Koordinasi nasional harus berujung pada layanan nyata
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) adalah wadah koordinasi pemerintah daerah dan lembaga keuangan untuk menyelaraskan program agar layanan formal lebih mudah dijangkau masyarakat. Rakornas TPAKD 2026 mempertemukan pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kerja sama tersebut, dengan tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Bupati Kepulauan Meranti Asmar, Bupati Kepulauan Talaud Welly Titah, dan Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menghadiri forum di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada 22 Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto membuka acara yang juga menjadi ruang pembahasan strategi TPAKD untuk 2027. Kehadiran tiga pemimpin daerah dengan tantangan geografis berbeda memberi pesan penting: akses keuangan daerah tak bisa memakai satu pola seragam. Koordinasi pusat dan daerah baru bernilai jika menghasilkan layanan yang sesuai dengan jarak, mata pencaharian, dan kebutuhan warga.
Meranti: pembiayaan perlu disertai literasi
Di Kepulauan Meranti, perluasan akses keuangan menyentuh kebutuhan UMKM, petani, nelayan, pedagang, dan warga desa. Bupati Asmar menyatakan kehadirannya sebagai komitmen pemerintah kabupaten untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait. Ia menegaskan, “Pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi agar masyarakat Meranti semakin mudah mendapatkan akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan.” Penekanan pada keamanan dan kesesuaian produk patut menjadi ukuran, bukan sekadar bertambahnya rekening atau penyaluran pembiayaan. Asmar juga menekankan bahwa akses pembiayaan harus berjalan bersama peningkatan literasi, agar warga dapat menggunakan produk keuangan secara bijak, aman, dan produktif. Bagi masyarakat kepulauan, manfaat nyata berarti layanan yang bisa dijangkau dan dipahami, serta membantu usaha bertahan dan berkembang. Tanpa pendampingan, akses formal berisiko berhenti sebagai pintu yang terbuka, tetapi tidak benar-benar digunakan.
Talaud membutuhkan layanan yang menjangkau perbatasan
Kepulauan Talaud menunjukkan mengapa layanan keuangan perbatasan perlu dirancang mengikuti kondisi setempat. Bagi wilayah kepulauan dan perbatasan, akses ke layanan keuangan merupakan salah satu penopang kegiatan ekonomi warga, termasuk UMKM, petani, dan nelayan. Kehadiran Bupati Welly Titah di Rakornas menandai keterlibatan pemerintah kabupaten dalam agenda perluasan akses nasional. Melalui TPAKD, pemerintah daerah dapat menguatkan koordinasi dengan lembaga jasa keuangan, meningkatkan literasi, dan mendorong penggunaan layanan formal. Hasil forum semestinya diterjemahkan menjadi program yang memperhitungkan geografi dan kebutuhan masyarakat setempat, bukan sekadar menyalin rancangan dari daerah lain. Perluasan layanan diharapkan memberi warga peluang mengembangkan usaha, memperoleh pembiayaan, serta mengelola keuangan dengan lebih baik. Pembahasan strategi TPAKD untuk 2027 menjadi kesempatan untuk menetapkan langkah lanjutan yang terukur dan dekat dengan kehidupan warga.
Kendari menghubungkan akses modal dengan kapasitas usaha
Di Kendari, komitmen perlu melampaui pembukaan akses pembiayaan. Wali Kota Siska Karina Imran menyoroti kebutuhan pelaku UMKM, perempuan pengusaha, generasi muda, dan warga yang selama ini kesulitan memperoleh modal untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan pendapatan keluarga. Pemerintah kota juga menilai pentingnya penguatan literasi, peningkatan kapasitas UMKM, dan pemanfaatan layanan keuangan digital untuk mendukung produktivitas serta daya saing usaha lokal. Langkah ini membuat pemberdayaan ekonomi masyarakat lebih utuh: modal perlu diikuti kemampuan mengelola usaha dan keuangan. Skala nasional memberi alasan untuk menjaga momentum. OJK melaporkan bahwa 552 TPAKD telah terbentuk, literasi keuangan mencapai 69 persen, dan inklusi keuangan melampaui 93 persen—lebih tinggi daripada target RPJMN 2029. Presiden juga meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, dengan arah kebijakan yang mencakup kesejahteraan keuangan keluarga. Pemerintah Kendari berencana terus berkoordinasi dengan OJK, Bank Indonesia, perbankan, dan lembaga jasa keuangan, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan serta hambatan pembiayaan sektor produktif. Angka inklusi yang tinggi patut diapresiasi, tetapi keberhasilannya harus dinilai dari manfaat yang dirasakan rumah tangga.
