Pengawasan harus hadir sebelum masalah terjadi
Pengawasan dapur MBG adalah pemeriksaan berkelanjutan atas kebersihan, keamanan bahan, proses memasak, air, limbah, dan mutu gizi makanan yang disiapkan untuk penerima manfaat. Pengawasan yang ketat bukan urusan administrasi semata: ia menentukan apakah makanan yang sampai kepada siswa dan kelompok lain benar-benar aman serta layak dikonsumsi. Di Kabupaten Serang, Satgas Pengawasan SPPG menyatakan inspeksi mendadak akan dilakukan untuk memastikan proses memasak mengikuti prosedur operasional. Ketua satgas Najib Hamas menyampaikan rencana itu setelah rapat daring bersama BGN pada 28 Oktober 2026. Petunjuk teknis sidak akan disiapkan dalam sepekan. Satu SPPG di Kecamatan Carenang masih disuspensi karena persoalan ketidaksesuaian antara yayasan dan pemilik dapur. Dari 243 dapur terdaftar, sekitar 220 telah beroperasi. Situasi ini menegaskan bahwa pengawasan perlu menjangkau dapur aktif, sementara masalah tata kelola yang menghambat operasi juga harus diselesaikan.
Standar mutu perlu dibuktikan, bukan diasumsikan
Penguatan pengawasan di Jambi menunjukkan bahwa standar mutu dapur mencakup lebih dari kondisi ruang memasak. Satgas provinsi mendorong kepala daerah memeriksa izin operasional, administrasi, izin pemanfaatan, serta pemenuhan standar laik higiene sanitasi. Langkah itu disepakati setelah koordinasi Menteri Dalam Negeri dan Kepala BGN dengan para kepala daerah pada Rabu. Di Jambi, 195 dapur swasta telah beroperasi; penguatan pemeriksaan diharapkan menjaga mutu layanan dan memastikan program tepat sasaran. Di Kepulauan Riau, penghentian 16 dapur menjadi bagian dari pengawasan, sementara 41 SPPG di Tanjungpinang dan Bintan telah bersertifikat higiene. Namun, sertifikat higiene SPPG bukan alasan untuk mengendurkan pemeriksaan. Seluruh SPPG yang beroperasi di dua wilayah itu telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi per 16 Oktober 2026, tetapi kebersihan dan keamanan pangan tetap harus dijaga setiap hari.
Transparansi membuka ruang koreksi
Pemeriksaan pemerintah tidak akan cukup bila warga hanya menjadi penerima makanan tanpa akses untuk memeriksa mutu layanan. BGN membuka ruang bagi orang tua, guru, kepala sekolah, dan petugas posyandu untuk melihat dapur serta menyampaikan masukan atau laporan. Pelibatan mereka masuk akal: pihak yang dekat dengan penerima manfaat dapat membantu mengenali persoalan menu maupun pelaksanaan di lapangan. Radar MBG memberi publik akses untuk memantau menu hari berjalan, penerima manfaat, penanggung jawab dapur, dan kandungan gizi. BGN juga menyediakan hotline pengaduan. Kanal-kanal ini bernilai apabila laporan ditindaklanjuti dan informasi cukup jelas untuk membantu warga menilai layanan, bukan sekadar menjadi etalase data.
Teknologi membantu, tetapi tidak menggantikan inspeksi
BGN turut menggunakan CCTV yang terhubung ke kantor pusat dan dilengkapi kecerdasan buatan untuk mendeteksi praktik pengolahan yang tidak sesuai kebersihan. Kamera telah terpasang di 70 SPPG; jumlah itu direncanakan naik menjadi 300, dengan target perluasan ke 5.000 hingga 10.000 SPPG sampai akhir 2026. Pemantauan visual dapat membantu menemukan pelanggaran lebih cepat, tetapi tidak dengan sendirinya memastikan bahan pangan aman, fasilitas layak, atau makanan bergizi. Karena itu, kamera harus melengkapi inspeksi langsung, sertifikasi, dan laporan masyarakat. Pemerintah pusat juga menyiapkan kantor wilayah BGN serta kantor pelayanan pemenuhan gizi tingkat dua di setiap provinsi untuk memperkuat koordinasi daerah. Ukuran keberhasilan pengawasan bukan banyaknya perangkat atau sertifikat, melainkan apakah masalah terdeteksi, ditindaklanjuti, dan dicegah sebelum makanan disajikan. Gabungan sidak, standar higiene, transparansi digital, dan keterlibatan warga memberi dasar lebih kuat untuk menjaga mutu MBG.
