Belanja cepat harus berarti hasil nyata
Serapan anggaran adalah pelaksanaan belanja pemerintah sesuai program yang telah direncanakan, dan nilainya baru berarti ketika kegiatan itu menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan warga. Karena itu, percepatan belanja Pemko Batam dan BP Batam menjelang tutup tahun bukan sekadar urusan mengejar angka, melainkan ujian apakah rencana layanan publik benar-benar bergerak. Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, meminta kedua institusi mempercepat realisasi program dan anggaran saat memimpin apel gabungan di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Senin, 2 November 2026. Memasuki dua bulan terakhir tahun anggaran, waktu untuk menuntaskan pekerjaan semakin sempit. Dorongan ini patut didukung, tetapi ukuran keberhasilannya harus melampaui besaran serapan anggaran Batam: kegiatan harus selesai tepat sasaran, mutu terjaga, dan manfaatnya sampai kepada masyarakat.
Jangan menumpuk pekerjaan di penghujung tahun
Amsakar meminta pimpinan organisasi perangkat daerah, deputi, dan direktur turun langsung memantau program agar pelaksanaannya tidak menumpuk menjelang penutupan tahun anggaran. Ia juga mengingatkan bahwa kegiatan yang tidak terlaksana merupakan pemborosan; setelah APBD Perubahan disahkan, ruang untuk menyesuaikan anggaran sudah tidak tersedia. Pesan ini menempatkan tanggung jawab pada pimpinan, bukan hanya pada staf pelaksana. Pemantauan lapangan, identifikasi hambatan sejak dini, dan pelaporan kepada Inspektorat perlu berjalan beriringan. Amsakar menyatakan akan menjadwalkan pertemuan khusus dengan dinas penghasil untuk memeriksa realisasi penerimaan secara langsung. Optimalisasi pajak daerah juga menjadi bagian dari arahan. Namun, percepatan tidak boleh berubah menjadi belanja tergesa-gesa demi mengejar tenggat. Untuk anggaran BP Batam maupun Pemko, mutu pelaksanaan dan manfaat publik tetap harus menjadi penentu.
Air, banjir, dan sampah adalah tolok ukur layanan
Persoalan yang paling dekat dengan kehidupan warga justru menjadi ukuran paling jelas bagi keberhasilan percepatan belanja. Amsakar menyebut pelayanan air bersih, penanganan banjir, dan pengelolaan sampah sebagai prioritas bersama Pemko Batam dan BP Batam, menyusul keluhan yang disampaikan masyarakat. Air bersih Batam bukan sekadar urusan infrastruktur: gangguan layanan langsung memengaruhi keseharian rumah tangga. Banjir menguji kesiapan penanganan di lapangan, sementara masalah sampah Batam menuntut layanan rutin yang tertata. Karena kewenangan dan pelaksana melibatkan dua institusi, koordinasi harus menghasilkan penanggung jawab, langkah tindak lanjut, dan informasi perkembangan yang jelas—bukan sekadar meneruskan laporan. Camat dan lurah pun perlu memastikan keluhan warga ditindaklanjuti. Tanpa ukuran hasil yang dapat dilihat masyarakat, daftar program dan anggaran hanya akan tetap menjadi janji administratif.
Akhiri tahun dengan bukti, bukan sekadar angka
Menjelang akhir tahun, pemerintah perlu menunjukkan bahwa percepatan belanja berujung pada perubahan layanan yang bisa dirasakan. Artinya, laporan realisasi sebaiknya disandingkan dengan kemajuan pekerjaan, kendala yang masih tersisa, serta tindak lanjut yang dapat dipahami warga. Arahan untuk segera melaporkan hambatan kepada Inspektorat dan rencana mengecek penerimaan dinas secara langsung memberi jalur pengawasan, tetapi efektivitasnya bergantung pada tindak lanjut yang konsisten. Disiplin aparatur juga penting karena layanan dasar tidak membaik bila tanggung jawab berhenti pada instruksi atau rapat. Kesimpulannya, percepatan serapan anggaran Pemko dan BP Batam memang mendesak, tetapi bukan tujuan akhir. Keberhasilan harus terlihat dari layanan air yang lebih baik, penanganan banjir yang lebih tanggap, serta pengelolaan sampah yang lebih tertib. Warga berhak menilai hasilnya dari perubahan nyata, bukan hanya angka belanja.
