Penyadapan ilegal menjadi ujian reformasi
Reformasi Polri adalah pembenahan menyeluruh atas aturan, budaya kerja, dan pengawasan kepolisian agar kewenangan aparat melindungi warga, tunduk pada hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengungkapan dugaan penyadapan ilegal kini menguji apakah prinsip itu benar-benar berlaku di dalam institusi, bukan hanya menjadi janji. Pada 3 November 2026, Bareskrim mengumumkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik. Status tersangka bukan putusan bersalah; pembuktian tetap harus berlangsung melalui proses hukum. Namun, perkara ini menuntut jawaban lebih luas daripada siapa yang diduga terlibat. Nyoman Parta, anggota Komisi III DPR RI, menilai pengungkapan tersebut harus menjadi momentum percepatan reformasi Polri. Jika berhenti pada penindakan individu, kesempatan memperbaiki sistem yang memungkinkan penyimpangan akan terlewat.
Bukan sekadar soal prosedur teknis
Hery Dahana mendesak reformasi total dan menilai dugaan penyadapan ini bukan semata pelanggaran prosedur teknis. Menurutnya, perkara tersebut menyentuh integritas institusi, hak konstitusional, dan komitmen reformasi kepolisian. Penyadapan adalah kewenangan khusus, bukan izin terbuka untuk mengakses komunikasi siapa pun. Sumber menyebut dugaan penggunaan sistem penyadapan tanpa verifikasi serta dasar kepentingan penyelidikan atau penyidikan yang semestinya, disusul dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan. Semua itu masih harus diuji penyidik dan pengadilan, tetapi cukup untuk menuntut penjelasan tentang otorisasi, pencatatan, serta pihak yang mengendalikan akses. Hery juga mengingatkan perlunya membedakan pertanggungjawaban pidana individu dari tanggung jawab administratif dan kelembagaan. Menghukum pelaku, bila terbukti, tidak otomatis menjawab bagaimana kontrol gagal atau siapa yang wajib mencegahnya. Akuntabilitas Polri menuntut kedua lapis tanggung jawab itu diperiksa.
Hak warga dan batas kekuasaan
Dampak dugaan penyadapan ilegal tidak berhenti pada orang yang menjadi sasaran. Rasa bahwa komunikasi dapat dipantau tanpa dasar yang sah berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan jurnalis, aktivis, akademisi, organisasi masyarakat, dan warga lain. Privasi serta kebebasan berpendapat bukan urusan teknis; keduanya ikut menentukan apakah warga berani menyampaikan kritik dan mencari informasi. Nyoman Parta menegaskan bahwa masyarakat harus merasa aman dari kejahatan sekaligus terlindungi dari penyalahgunaan kewenangan aparat. Ketua Yayasan Edukasi Hukum Indonesia, Muhamad Pazri, mengingatkan bahwa kewenangan Polri merupakan amanah konstitusi, bukan kekuasaan tanpa batas. Ia menilai keberhasilan kepolisian harus diukur dari perlindungan dan keadilan yang dirasakan warga, bukan hanya kemampuan menjaga ketertiban. Karena itu, asas praduga tak bersalah harus dijaga, tanpa menjadikannya alasan untuk menunda pemeriksaan yang transparan dan independen.
Pengawasan harus mengubah cara kerja
Penyelesaian yang layak tidak cukup berupa pengumuman tersangka atau pergantian pejabat. Pengawasan kepolisian perlu menguji siapa yang dapat memberi otorisasi, bagaimana akses dicatat, dan siapa yang memeriksa penggunaan kewenangan secara independen. Nyoman Parta meminta semua pihak yang diduga terlibat diperiksa tanpa pandang bulu dan mendorong pencatatan, pengawasan, serta evaluasi penggunaan kewenangan. Hery Dahana menekankan penguatan pengawasan internal dan eksternal agar pejabat operasional tidak sekaligus mengendalikan seluruh pemeriksaan atas dirinya sendiri. Pazri juga mendorong pengawasan eksternal melibatkan Kompolnas, DPR, Komnas HAM, lembaga peradilan, dan masyarakat sipil. Proses hukum harus objektif, transparan, dan tuntas hingga pengadilan, sementara pembenahan sistem mencegah penyalahgunaan serupa terulang. Reformasi Polri baru bermakna bila kewenangan dibatasi oleh aturan yang jelas dan pelanggaran ditindak, siapa pun pelakunya.
