Tiga personel Polri menjadi tersangka
Penyadapan ilegal adalah tindakan memantau komunikasi tanpa hak atau dasar hukum yang sah, dan dugaan pelanggaran semacam ini menuntut penyidikan yang dapat diuji secara terbuka. Bareskrim Polri menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka pada 3 November 2026, berdasarkan penyidikan dan pembuktian ilmiah. Perkara ini mencakup dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, dan berkembang dari penyelidikan atas akses tanpa izin serta penghapusan data elektronik. Pemerintah juga menyebut dugaan sasaran mencakup menteri, politikus, dan pengusaha, serta menyatakan tidak ada indikasi tindak pidana makar. Luasnya dugaan sasaran membuat kasus penyadapan Polri ini lebih dari perkara disiplin internal: publik perlu mengetahui konstruksi perkara dan bukti yang menopang penetapan tersangka, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) serta ayat (2) UU No. 1/2023 tentang KUHP, juga Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Ketentuan tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa hak dan perbuatan melawan hukum terkait data elektronik. Penyebutan pasal memberi gambaran awal mengenai arah penyidikan, tetapi bukan pengganti penjelasan bukti maupun proses pengujian di pengadilan. Karena perkara menyangkut dugaan penggunaan sarana kepolisian oleh personel institusi itu sendiri, keterbukaan tentang tahapan dan dasar tindakan hukum menjadi ukuran penting kredibilitas penyelidikan.
Kepercayaan kepada penyidik harus disertai pengawasan
Komisi III DPR menyatakan menghormati proses hukum dan mempercayakan penanganan perkara kepada aparat yang berwenang. Ketua Komisi III Habiburokhman meminta penyidikan berlangsung profesional, objektif, dan transparan sejak awal sampai akhir. Sikap itu tepat sebagai penghormatan terhadap mekanisme hukum, tetapi kepercayaan bukan berarti pengawasan publik harus berhenti. Dalam kasus yang melibatkan anggota kepolisian, penyidik perlu menjelaskan perkembangan secara memadai agar penanganan tidak hanya dinilai dari pernyataan bahwa proses sedang berjalan. Pada 4 November 2026, perkara dilaporkan telah memasuki penyidikan mendalam dan pihak-pihak terkait ditahan di Rutan Mabes Polri. Tahap berikutnya semestinya memperjelas peran masing-masing, motif, serta bukti yang mendasari perkara, tanpa mendahului putusan pengadilan.
Anggota Komisi III Bimantoro Wiyono juga meminta perkara ditangani berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang kuat, seraya mengajak semua pihak menghormati penyidikan Bareskrim. Penekanan pada prosedur penting, tetapi pengungkapan yang terang benderang tetap diperlukan untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat. Polri dipercaya menangani penyelidikan; karena itu, akuntabilitas harus tampak dalam cara institusi menjelaskan proses serta menindak siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa membedakan pangkat atau jabatan.
Audit alat sadap menjadi tuntutan penting
Anggota Komisi III Abdullah mendesak pengusutan tuntas dan meminta audit investigatif terhadap seluruh perangkat penyadapan milik Polri. Tuntutan audit alat sadap ini layak dipandang sebagai bagian dari penanganan perkara, bukan isu tambahan: penyidikan dapat menentukan siapa yang diduga melakukan pelanggaran, sedangkan audit dapat memeriksa apakah perangkat digunakan sesuai prosedur, memiliki dasar hukum, dan berada di bawah pengawasan yang memadai. Tanpa pemeriksaan menyeluruh atas perangkat dan tata kelolanya, risiko penyalahgunaan kewenangan tidak dijawab secara sistemik. Audit juga perlu menghasilkan kejelasan tentang mekanisme pengawasan, bukan berhenti sebagai janji pembenahan internal. Abdullah menegaskan bahwa teknologi untuk penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi sarana melanggar hukum.
DPR kini memadukan dua pesan: percayakan penyidikan kepada Polri, tetapi tuntut keterbukaan dan pemeriksaan atas sarana yang digunakan institusi. Keduanya tidak bertentangan. Justru karena perkara ini ditangani di lingkungan Polri, penyelesaian yang kredibel memerlukan proses hukum yang profesional sekaligus audit independen dalam substansi dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan tiga tersangka adalah langkah awal, bukan jawaban akhir atas dugaan penyadapan terhadap pejabat negara.
Kesimpulan: transparansi harus terukur
Kasus penyadapan Polri akan menguji apakah prinsip bersih ke dalam diterapkan sebagai tindakan nyata. Penyidik perlu menuntaskan pembuktian secara objektif, sementara audit investigatif perlu memastikan perangkat dan kewenangan penyadapan berada dalam batas hukum. Komisi III DPR telah menyuarakan standar proses yang patut: profesional, transparan, dan tidak pandang bulu. Kesimpulan publik sebaiknya menunggu proses hukum, tetapi tuntutan akuntabilitas tidak perlu ditunda. Hanya pengusutan yang jelas disertai pemeriksaan tata kelola alat sadap yang dapat menjawab dugaan pelanggaran sekaligus memulihkan kepercayaan.
