Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Pemulihan Sumatera Diuji: Anggaran Daerah Harus Bergerak

Pemulihan Sumatera Diuji: Anggaran Daerah Harus Bergerak
Minat|Asia Tenggara

Evaluasi setahun, pekerjaan belum selesai

Pemulihan pascabencana Sumatera adalah rangkaian upaya untuk mengembalikan layanan dasar, infrastruktur, tempat tinggal, dan mata pencaharian warga, sekaligus mengurangi risiko kerusakan saat bencana berikutnya terjadi. Hampir setahun setelah bencana, pemerintah mengevaluasi kemajuan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 9 November 2026. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga memimpin Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meminta pemerintah daerah mempercepat pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Skala pekerjaan membuat klaim kemajuan perlu diukur dari perubahan yang dirasakan warga, bukan semata banyaknya program. Penanganan mencakup 53 kabupaten dan kota serta berbagai kebutuhan: jalan dan konektivitas, sekolah, layanan kesehatan, pasar, tempat ibadah, pertanian, perikanan, dan UMKM. Hunian sementara dan hunian tetap juga terus dibangun agar keluarga terdampak dapat kembali memiliki tempat tinggal.

Dana tersedia, serapan belum merata

Sorotan paling tajam bukan hanya pada besarnya anggaran pemulihan bencana, melainkan pada seberapa cepat dana itu berubah menjadi perlindungan dan layanan nyata. Pemerintah telah menyalurkan sekurang-kurangnya Rp12,34 triliun kepada pemerintah daerah di tiga provinsi dan kabupaten/kotanya. Jumlah itu terdiri atas Rp268 miliar dari Belanja Tidak Terduga, tambahan Transfer ke Daerah Rp10,64 triliun, serta tambahan alokasi TKD Rp1,44 triliun yang juga dapat mendukung penanganan bencana.

Tito menyebut realisasi di Sumatera Barat berkisar dari yang tertinggi, 54 persen, hingga hanya 5 persen; sejumlah daerah lain juga masih berada di bawah 10 persen. Kesenjangan ini sulit dibenarkan ketika dana dapat dipakai untuk kebutuhan mendesak seperti tenda, pembersihan sungai, dan perbaikan jalan rawan longsor. Pemerintah daerah perlu menjelaskan hambatan pengadaan dan pelaksanaan, lalu menetapkan langkah terukur agar dana yang tersedia tidak berhenti sebagai angka.

Pemulihan harus tahan terhadap bencana berikutnya

Pemulihan berlangsung di tengah risiko yang belum reda. Hujan berkelanjutan memicu banjir dan longsor susulan, sementara sejumlah sungai dan jalan masih membutuhkan perbaikan permanen. Karena itu, evaluasi rehabilitasi rekonstruksi Sumatera tidak boleh terbatas pada penyelesaian kerusakan lama; rencana pembangunan juga harus mengurangi kerentanan terhadap bencana hidrometeorologi yang mengancam wilayah terdampak.

Pemerintah membahas antisipasi jangka pendek terhadap potensi hujan serta kelanjutan program dan kebutuhan anggaran pada 2027. Target rehabilitasi dan rekonstruksi ditetapkan hingga 2028. Rentang waktu itu memberi ruang untuk pekerjaan yang lebih permanen, tetapi sekaligus menuntut koordinasi dan pemantauan yang konsisten. Jalan yang pulih, sungai yang dibersihkan, dan hunian yang aman lebih berarti daripada target administratif yang tercapai tanpa ketahanan jangka panjang.

Kesimpulannya, pemerintah telah menyediakan dukungan besar, tetapi keberhasilan pemulihan ditentukan oleh kecepatan, pemerataan, dan mutu pelaksanaannya. Pemerintah pusat perlu mengawasi kemajuan, sementara pemerintah daerah harus segera menggunakan anggaran sesuai kebutuhan warga dan risiko setempat. Tanpa perbaikan serapan sekaligus mitigasi, pemulihan akan terus tertinggal setiap kali hujan kembali datang.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!