Tenggat yang menguji pelaksanaan
Pemulihan pascabencana Sumatera adalah rangkaian perbaikan layanan publik, hunian, dan kegiatan ekonomi masyarakat setelah fase penyelamatan darurat, agar kehidupan di wilayah terdampak dapat kembali berjalan. Target pemerintah kini jelas: program yang bisa dikerjakan tahun ini harus tuntas sebelum 31 Desember 2026. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Tito Karnavian, menyampaikan dorongan itu setelah melaporkan perkembangan kepada Menko PMK Sugiono di Jakarta pada 27 Oktober 2026. Batas waktu tersebut penting, tetapi tenggat saja tidak menjamin hasil. Setelah masa tanggap darurat yang berfokus pada evakuasi, penanganan korban, dan penyelamatan nyawa, pekerjaan beralih ke pemulihan jangka panjang. Kini pemerintah harus memastikan proyek benar-benar berjalan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—bukan sekadar tercatat sebagai kegiatan yang sudah dialokasikan. Karena itu, target penyelesaian bencana perlu dinilai dari fasilitas yang kembali digunakan warga, bukan hanya dari jumlah pekerjaan yang dilaporkan.
Pekerjaan yang langsung dirasakan warga
Skala rehab-rekon 2026 terlihat dari ribuan kegiatan yang mencakup perbaikan rumah, sekolah, jalan, jembatan, serta fasilitas usaha seperti kafe dan warung. Cakupan ini tepat: pemulihan tidak selesai ketika bangunan publik berdiri, tetapi ketika warga dapat kembali belajar, bepergian, tinggal dengan aman, dan mencari nafkah. Sebanyak 29 kementerian dan lembaga telah menerima anggaran untuk menjalankan program di tiga provinsi terdampak. Sejumlah layanan dasar sudah pulih relatif normal, termasuk listrik, BBM, LPG, internet, rumah sakit umum, dan puskesmas. Namun masih ada enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara yang rusak atau hilang. Dari 4.922 satuan pendidikan terdampak, 99 sekolah masih belajar di kelas darurat. TNI Angkatan Darat telah membangun ratusan jembatan, sementara Polri membangun sekitar 120 jembatan. Angka-angka itu menunjukkan kemajuan, tetapi kebutuhan yang tersisa menegaskan bahwa percepatan rekonstruksi harus menjangkau layanan dan akses yang paling dibutuhkan warga.
Anggaran besar, waktu semakin sempit
Tantangan terbesar bukan hanya besarnya anggaran infrastruktur Sumatera, melainkan kemampuan mengubah alokasi menjadi pekerjaan nyata sebelum tenggat. Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 39 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pada 2026; sekitar Rp 29 triliun telah disetujui bagi kementerian dan lembaga, sedangkan sekitar Rp 9 triliun belum dapat dikerjakan tahun ini karena keterbatasan waktu. Tito menyebut, “Ada Rp 9 triliun lagi yang tidak bisa dikerjakan karena waktunya pendek.” Pemerintah berharap dana itu dapat diluncurkan ke anggaran 2027, tetapi pengalihan tersebut masih berupa usulan yang harus melalui pembahasan dan persetujuan. Rencana induk Bappenas memperkirakan kebutuhan sekitar Rp 100,1 triliun untuk periode 2026–2028: sekitar Rp 39 triliun pada 2026, Rp 33 triliun pada 2027, dan Rp 29 triliun pada 2028. Selisih antara dana yang tersedia dan waktu pelaksanaan memperlihatkan risiko utama: proyek bisa tertunda meski kebutuhan pemulihan mendesak.
Koordinasi harus menghasilkan kemajuan terukur
Satgas PRR mendorong percepatan melalui koordinasi kementerian dan lembaga, dengan meminta instansi penerima anggaran bergerak cepat
