Keberhasilan penataan diukur dari usaha yang tetap hidup
Relokasi PKL adalah pemindahan pedagang kaki lima dari lokasi berjualan semula ke tempat lain, sementara maupun permanen, sebagai bagian dari penataan ruang yang seharusnya tetap menjaga akses pembeli dan sumber penghidupan mereka. Karena itu, memindahkan lapak saja bukan tanda bahwa penataan berhasil: ukuran pentingnya ialah apakah pedagang masih dapat menjangkau pelanggan dan memperoleh kesempatan berdagang yang nyata.
Di Tangerang, pemerintah memindahkan 273 pedagang dari Jalan Kiasnawi ke Gedung Pasar Anyar setelah sosialisasi, dalam penataan yang dimaksudkan untuk memperkuat konektivitas antara Stasiun Tangerang dan kawasan niaga pasar. Langkah itu bisa menertibkan jalur, tetapi perpindahan ke dalam gedung berpotensi mengubah arus pembeli. Wakil Ketua II DPRD Kota Tangerang Arief Wibowo meminta pemerintah memastikan kelangsungan usaha pedagang setelah relokasi. Kekhawatiran tentang turunnya pendapatan tidak bisa dijawab hanya dengan menyediakan lapak; lokasi, akses pengunjung, dan informasi yang terang harus ikut disiapkan.
Pembinaan harus menjadi bagian dari penataan
Bandung menawarkan jalur yang berbeda dari sekadar penempatan ulang. Wali Kota Muhammad Farhan menyatakan PKL terdampak akan didata oleh wilayah masing-masing, lalu ditindaklanjuti Dinas Koperasi dan UMKM untuk pembinaan dan peluang mengikuti program inkubasi usaha. Pendekatan ini tepat karena usaha PKL memerlukan dukungan agar dapat berkembang, bukan cap sebagai penghambat ketertiban.
Program inkubasi dirancang memberi akses pada pengembangan produk dan peningkatan kapasitas usaha. Menurut Kepala Dinas KUKM Kota Bandung Budhi Rukmana, alur pendampingan mencakup pelatihan, fasilitasi, akses pasar, hingga pembiayaan; program yang dimulai sebagai proyek percontohan di lima kecamatan direncanakan meluas ke 30 kecamatan. Dukungan seperti ini akan berarti jika pedagang yang terdampak benar-benar terdata dan dapat mengakses layanan, bukan hanya tercatat sebagai peserta potensial. Pembinaan pedagang kaki lima perlu diteruskan setelah penertiban, dengan arahan usaha yang sesuai kebutuhan dan peluang pasar di lokasi baru.
Relokasi sementara perlu kepastian tempat berikutnya
Di Lapang Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi, Disperkim menyiapkan relokasi sementara supaya PKL tetap bisa berjualan selama proyek penataan berlangsung. Pedagang direncanakan pindah ke food court permanen yang representatif pada tahap pembangunan berikutnya. Skema bertahap ini lebih masuk akal daripada menghentikan perdagangan selama konstruksi, tetapi keberhasilannya bergantung pada kepastian waktu dan keterhubungan lokasi sementara dengan pelanggan.
Penataan dilakukan agar kegiatan perdagangan di kawasan itu lebih tertib. Proyek senilai Rp17 miliar dikerjakan bertahap; pada 2026, Rp4,6 miliar dialokasikan untuk infrastruktur dasar, sedangkan food court dan fasilitas lain masuk tahap berikutnya. Disperkim juga berencana menggandeng dinas terkait untuk memberi pembinaan manajemen. Food court PKL dapat menyediakan tempat yang lebih teratur, tetapi bangunan baru tidak otomatis mendatangkan pembeli. Pengelola perlu memperhatikan akses, visibilitas lapak, dan kesinambungan berdagang antara masa konstruksi dan saat fasilitas permanen dibuka.
Jangan berhenti pada tertibnya ruang
Kasus Tangerang, Bandung, dan Sukabumi menunjukkan bahwa kebijakan penataan seharusnya menggabungkan tiga hal: tempat berjualan yang layak, komunikasi sebelum dan selama perpindahan, serta dukungan untuk menjaga usaha tetap berjalan. Pemerintah perlu memetakan arus masyarakat dan potensi keramaian di lokasi tujuan, sebagaimana disoroti Arief Wibowo, sekaligus menyampaikan dengan jelas letak lapak dan akses pengunjung. Tanpa itu, relokasi berisiko membuat pedagang kehilangan pembeli meski kawasan terlihat lebih rapi.
Pembinaan dan inkubasi dapat memperkuat kemampuan usaha, sementara ruang sementara dan food court menawarkan kepastian tempat. Namun, keduanya harus terhubung dengan kebutuhan harian pedagang: kapan bisa berjualan, bagaimana pelanggan menemukan lapak, dan siapa yang membantu ketika omzet tertekan. Pemerintah tidak seharusnya menganggap pekerjaan selesai saat lapak berpindah. Penataan yang adil menjaga ruang publik tetap tertib tanpa memutus sumber penghidupan. Pada akhirnya, relokasi layak disebut berhasil hanya ketika pedagang tetap memiliki akses kepada pembeli dan peluang untuk mengembangkan usahanya.






