Angka tinggi adalah penanda, bukan garis akhir
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran yang membandingkan capaian pembangunan manusia perempuan dan laki-laki, sehingga memberi gambaran tentang kesetaraan dalam hasil pembangunan. BPS mencatat IPG Kota Tangerang tertinggi di Banten selama dua tahun berturut-turut: 94,89 pada 2023 dan 94,95 pada 2024. Pada 2024, angka itu melampaui Kota Tangerang Selatan yang mencapai 94,47 dan Kota Serang sebesar 92,61. Capaian ini patut diapresiasi, tetapi kenaikannya yang terbatas juga mengingatkan bahwa posisi teratas bukan bukti semua kesenjangan telah teratasi. Indeks berguna untuk melihat arah kemajuan, bukan menggantikan pengalaman sehari-hari warga. Makna pembangunan gender Tangerang akhirnya bergantung pada apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses, kesempatan, dan manfaat yang lebih setara.
Gambaran lain mendukung kemajuan itu: Indeks Ketimpangan Gender Kota Tangerang tercatat 0,328, lebih rendah daripada rata-rata Banten sebesar 0,418. Angka yang lebih rendah menunjukkan ketimpangan lebih kecil pada dimensi yang diukur, tetapi tetap tidak menceritakan seluruh hambatan yang dihadapi warga. Karena itu, pemerintah semestinya memakai indeks sebagai alat untuk menentukan prioritas dan menguji hasil kebijakan, bukan sekadar bahan kebanggaan. Pertanyaan pentingnya bukan hanya siapa yang tertinggi, melainkan kelompok mana yang masih sulit mengakses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau perlindungan sosial.
Komitmen harus menyentuh kebutuhan beragam warga
Wali Kota Sachrudin menyatakan setiap kebijakan dan program pembangunan perlu menjawab kebutuhan perempuan, laki-laki, anak, penyandang disabilitas, dan lansia secara setara melalui Pengarusutamaan Gender (PUG). Ia menyampaikan hal itu dalam evaluasi penyelenggaraan PUG 2024–2025 menuju Anugerah Parahita Ekapraya 2026, yang berlangsung di Tangerang Live Room pada Selasa. Pesan tersebut tepat karena kebijakan responsif gender bukan program yang hanya menyasar perempuan; pendekatan ini menilai siapa yang memperoleh akses dan manfaat, serta siapa yang tertinggal. Namun, komitmen baru bermakna ketika desain layanan memperhitungkan hambatan yang berbeda—misalnya kebutuhan pengasuhan, aksesibilitas, keamanan, dan kondisi lansia. Kebutuhan perempuan Tangerang harus dipahami dari pengalaman warga, bukan diasumsikan seragam.
PUG di Tangerang memiliki landasan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Nomor 91 Tahun 2018. Sebanyak 40 perangkat daerah tercatat terlibat dalam program pembangunan responsif gender. Jangkauan lintas dinas ini penting, sebab kesetaraan tidak bisa dibebankan hanya kepada satu instansi. Namun, banyaknya aturan dan pelaksana belum otomatis menjamin layanan yang mudah dijangkau. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan warga masuk sejak perencanaan, anggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi, lalu membuka ruang umpan balik yang dapat ditindaklanjuti. Ukuran keberhasilan seharusnya mencakup apakah layanan menjangkau kelompok yang selama ini menghadapi hambatan, bukan hanya apakah program telah berjalan.
Dampak layanan menentukan nilai capaian
Ada contoh program yang menghubungkan komitmen dengan layanan sehari-hari. Di bidang pendidikan, pemerintah menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, Beasiswa Tangerang Cerdas, dan fasilitasi sekolah inklusi. Di bidang kesehatan, layanan ibu dan anak diperkuat melalui integrasi enam Standar Pelayanan Minimal di 1.106 posyandu serta Pos Gizi di 104 kelurahan. Untuk warga disabilitas, 248 orang tercatat menerima manfaat Unit Layanan Disabilitas bidang ketenagakerjaan pada 2024–2026. Angka dan program ini menunjukkan upaya menjangkau kebutuhan yang beragam. Namun, jumlah penerima belum cukup untuk memastikan dampak: warga juga perlu merasakan akses yang berkelanjutan, mutu layanan yang layak, dan peluang yang tidak berhenti setelah menerima bantuan.
Wali Kota menegaskan bahwa pembangunan tidak cukup menghasilkan capaian; manfaatnya harus dirasakan secara adil. Itulah standar yang lebih bermakna daripada penghargaan atau peringkat. Evaluasi lapangan untuk PUG 2024–2025 menuju penilaian Anugerah Parahita Ekapraya 2026 dapat menjadi kesempatan menguji apakah bukti administrasi sesuai dengan pengalaman masyarakat. Pemerintah daerah menyatakan optimistis beranjak dari kategori Nindya yang diraih pada evaluasi sebelumnya menuju kategori Utama. Ambisi itu layak, selama dorongan mengejar pengakuan tidak menggeser perhatian dari warga. Penilaian perlu ditopang data penerima manfaat, mutu layanan, dan masukan kelompok sasaran, kemudian digunakan untuk memperbaiki program.
Keberhasilan diukur dari perubahan yang dirasakan
IPG Kota Tangerang yang memimpin Banten dua tahun beruntun adalah modal sekaligus tanggung jawab. Pemerintah telah memiliki regulasi, keterlibatan lintas perangkat daerah, dan program di bidang pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan. Langkah berikutnya ialah mengaitkan semua itu dengan hasil yang bisa dirasakan: akses yang lebih mudah, perlindungan yang lebih kuat, dan kesempatan yang lebih setara bagi perempuan, laki-laki, anak, penyandang disabilitas, serta lansia. Evaluasi berkala semestinya tidak berhenti pada pengumpulan dokumen, melainkan menunjukkan kelompok mana yang terbantu dan kebutuhan apa yang masih belum terjawab.
Dengan demikian, capaian indeks layak dirayakan tanpa menjadikannya jawaban akhir. Pembangunan gender Tangerang akan lebih kuat ketika pemerintah konsisten mendengar warga, memperbaiki layanan berdasarkan bukti, dan mengukur dampak secara terbuka. Peringkat tertinggi memberi alasan untuk percaya bahwa kemajuan mungkin dicapai; keberlanjutan kebijakan responsif gender akan menentukan apakah kemajuan itu benar-benar menjadi bagian dari hidup sehari-hari.
