Ruang yang menarik belum tentu menguntungkan pedagang
Revitalisasi kawasan PKL adalah upaya memperbaiki ruang publik agar nyaman digunakan sekaligus mendukung kegiatan usaha pedagang kecil melalui akses, aturan, dan fasilitas yang tertata. Namun, kawasan yang tampak lebih menarik tidak otomatis membuat lapak ramai: pengunjung harus datang, sementara pedagang perlu memperoleh tempat dan jam berjualan yang jelas.
Pengalaman Balai Jagong di Kudus memperlihatkan jarak antara pemindahan lapak dan keberlanjutan usaha. Pendapatan pedagang kaki lima di kawasan itu menurun dibandingkan ketika mereka berjualan di Alun-Alun Kudus. Bu Suminah mengatakan omzetnya dahulu bisa mencapai Rp500 ribu, sedangkan di lokasi baru memperoleh sekitar Rp100 ribu saja sudah disyukuri.
Hari biasa masih sepi; pembeli biasanya lebih banyak pada malam Minggu dan Minggu pagi saat Car Free Day. Wajar jika pedagang berharap kawasan tersebut kian ramai. Penataan ruang seharusnya tidak berhenti pada menyediakan lokasi: pemerintah juga perlu memikirkan cara menghadirkan pengunjung pada hari-hari biasa.
Sukowati mengandalkan cahaya dan aktivitas malam
Di Sragen, glowingisasi koridor Jalan Raya Sukowati diarahkan bukan hanya untuk mempercantik kota, melainkan juga menghidupkan PKL dan UMKM, terutama pada malam hari. Pedagang di kawasan itu diizinkan berjualan mulai pukul 17.00 hingga pagi. Gagasan ini masuk akal: penerangan dan ruang terbuka dapat membuat orang lebih tertarik datang, lalu aktivitas usaha memberi tujuan bagi kunjungan tersebut.
Tetapi desain ruang harus melayani pengunjung sekaligus menjaga fungsi jalan. Pemkab Sragen menyebut bahu jalan sebagai tempat berjualan, sementara trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki. Pengunjung boleh duduk atau makan di sebagian area pedestrian selama tidak menghalangi orang berjalan. Batas ini penting; keramaian yang mengusir pejalan kaki bukan keberhasilan penataan.
Penerangan dapat menjadi pemantik, bukan jaminan pendapatan. Dampaknya perlu dinilai dari apakah orang datang secara rutin dan pedagang memperoleh ruang usaha yang layak, bukan hanya dari perubahan tampilan koridor. Tanpa pengelolaan aktivitas dan akses yang tertib, kawasan yang indah berisiko ramai sesaat saja.

Peta jalan harus menyertai perbaikan kawasan
Tantangan Sragen terletak pada belum adanya peta jalan khusus untuk penataan PKL di wilayah perkotaan. Selama ini, pengaturan masih mengacu pada perda dan perbup lama. Kondisi ini membuat pembenahan fisik berisiko bergerak lebih cepat daripada kepastian tentang lokasi, waktu, dan tata cara berdagang.
Penyusunan peta jalan memang memerlukan koordinasi lintas sektor, termasuk dinas tata ruang, perhubungan, Satpol PP, pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan, serta kajian akademisi. Proses itu bukan alasan untuk menunda pembenahan; justru menjadi kesempatan menyepakati aturan yang dapat dipahami pedagang dan pengunjung.
Pelajaran dari Kudus dan Sragen saling melengkapi: lokasi baru tanpa arus pengunjung dapat menekan penghasilan, sedangkan kawasan yang dipercantik tanpa rencana penataan pedagang berisiko menimbulkan konflik fungsi ruang. Pemerintah perlu mengiringi pembangunan dengan aturan yang jelas, komunikasi yang menjangkau pedagang, dan evaluasi berkala atas keramaian serta pendapatan mereka. Itulah cara memastikan PKL dan UMKM ikut merasakan manfaat revitalisasi, bukan sekadar menjadi latar bagi wajah kota yang baru.






