Perkara penyadapan, bukan makar
Kasus penyadapan adalah dugaan tindakan menangkap atau mengakses komunikasi secara tidak sah, yang dalam perkara ini diselidiki sebagai tindak pidana, bukan upaya makar. Penegasan batas itu penting: penyadapan petinggi negara memicu perhatian luas, tetapi perkara pidana harus dinilai berdasarkan bukti dan pasal yang diterapkan, bukan spekulasi. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan para tersangka tidak dijerat pasal makar. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 3 November, ia mengatakan perkara yang ditangani Bareskrim Polri sejauh ini berkaitan dengan dugaan penyadapan dan intersepsi ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim sebelumnya menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka atas dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.
Batas yang disampaikan pemerintah
Menurut Yusril, pasal yang digunakan penyidik sejauh ini berasal dari KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terkait penyadapan serta intersepsi, bukan pasal makar. Ia juga menyebut perkembangan penyidikan yang diketahui pemerintah belum menunjukkan indikasi makar terhadap Presiden, pemerintah, ataupun upaya memisahkan wilayah negara. Penjelasan ini meredakan spekulasi, tetapi tidak sama dengan pengungkapan seluruh fakta perkara. Rincian bukti, cara penyadapan diduga dilakukan, sasaran atau cakupan komunikasi, serta hasil pemeriksaan belum dijelaskan dalam keterangan yang tersedia. Karena itu, kesimpulan yang bisa ditarik saat ini harus tetap terbatas pada status pasal dan dugaan tindak pidana yang diumumkan. Sikap pemerintah untuk tidak mengaitkan perkara dengan makar patut dipertahankan selama bukti yang disampaikan belum berubah.
Evaluasi harus menyentuh prosedur dan pengawasan
Yusril menyatakan pemerintah akan mengevaluasi hal-hal terkait penyadapan untuk mencegah kasus serupa terulang. Evaluasi pemerintah itu akan dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta institusi yang memiliki kompetensi, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara. Langkah ini relevan karena sejumlah lembaga—BNN, KPK, Kejaksaan, dan Polri—memiliki kewenangan melakukan penyadapan menggunakan perangkat khusus sesuai peraturan. Namun, kewenangan tersebut bukan izin tanpa batas: Yusril menekankan prosedur dan ketentuan hukum harus dipatuhi, sementara Polri memiliki aturan internal mengenai tata cara penyadapan. Bila tindakan dilakukan di luar prosedur atau untuk kepentingan yang tidak berkaitan dengan tugas, perbuatan dapat masuk ranah pidana menurut KUHP maupun UU ITE. Evaluasi yang berarti perlu memastikan aturan, pengawasan, dan pertanggungjawaban berjalan, bukan berhenti sebagai janji.
Transparansi menentukan kepercayaan
Pemerintah telah menyampaikan dua hal penting: penyidikan saat ini berfokus pada dugaan penyadapan, intersepsi, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal; serta para tersangka tidak dikenai pasal makar. Pemerintah juga menyatakan evaluasi akan melibatkan lembaga terkait, tetapi belum memaparkan jadwal, lingkup pemeriksaan, atau perubahan aturan yang mungkin dihasilkan. Informasi tentang bukti dan perkembangan penyidikan pun belum tersedia dalam keterangan yang dirujuk. Kekosongan itu tidak boleh diisi dengan dugaan, tetapi perlu dijawab melalui pembaruan yang terukur selama proses berlangsung. Kasus penyadapan ini menguji bukan hanya kepatuhan personel terhadap prosedur, melainkan kemampuan negara menjelaskan batas kewenangan dan menindak penyalahgunaan secara terbuka. Kesimpulannya, evaluasi baru akan bermakna bila diikuti pengawasan yang jelas dan informasi faktual seiring perkembangan penyidikan.
