Penetapan tersangka membuka perkara yang lebih luas
Penyadapan telepon presiden adalah pemantauan komunikasi Presiden yang, menurut aturan, hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum dan melalui prosedur yang sah. Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden serta sejumlah nomor penting lainnya pada 3 November 2026. Langkah ini penting bukan semata karena nama sasaran yang disebut, melainkan karena penyidikan harus menjawab apakah kewenangan pemantauan digunakan di luar batas hukum. Ketiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH; satu orang berinisial SU masih diperiksa sebagai saksi. Penetapan tersangka menandai kemajuan, tetapi belum membuktikan kesalahan. Fokus berikutnya semestinya pada dasar setiap penyadapan, siapa yang memerintahkannya, dan apakah data yang dihapus dapat dipulihkan serta diuji secara independen.
Sasaran diduga mencakup banyak kelompok
Salah satu laporan menyebut ketiganya merupakan jenderal Polri: LSP berpangkat Jenderal Polisi, sedangkan ASN dan EH berpangkat Inspektur Jenderal Polisi. Keterangan penyidik menyebut dugaan penyadapan tanpa prosedur tidak hanya menyasar nomor Presiden, tetapi juga nomor pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha. Luasnya daftar sasaran membuat kasus penyadapan Polri ini menuntut penjelasan yang terperinci, bukan sekadar pengumuman bahwa tersangka telah ditetapkan. Penyidik menduga nomor-nomor dimasukkan ke sistem LIMS dengan menggunakan dalih atau lampiran laporan polisi, meski pemantauan itu tidak berkaitan dengan penyelidikan atau penegakan hukum. Karena itu, pemeriksaan seharusnya menelusuri tiap nomor, persetujuan yang diklaim, serta hubungan aktivitas tersebut dengan perkara pidana yang sah.
Penghapusan data menjadi pemicu laporan
Dugaan perbuatan berlangsung pada 2025 hingga 2026. Perkara mencuat setelah diduga terjadi penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS sekitar Oktober 2026; petugas yang mengetahui hal itu kemudian membuat laporan polisi pada 30 Oktober. Urutan ini menjadikan jejak digital dan tata kelola sistem sebagai bagian penting penyidikan, bukan sekadar pelengkap. Bareskrim telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli, serta menyita 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flash disk. Angka tersebut menunjukkan pemeriksaan telah menjangkau sejumlah orang dan perangkat, tetapi belum menjelaskan sendiri siapa yang mengakses sistem atau memerintahkan penghapusan. Kualitas pembuktian akan bergantung pada kemampuan penyidik menghubungkan data, instruksi, dan tindakan para tersangka dengan dugaan penyadapan.
Penyidikan harus membuktikan batas kewenangan
Para tersangka disangkakan dengan Pasal 258 dan Pasal 332 KUHP serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Pasal 258 memiliki ancaman pidana maksimal 10 tahun, sementara pasal-pasal lain yang disebut penyidik mengatur akses tanpa hak dan pengubahan atau penghilangan informasi elektronik. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 menjadi acuan yang disebut dalam perkara: pemantauan harus memiliki tujuan jelas dan terkait proses hukum, dengan memperhatikan legalitas serta perlindungan hak asasi manusia. Bareskrim menyatakan penanganan masih berlanjut dan penetapan tiga tersangka merupakan tahap awal penyidikan yang akan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Janji itu perlu dinilai dari keterbukaan perkembangan yang dapat disampaikan dan ketelitian pembuktian. Kesimpulannya, penetapan tersangka adalah langkah awal; kepercayaan publik bergantung pada jawaban yang terang mengenai sasaran, prosedur, dan penghapusan data.
