Definisi Masalah: Anggaran Bergerak atau Sekadar Angka?
Penyerapan anggaran bencana Aceh adalah tingkat realisasi penggunaan dana publik yang dialokasikan melalui transfer ke daerah TKD untuk program mitigasi dan penanganan bencana hidrometeorologi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan fisik, hingga pembayaran dan pencatatan keuangan yang tercermin dalam laporan resmi pemerintah daerah. Hingga Jumat malam, realisasi penyerapan Anggaran Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Aceh untuk penanganan bencana hidrometeorologi baru mencapai 30,16 persen atau Rp498,25 miliar dari total pagu Rp1,652 triliun per 25 September. Dalam sepekan, kenaikan serapan hanya sekitar Rp41,16 miliar atau 2,49 persen dibanding posisi 18 September yang masih di level 27,67 persen. Sementara itu, sekitar Rp1,195 triliun masih berada di tahap pelaksanaan di lapangan dan belum tercatat sebagai realisasi keuangan. Ini bukan sekadar angka; ini cermin seberapa hadir negara ketika banjir dan longsor datang tanpa menunggu.
Anggaran Bencana: Dari Kas Daerah ke Medan Bencana
Secara formal, kabar baiknya jelas: dana tambahan TKD sebesar Rp1,65 triliun telah ditransfer 100 persen oleh pemerintah pusat ke kas daerah sejak 4 Mei melalui tiga tahap pencairan (40%, 30%, 30%). Tidak ada alasan klasik soal keterbatasan kas. Masalahnya kini bergeser ke penyerapan anggaran daerah yang belum sejalan dengan kebutuhan lapangan. Di tingkat provinsi, serapan dari pagu Rp824,82 miliar baru mencapai Rp244,84 miliar atau 29,68 persen setelah naik Rp5,38 miliar dalam sepekan. Di tingkat kabupaten/kota, dari pagu Rp827,26 miliar, serapan bergerak lebih progresif dari Rp217,62 miliar (26,31%) menjadi Rp253,41 miliar (30,63%) berkat tambahan Rp35,78 miliar dalam tujuh hari. Pemerintah boleh mengklaim sedang bekerja, tetapi angka-angka ini menunjukkan jarak lebar antara kesiapan dana dan kecepatan program menyentuh warga yang terdampak banjir dan longsor.
Mitigasi Bencana Hidrometeorologi: Mengapa Akselerasi Menjadi Wajib
Ancaman bencana hidrometeorologi terus membayangi Aceh; curah hujan ekstrem, banjir, dan longsor bukan lagi kejutan musiman. Karena itu, anggaran bencana Aceh tidak boleh berhenti sebagai angka di atas kertas; anggaran harus bergerak, program harus berjalan, dan manfaatnya harus segera dirasakan masyarakat. Tambahan TKD ini secara eksplisit diarahkan untuk mendukung penanganan dampak dan kebutuhan daerah dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Namun, ketika realisasi baru sekitar 30 persen, pertanyaan yang wajar muncul: sejauh mana mitigasi bencana hidrometeorologi sudah diwujudkan dalam bentuk penguatan tanggul, normalisasi sungai, relokasi warga rawan, atau penguatan sistem peringatan dini? Pemerintah sendiri mengakui bahwa kecepatan adalah bagian penting dari pelayanan dalam situasi kebencanaan, walau tetap harus sejalan dengan perencanaan dan tata kelola yang baik. Masalahnya, bencana tidak menunggu kelengkapan administrasi; ia datang mengikuti cuaca, bukan jadwal tender.
Disparitas Serapan: Siapa yang Lari, Siapa yang Tertinggal?
Data resmi memperlihatkan kontras mencolok antara instansi dan daerah. Di tingkat provinsi, ada dinas yang lincah: Dinas Tenaga Kerja mencatat serapan 84 persen, BPKA 65,5 persen, dan Dinas Pangan 66 persen. Di sisi lain, Dinas Kelautan dan Perikanan baru 8,7 persen, Dinas Perumahan dan Permukiman 13 persen, Badan Penanggulangan Bencana Aceh 11,3 persen, dan Dinas Sosial 18,2 persen. Di kabupaten/kota, Aceh Selatan menjadi juara dengan serapan 65,32 persen, sementara Gayo Lues menyentuh 57,99 persen. Namun Nagan Raya terjebak di posisi juru kunci dengan serapan hanya 2,69 persen. Kota Banda Aceh dan Aceh Tamiang menunjukkan bahwa percepatan mungkin: Banda Aceh menambah Rp14,28 miliar hingga serapan 41,91 persen, sedangkan Aceh Tamiang melompat ke 46,36 persen setelah kenaikan 18,63 persen dalam sepekan. Disparitas ini menunjukkan masalah bukan pada sistem saja, tetapi pada kapasitas dan keberanian pengambil keputusan di tiap wilayah.
Transparansi, Akuntabilitas, dan Pertaruhan Kepercayaan Publik
Pemerintah mengklaim komitmen transparansi melalui publikasi rutin data penyerapan tambahan TKD dan portal daring yang bisa diakses publik untuk memantau realisasi anggaran. Nurlis Effendi menegaskan bahwa publikasi berkala ini adalah bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada korban banjir dan longsor, dan bahwa setiap rupiah dana bencana hidrometeorologi harus benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Aceh. Pemerintah Aceh juga menyatakan akan terus melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan tambahan TKD, sekaligus menjaga integritas pemanfaatan dana agar tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan. Namun transparansi angka tanpa percepatan program di lapangan hanya akan menambah frustrasi publik. Menjelang akhir tahun anggaran, gap antara alokasi dan realisasi masih signifikan, dengan sekitar Rp1,195 triliun yang belum tercermin sebagai belanja terealisasi. Pertanyaannya sederhana: apa gunanya portal transparan bila saat banjir datang, warga masih menunggu perahu karet, bukan laporan realisasi?
