Pengusutan saja tidak cukup
Penyadapan ilegal adalah penggunaan kewenangan untuk memantau komunikasi tanpa dasar hukum, tujuan yang sah, prosedur yang semestinya, atau pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dugaan praktik ini di lingkungan Polri kini menjadi ujian bagi penegakan hukum sekaligus tata kelola institusi. Pada 3 November 2026, Bareskrim menetapkan tiga personel berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik. Penyidik menduga perintah penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi. Ombudsman RI menegaskan perkara ini tak boleh berhenti pada pencarian dan pemrosesan pihak yang terlibat. “Penegakan hukum tidak cukup hanya menemukan pelaku, tetapi juga harus membenahi sistem yang memungkinkan pelanggaran terjadi,” kata anggota Ombudsman, Syafrida R. Rasahan. Pandangan itu tepat: menghukum pelaku tanpa menutup celah sistem hanya menyisakan risiko pengulangan.
Sorotan publik makin besar karena dugaan sasaran disebut mencakup nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha. Penyidik juga menduga jejak log dihapus pada Oktober 2026. Semua itu masih harus dibuktikan melalui proses hukum, tetapi cakupan dugaan tersebut membuat persoalannya lebih luas daripada pelanggaran teknis. Bila penggunaan kewenangan tak bisa diawasi dan ditelusuri, privasi dan kebebasan warga ikut terancam. Kasus ini menuntut penjelasan yang terbuka tentang siapa yang berwenang memberi perintah, bagaimana akses teknologi dikendalikan, dan siapa yang memeriksa setiap tindakan.
Celah tata kelola adalah persoalan utama
Ombudsman menempatkan persoalan ini dalam kerangka maladministrasi apabila ditemukan penyimpangan prosedur atau pengawasan yang lemah. Artinya, penyelidikan pidana perlu berjalan berdampingan dengan evaluasi kelembagaan. Tata kelola Polri harus memastikan kewenangan khusus seperti penyadapan memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, otorisasi berlapis, dan jejak tindakan yang utuh. Ombudsman mendorong pemeriksaan menyeluruh atas prosedur pemberian perintah, pengendalian akses ke perangkat komunikasi dan data elektronik, serta pencatatan dan pertanggungjawaban aparat. Tanpa unsur-unsur itu, aturan di atas kertas tidak cukup mencegah penyalahgunaan. Sistem yang baik bukan sistem yang bergantung pada niat baik individu, melainkan sistem yang membatasi akses, merekam keputusan, dan memungkinkan tindakan diperiksa setelahnya.
Kebutuhan tersebut juga berkaitan dengan perlindungan warga biasa. Jika orang merasa komunikasi mereka dapat dipantau tanpa dasar yang sah, jurnalis, aktivis, akademisi, organisasi masyarakat, dan kelompok kritis berisiko membatasi ucapan atau pekerjaan mereka. Kekhawatiran semacam itu dapat merusak kebebasan berpendapat dan kehidupan demokratis, bahkan sebelum ada putusan hukum yang menetapkan siapa bersalah. Karena itu, pengawasan kepolisian bukan ancaman bagi institusi. Ia adalah perlindungan bagi publik sekaligus bagi anggota Polri yang bekerja sesuai aturan: mekanisme yang transparan membantu membedakan tindakan sah dari penyalahgunaan kewenangan.
Pengawasan harus bisa menguji kewenangan
Pengawasan internal penting, tetapi tidak memadai jika pihak yang menjalankan kewenangan juga dapat mengendalikan pemeriksaan terhadap tindakannya sendiri. Syafrida meminta mekanisme pengawasan eksternal dan prinsip saling mengimbangi diperkuat. Usul ini seharusnya diterjemahkan menjadi pemeriksaan yang independen, akses terhadap catatan otorisasi, dan prosedur untuk menguji legalitas serta tujuan setiap penyadapan. Kontrol tidak berarti menghambat penyidikan yang sah; kontrol memastikan kewenangan yang sensitif tidak berubah menjadi alat untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau politik. Proses perkara pun harus objektif, transparan, dan tuntas hingga pengadilan, tanpa perlakuan berbeda bagi pihak yang diperiksa.
Anggota Komisi III DPR, I Nyoman Parta, menyebut pengungkapan ini harus menjadi momentum percepatan reformasi Polri dan menekankan bahwa rasa aman perlu hadir baik saat warga menghadapi kejahatan maupun ketika berurusan dengan aparat. Ukuran kepercayaan bukan sekadar kemampuan polisi menindak pelaku kejahatan, tetapi juga kepastian bahwa kewenangannya sendiri dibatasi hukum. Karena itu, dukungan terhadap reformasi tidak seharusnya berhenti pada seruan umum. Perlu ada hasil yang dapat diperiksa: aturan otorisasi yang tegas, audit penggunaan teknologi, dan jalur pengaduan yang memberi warga kejelasan.
Momentum reformasi harus menghasilkan perubahan
Hery Dahana, mahasiswa doktoral Ilmu Hukum Universitas Trisakti, menilai perkara ini semestinya menjadi momentum memperkuat reformasi Polri secara sistemik. Ia menekankan perlunya pemeriksaan atas efektivitas pengawasan internal, sistem otorisasi teknologi penyadapan, rantai komando, dan pengendalian akses terhadap data elektronik. Desakan itu sejalan dengan penilaian Ombudsman: perkara tidak selesai ketika tersangka diproses, sebab kelemahan yang memungkinkan pelanggaran juga harus ditemukan dan diperbaiki. Bareskrim menyatakan telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk. Tahap berikutnya harus menjelaskan bukti dan proses hukum secara akuntabel, sambil membuka evaluasi sistem yang dapat mencegah kasus serupa.
Kesimpulannya, dugaan penyadapan ilegal ini harus menjadi titik ukur keseriusan reformasi, bukan perkara yang meredup setelah proses pidana berjalan. Penegakan hukum menentukan pertanggungjawaban individu; pembenahan tata kelola dan pengawasan menentukan apakah penyalahgunaan serupa dapat dicegah. Reformasi akan berarti bagi publik jika setiap penggunaan kewenangan dapat diuji, dicatat, dan diawasi secara independen. Tanpa itu, kepercayaan hanya diminta, bukan dibangun.
