Target pemulihan menuntut percepatan nyata
Pemulihan pascabencana Sumatra adalah rangkaian pekerjaan untuk membangun kembali layanan, hunian, akses, dan kegiatan ekonomi masyarakat setelah masa darurat berakhir. Ukuran keberhasilannya bukan sekadar proyek selesai, melainkan warga dapat kembali bersekolah, bekerja, dan menjangkau layanan dasar dengan aman.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, meminta kementerian dan lembaga mempercepat program pemulihan tahun anggaran 2026 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menyampaikan dorongan itu setelah rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta pada 27 Oktober 2026. Kegiatan yang dapat dikerjakan tahun ini ditargetkan selesai sebelum 31 Desember 2026.
Tenggat yang rapat membuat koordinasi anggaran dan pelaksanaan menjadi penentu. Rehabilitasi rekonstruksi Sumatra tidak boleh berhenti pada daftar proyek atau penyerapan dana; hasilnya harus terasa di lingkungan yang masih berjuang memulihkan akses dan aktivitas harian.
Layanan pulih, tetapi pekerjaan belum selesai
Penanganan sebelumnya bergerak dari tanggap darurat—evakuasi, penanganan korban, dan penyelamatan nyawa—ke masa transisi, lalu tahap pemulihan. Sebagian besar aktivitas pemerintahan di wilayah terdampak telah berjalan lagi. Pasokan listrik, BBM, LPG, dan internet relatif kembali normal, sementara rumah sakit umum dan puskesmas telah berfungsi. Bagi warga, pulihnya layanan ini penting, tetapi tidak meniadakan kerusakan yang masih menghambat kehidupan sehari-hari.
Di sektor pendidikan, kegiatan belajar-mengajar sudah kembali berjalan, tetapi 99 dari 4.922 satuan pendidikan terdampak masih menggunakan kelas darurat. Sumatera Utara juga masih memiliki enam puskesmas pembantu yang rusak atau hilang dan membutuhkan penanganan. Angka-angka ini menunjukkan mengapa kata “pulih” belum bisa disamakan dengan keadaan normal.
Tito juga mengingatkan bahwa hujan berintensitas tinggi masih memicu banjir dan longsor susulan. Risiko tersebut dapat merusak akses yang sedang dipulihkan, sehingga pekerjaan harus menggabungkan kecepatan dengan ketahanan, bukan sekadar mengejar tenggat.
Prioritas: sekolah, rumah, akses, dan penghidupan
Pekerjaan yang diminta untuk dipercepat mencakup perbaikan sekolah dan rumah, jalan dan jembatan, serta fasilitas ekonomi masyarakat. Urutan prioritasnya sebaiknya mengikuti dampak langsung bagi warga: ruang belajar yang aman, hunian yang layak, akses yang menghubungkan permukiman dengan layanan, lalu sarana yang memungkinkan kegiatan ekonomi kembali berjalan. Inilah inti perbaikan infrastruktur bencana—membuka kembali fungsi kehidupan, bukan hanya mengganti bangunan.
Pembangunan jembatan darurat telah membantu membuka akses: Tito menyebut ratusan jembatan dibangun TNI Angkatan Darat dan sekitar 120 oleh Polri. Capaian itu penting, tetapi rehabilitasi jangka panjang tetap perlu memastikan jalan dan jembatan dapat mendukung mobilitas secara berkelanjutan.
Pemulihan Aceh Sumut Sumbar menuntut kerja lintas kementerian dan pemerintah daerah. Ketika hujan susulan masih mungkin terjadi, mutu konstruksi dan keterhubungan antarfasilitas patut dinilai setara pentingnya dengan kecepatan penyelesaian.
Tenggat harus diukur dari manfaat bagi warga
Tito meminta kementerian dan lembaga yang telah memperoleh alokasi anggaran mempercepat pekerjaan sesuai target tahun ini, sekaligus mendorong pemerintah daerah bergerak dengan anggaran masing-masing dan tambahan anggaran. Tantangan pelaksanaannya bukan hanya menyelesaikan proyek sebelum akhir tahun, tetapi memastikan koordinasi tidak membuat kebutuhan paling mendesak tertunda.
Batas sebelum 31 Desember 2026 memberi arah yang jelas, namun tenggat tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Sekolah yang kembali digunakan, rumah yang dapat dihuni, jembatan yang membuka akses, serta fasilitas ekonomi yang berfungsi adalah hasil yang lebih bermakna bagi warga.
Kesimpulannya, percepatan rehabilitasi rekonstruksi Sumatra memang diperlukan, tetapi harus berjalan bersama pengawasan mutu dan perhatian pada risiko bencana susulan. Jika pemerintah menuntaskan pekerjaan yang paling memengaruhi kehidupan sehari-hari di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, target akhir tahun dapat menjadi pemulihan yang terasa—bukan sekadar tenggat yang tercapai.
