Pengawasan lebih tegas, keselamatan tak bisa ditawar
Pengawasan dapur MBG adalah rangkaian pemeriksaan dan pengendalian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk memastikan makanan diolah secara aman, higienis, dan sesuai prosedur. Dalam 100 hari kepemimpinannya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjadikan penguatan pengawasan sebagai bagian penting pembenahan program Makan Bergizi Gratis. Arah ini tepat: keamanan makanan tidak boleh bergantung pada kepatuhan yang hanya tertulis di atas kertas. Sejumlah kasus keracunan dikaitkan dengan ketidakdisiplinan menjalankan SOP, sementara pelanggaran dan lemahnya transparansi masih menjadi persoalan tata kelola. Karena itu, pemeriksaan harus menyentuh kondisi dapur dan perilaku petugas saat produksi berlangsung. Bagi penerima manfaat, standar yang tegas bukan urusan administratif, melainkan perlindungan kesehatan. BGN menyatakan keselamatan dan kesehatan mereka tidak bisa dikompromikan.
Sudaryono dilantik pada 22 Juli 2026 dan kemudian mendorong pengawasan lebih ketat, termasuk kewajiban kepala SPPG berada di dapur pada jam operasional krusial. Ketentuan itu masuk akal karena pemimpin dapur perlu memastikan SOP dijalankan sejak bahan diterima hingga makanan dibagi. Namun, kehadiran saja tidak cukup: kepatuhan harus tercatat dan pelanggaran ditindak konsisten. Evaluasi juga telah berujung pada pencopotan 137 kepala SPPG karena berbagai masalah, dari keracunan hingga tata kelola dan disiplin. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembenahan tidak akan berarti bila tanggung jawab berhenti pada teguran.
Sertifikat dan standar sanitasi menjadi syarat dasar
Rencana sertifikasi dapur MBG menempatkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai kewajiban bagi seluruh SPPG untuk menjamin mutu dan keamanan pangan. Ini seharusnya menjadi ambang minimum, bukan tanda bahwa pengawasan boleh berhenti setelah dokumen terbit. BGN juga mensyaratkan juru masak profesional dan menyiapkan pelatihan karena sebagian pegawai perlu menyesuaikan keterampilan dengan prosedur kerja yang benar. Standar sanitasi dapur mesti terlihat dalam praktik: kebersihan tempat, penanganan bahan, serta proses memasak dan pemorsian. Tanpa pemeriksaan rutin, sertifikat berisiko menjadi formalitas; dengan pemeriksaan dan pembinaan, standar bisa menjadi kebiasaan kerja.
BGN telah menutup 1.999 dapur yang tidak memiliki SLHS. Dari hampir 28.000 dapur, sekitar 26.355 masih aktif. Angka penutupan ini memperlihatkan skala pekerjaan, sekaligus mengingatkan bahwa penertiban harus disertai jalur perbaikan yang jelas bagi unit yang masih dapat memenuhi persyaratan. Namun, toleransi tak patut diberikan pada lokasi yang nyata-nyata berisiko. Dapur yang bersebelahan dengan kandang atau sumber kontaminasi dapat ditutup permanen atau harus pindah lokasi. Menutup fasilitas semacam itu bukan tindakan berlebihan: risiko terhadap makanan dan penerima manfaat lebih penting daripada mempertahankan operasi yang tidak layak.
AI membantu memantau, bukan menggantikan inspeksi
Rencana AI pengawasan MBG bertumpu pada kamera CCTV di dapur yang gambarnya akan dihubungkan ke pusat pemantauan dan dibantu kecerdasan buatan untuk mengawasi penerapan SOP. BGN telah menguji pendekatan ini di sekitar 70 titik dan berencana menambah kurang lebih 300 CCTV. Pemantauan jarak jauh berpotensi membuat pengawasan lebih konsisten dan membantu menemukan masalah ketika dapur sedang beroperasi, bukan setelah muncul keluhan. Tetapi kamera bukan pengganti inspeksi fisik, penilaian sanitasi, atau pelatihan. Teknologi hanya berguna jika temuan ditindaklanjuti, rekamannya dapat dipercaya, dan tanggung jawab petugas jelas. Tanpa langkah itu, AI berisiko menjadi lapisan pengawasan yang terlihat modern tetapi tidak mengubah praktik.
BGN juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar kepala daerah melakukan sidak dan menilai standar maupun kapasitas dapur. Bersama Satgas MBG di daerah, lembaga itu terus memeriksa lebih dari 26 ribu dapur aktif untuk memastikan proses pengolahan memenuhi standar higienitas. Gabungan CCTV, pemeriksaan lapangan, sertifikasi, dan pelatihan adalah pendekatan yang lebih meyakinkan daripada mengandalkan satu alat. Ukuran keberhasilannya bukan banyaknya kamera atau dokumen yang dikumpulkan, melainkan apakah pelanggaran ditemukan lebih cepat dan makanan yang sampai kepada penerima aman.
Penutupan harus tegas sekaligus terukur
Penguatan pengawasan selama 100 hari kepemimpinan Sudaryono memberi BGN momentum untuk membenahi program, tetapi penertiban perlu dijalankan secara terbuka dan konsisten. Penutupan permanen tepat bagi dapur yang terbukti tidak layak dan membahayakan sanitasi; untuk masalah yang masih dapat diperbaiki, pelatihan dan pemenuhan persyaratan perlu menjadi tindak lanjut yang terukur. Dengan begitu, standar berlaku sama tanpa mengaburkan perbedaan antara kelalaian yang dapat dibenahi dan kondisi lokasi yang berbahaya.
Kesimpulannya, sertifikasi, inspeksi, sanksi, dan AI harus bekerja sebagai satu sistem perlindungan, bukan agenda terpisah. BGN benar memperketat syarat dan menutup dapur yang berisiko, tetapi keberhasilan akhirnya bergantung pada tindak lanjut nyata atas setiap temuan. Jika data pemantauan transparan dan pemeriksaan terus berjalan, pengawasan dapur MBG dapat memberi jaminan yang lebih kuat bahwa makanan aman disajikan.
