pemulihan harus dikerjakan bersama. Artinya, tanpa inisiatif dan koordinasi aktif dari pemerintah daerah, skema anggaran pemulihan bencana yang besar ini akan berubah menjadi deretan angka di dokumen, bukan perubahan nyata di lapangan.
Solusi Percepatan: Dari Hunian Tetap ke Fasilitas Perikanan
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah dana tersedia, tetapi bagaimana mempercepat realisasi. Program pemulihan mencakup pembangunan hunian tetap, perbaikan sekolah, serta infrastruktur prioritas yang menyasar kebutuhan dasar warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam rapat koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, hadir menteri yang membidangi kelautan dan perikanan serta perumahan perdesaan, menandakan fokus pada rehabilitasi fasilitas kelautan dan perikanan serta hunian di kawasan terdampak. Di sisi daerah, solusi percepatan penyerapan dana daerah menuntut beberapa langkah: penyusunan daftar proyek yang siap lelang, percepatan perencanaan teknis, dan penguatan peran pemerintah provinsi untuk mendorong kabupaten dengan penyerapan rendah. Tanpa keberanian kepala daerah menggerakkan birokrasi dan memprioritaskan proyek konkret—dari rumah sakit hingga dermaga perikanan—anggaran pemulihan bencana yang besar hanya akan mengendap, sementara warga korban bencana terus menunggu.
