Pemulihan bukan sekadar membangun kembali
Pemulihan perikanan dan hunian pascabencana adalah rangkaian upaya untuk mengembalikan mata pencaharian, tempat tinggal aman, serta layanan dasar setelah banjir dan longsor mengganggu kehidupan masyarakat. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pekerjaan ini perlu berjalan serentak agar warga tidak hanya kembali ke rumah, tetapi juga memiliki penopang hidup. Pada 21 Oktober 2026, Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian membahas percepatan pemulihan fasilitas kelautan dan perikanan serta perumahan bersama sejumlah pejabat kementerian di Jakarta. Enam hari kemudian, ia membuka rapat koordinasi yang meninjau rehabilitasi dan rekonstruksi lebih luas. Bencana pada November 2025 berdampak pada 53 kabupaten/kota, 498 kecamatan, dan 4.533 desa atau kelurahan. Skala itu membuat koordinasi pusat dan daerah menjadi syarat penting agar rencana induk 2026–2028 tidak berhenti sebagai daftar kegiatan. Ada kemajuan nyata: lebih dari dua juta pengungsi telah meninggalkan tenda dan kembali ke rumah atau tempat tinggal lain, sementara layanan seluler pulih dan sebagian besar layanan kesehatan kembali beroperasi.
Perikanan perlu pulih bersama infrastrukturnya
Program pemulihan perikanan pascabencana mencakup perbaikan tambak, kolam, dan keramba, serta bantuan ekskavator, alat perebusan garam, sarana pengolahan, kotak pendingin, mesin dan kapal penangkap ikan, serta alat tangkap. Pemerintah juga melaporkan kemajuan pemulihan infrastruktur pelabuhan perikanan. Ragam bantuan ini penting karena kerusakan mata pencaharian tidak bisa ditangani dengan satu jenis dukungan saja. Namun, daftar bantuan bukan ukuran akhir keberhasilan. Peralatan harus sampai kepada pengguna dan dapat dimanfaatkan bersama fasilitas yang sudah pulih; tanpa itu, dukungan berisiko hanya menjadi capaian administratif. Karena itu, kemajuan program semestinya dinilai dari pulihnya kegiatan produksi dan akses warga terhadap sarana perikanan, bukan semata jumlah jenis bantuan yang disiapkan. Langkah pemerintah sudah menyentuh banyak mata rantai usaha, tetapi kesinambungan pelaksanaan di lapangan akan menentukan apakah pemulihan benar-benar membantu keluarga perikanan bangkit.
Hunian tetap bergantung pada kesiapan lahan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan 26.036 hunian tetap relokasi terpusat selama 2026–2027: 21.228 unit di Aceh, 3.707 di Sumatera Utara, dan 1.101 di Sumatera Barat. Hunian kompleks ditujukan terutama bagi warga yang rumah dan lahannya hilang atau berada di zona merah, termasuk kampung yang lenyap akibat bencana. Angka target ini menunjukkan besarnya kebutuhan sekaligus ketimpangan skala antardaerah; keberhasilan tidak cukup diukur dari total unit, tetapi juga dari kecocokan lokasi dengan kebutuhan warga. Tito menyebut penyediaan lahan sebagai persoalan yang harus segera diselesaikan dan meminta pemerintah daerah membantu menuntaskannya. Ini adalah ujian implementasi yang konkret: pembangunan tidak dapat melaju sesuai jadwal jika lokasi relokasi belum siap. Dengan sisa waktu 2026 yang kian sempit, penyelesaian lahan dan kerja bersama pusat-daerah perlu sejalan dengan tahapan pembangunan agar target tidak hanya tercatat di atas kertas.
Normalisasi sungai menentukan daya tahan pemulihan
Percepatan normalisasi sungai Sumatera yang terdampak sedimentasi menjadi prioritas untuk mengantisipasi banjir susulan.
