Penyerapan perlu diukur dari pekerjaan yang terasa
Dana pemulihan bencana adalah dukungan fiskal yang disalurkan kepada pemerintah daerah untuk membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi serta memulihkan layanan dan kehidupan warga setelah bencana. Karena itu, keberhasilannya tidak cukup dinilai dari dana yang masuk ke kas, tetapi juga dari pekerjaan yang terlaksana dan manfaat yang sampai kepada masyarakat. Di Sumatera Utara, tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,134 triliun dialokasikan kepada delapan organisasi perangkat daerah; realisasi keuangannya mencapai Rp328,61 miliar atau 28,98% per 26 Oktober 2026. Di Aceh Utara, TKD tambahan lebih dari Rp122 miliar baru terserap sekitar Rp3 miliar menjelang akhir 2026. Angka-angka ini menunjukkan urgensi percepatan, tetapi bukan alasan untuk menyamakan kondisi kedua daerah. Ukuran yang semestinya dipakai ialah apakah anggaran berubah menjadi perbaikan nyata, dengan pencatatan yang akurat dan pelaksanaan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Sumut mengejar pekerjaan sekaligus pencatatan
Pemprov Sumatera Utara menyatakan akan mengoptimalkan sisa waktu sekitar satu setengah bulan untuk mempercepat pekerjaan. Penjabat Sekretaris Daerah Sumut, Timur Tumanggor, meminta delapan OPD penerima memastikan program yang sudah berjalan segera dilengkapi administrasinya agar kemajuan tercatat. Perbedaan capaian antarperangkat daerah juga lebar: Dinas Komunikasi dan Informatika mencatat 78,91%, sedangkan Dinas Pendidikan baru 2,71% pada data yang dilaporkan.
Sebagian pekerjaan fisik, menurut pemerintah provinsi, telah lebih maju daripada angka realisasi keuangan. Pembaruan data dalam aplikasi yang tertunda dan belum diajukannya Surat Perintah Membayar (SPM) membuat progres belum sepenuhnya tampak dalam laporan. Itu menjelaskan sebagian kesenjangan, tetapi tidak menghapus kewajiban mempercepat administrasi maupun pekerjaan. Dana ini menyasar rehabilitasi sekolah dan puskesmas, alat kesehatan, jalan, jembatan, turap, perlindungan sungai, sarana pertanian, serta layanan internet di daerah bencana. Dampaknya akan ditentukan oleh penyelesaian pekerjaan, bukan oleh janji mengejar serapan.
Aceh Utara perlu mengurai hambatan pelaksanaan
Di Aceh Utara, rendahnya realisasi dana daerah menjadi perhatian dalam pertemuan pemerintah kabupaten dengan Tim Monitoring Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) wilayah Aceh pada 26 Oktober 2026. Wakil Kepala Perencanaan dan Pengendalian Satgas PRR, Imran, mendorong proyek segera dijalankan dengan memanfaatkan sisa waktu tahun anggaran. Tantangannya lebih langsung terlihat pada tahapan proyek: sebagian masih dalam pelelangan, sedangkan sebagian lain baru mulai dikerjakan di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyatakan sedang mengevaluasi kemajuan setiap program dan mengidentifikasi kendala agar tindak lanjut bisa dilakukan. Langkah itu tepat, asalkan pemetaan cepat diikuti keputusan dan koordinasi lintas sektor, bukan berhenti sebagai agenda rapat. Kebutuhan pemulihan di kabupaten ini mencakup perumahan, infrastruktur, pelayanan sosial, dan pemulihan ekonomi masyarakat; karena itu, keterlambatan proyek berisiko menunda manfaat yang dibutuhkan warga. Besarnya kebutuhan tidak membenarkan jalan pintas dalam pengadaan atau pengawasan. Percepatan harus tetap terukur dan akuntabel.

Perbandingan harus mendorong tindakan, bukan perlombaan
TKD tambahan Sumut telah mencatat realisasi keuangan 28,98%, sementara penyerapan TKD Aceh Utara baru sekitar Rp3 miliar dari alokasi tambahan lebih dari Rp122 miliar. Perbandingan itu menegaskan bahwa kedua pemerintah daerah perlu bergerak lebih cepat, tetapi tidak membuktikan bahwa tantangan mereka sama. Di Sumut, persoalan yang disebutkan mencakup ketertinggalan pembaruan data dan pengajuan SPM; di Aceh Utara, sebagian proyek masih berada dalam pelelangan atau tahap awal pengerjaan.
Bagi warga, pembeda yang paling penting bukan peringkat serapan, melainkan kapan fasilitas dan infrastruktur pulih. Pemerintah provinsi perlu memperbarui pencatatan dan menuntaskan pekerjaan, sedangkan Pemkab Aceh Utara perlu mempercepat tahapan proyek sambil menyingkirkan hambatan yang teridentifikasi. Satgas PRR dapat menjaga dorongan itu melalui pemantauan dan koordinasi. Kesimpulannya, dana pemulihan bencana baru bernilai ketika berubah menjadi layanan dan perlindungan yang dapat dirasakan masyarakat; percepatan harus nyata, transparan, dan sesuai kebutuhan tiap daerah.






