Progres pembangunan dan kepentingan publik
Flyover Sitinjau Lauik adalah proyek infrastruktur di Kota Padang yang membangun jalur layang untuk memperkuat konektivitas dan keselamatan transportasi, sekaligus menuntut perlindungan lingkungan sekitar. Pada Selasa (27/10), sejumlah pejabat meninjau progres Flyover Panorama I, atau Sitinjau Lauik I, yang dikerjakan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Kunjungan itu memperlihatkan dukungan kuat terhadap proyek, tetapi pengawasan lingkungan tak boleh menjadi agenda sampingan.
Progres fisik mencapai 35,275 persen. Jembatan 1 telah selesai, sedangkan pemasangan girder Jembatan 3 segmen A1–P1 berlangsung pada 26–27 Oktober 2026. Pekerjaan berikutnya berfokus pada Jembatan 2 dan tahapan konstruksi lain. Flyover ini berpotensi memperbaiki perjalanan dan keselamatan pengguna jalan, namun manfaat tersebut tidak cukup untuk membenarkan gangguan terhadap kebutuhan dasar warga. Keberhasilan proyek seharusnya dinilai dari dua hal sekaligus: pembangunan yang bergerak dan dampaknya yang dikendalikan.
Kualitas air Lubuk Paraku tak boleh dikorbankan
Peringatan paling mendesak datang dari Lubuk Paraku. Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda meninjau lokasi pada Kamis (22/10/2026) dan mendesak PT Hutama Karya memitigasi kerusakan lingkungan yang diduga berkaitan dengan pembangunan. Penggalian material proyek disebut membuat air baku keruh dan menyulitkan pengolahan air bersih bagi masyarakat. Karena itu, penurunan kualitas air Lubuk Paraku bukan sekadar persoalan teknis di sekitar lokasi, melainkan risiko langsung bagi layanan air warga.
Zigo meminta kontraktor mengantisipasi dampak lebih serius menjelang musim hujan akhir tahun, serta bekerja bukan hanya di area intake, tetapi juga sampai ke hulu. Desakan ini tepat: ketika pengerukan dan limpasan material dapat memengaruhi sumber air, mitigasi harus mengikuti sumber risikonya, bukan berhenti pada titik yang paling mudah dipantau. Dampak proyek flyover perlu dinilai dengan ukuran yang nyata bagi warga, termasuk kejernihan air dan kemampuan Perumda AM Padang mengolahnya.
Mitigasi harus terukur dan berkelanjutan
Hutama Karya berkomitmen membangun sedimen trap atau kolam penampung lumpur agar material tidak terbawa arus. BPJN Sumatera Barat menyatakan tim lapangan akan mengikis sedimen bila kekeruhan melampaui ambang batas, sementara Perumda AM Padang menerima bantuan bahan kimia penjernih air dari kontraktor. Pemerintah Kota Padang juga menyebut telah ada kesepakatan antara kontraktor dan Perumda untuk menormalisasi kondisi air baku.
Langkah-langkah itu penting, tetapi komitmen belum sama dengan hasil. Sedimen trap perlu dibangun dan dirawat tepat waktu; pemantauan harus berjalan konsisten, terutama saat hujan; dan respons terhadap kekeruhan perlu terbuka serta cepat. Kolaborasi antarlembaga hanya akan berarti jika warga dapat melihat bahwa gangguan air ditangani, bukan sekadar dicatat.
Keberhasilan proyek diukur dari manfaat dan tanggung jawab
Teknologi konstruksi modern dan kemajuan fisik dapat membantu proyek mencapai target, tetapi keduanya tidak otomatis mencegah pencemaran atau kekeruhan. Dengan pekerjaan yang berlanjut ke Jembatan 2, pengawasan kualitas air harus berjalan seiring dengan konstruksi, bukan menunggu sampai seluruh flyover selesai. Pengelola proyek dan pemerintah perlu memastikan tindakan mitigasi di hulu, pemantauan ambang kekeruhan, serta koordinasi dengan penyedia air tetap aktif.
Flyover Panorama I layak didukung karena menjanjikan konektivitas dan keselamatan yang lebih baik. Namun, dukungan publik bergantung pada tanggung jawab pelaksana dalam melindungi sumber air. Kesimpulannya jelas: Flyover Sitinjau Lauik baru dapat disebut berhasil bila kemajuan infrastruktur tidak dibayar dengan memburuknya kualitas air Lubuk Paraku.
