Penataan PKL Tak Cukup dengan Pengosongan
Relokasi PKL adalah pemindahan pedagang kaki lima dari ruang yang tidak semestinya digunakan ke lokasi pengganti yang layak, dengan mempertimbangkan fungsi ruang publik dan keberlanjutan mata pencaharian. Dua desakan dari daerah berbeda memperlihatkan bahwa penertiban perlu berjalan dengan dua pegangan: ruang publik harus tertib, dan pedagang tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan tempat berusaha. Di Pekanbaru, DPRD meminta badan jalan dan trotoar tidak lagi dipakai untuk berjualan serta mendorong pemerintah kota menyiapkan relokasi. Di Pantai Pede, Labuan Bajo, anggota DPRD NTT justru meminta pembongkaran lapak ditunda sampai pemerintah berdialog dan menawarkan solusi. Kedua tuntutan itu tidak bertentangan. Penegakan aturan diperlukan, tetapi pengosongan tanpa lokasi pengganti berisiko memindahkan masalah ke tempat lain dan memutus penghidupan warga.
Pekanbaru Menuntut Jalan Kembali Berfungsi
Desakan di Pekanbaru menguat setelah seorang pedagang menyerang petugas Satpol PP dengan pisau saat penertiban di Jalan Ahmad Yani pada Kamis; dua petugas mengalami luka-luka. Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Robin Eduar, mengecam kekerasan itu dan meminta penertiban tidak berhenti di satu ruas. Ia mendorong Satpol PP menegakkan aturan secara menyeluruh dan berkelanjutan, termasuk di jalan protokol maupun ruas lain yang dipakai berjualan. Alasan ketertiban ruang publiknya jelas: badan jalan untuk kendaraan, trotoar untuk pejalan kaki. Namun, ketegasan tidak boleh disamakan dengan operasi sesaat. Tanpa rencana relokasi yang terang dan komunikasi yang konsisten, penertiban berisiko memicu ketegangan baru. Pemerintah kota perlu memasangkan pengembalian fungsi jalan dengan penjelasan mengenai pilihan lokasi bagi pedagang terdampak.
Pantai Pede Mengingatkan soal Nasib Pedagang
Di Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Junaidin Mahasan meminta pemerintah provinsi tidak terburu-buru membongkar lapak pedagang kecil. Kawasan itu merupakan aset pemerintah provinsi, tetapi kewenangan menata aset bukan alasan untuk mengabaikan warga yang menggantungkan pendapatan dari berjualan di sana. Rencana pembongkaran belakangan menuai kritik dari kalangan pemuda dan pelaku UMKM; 38 pelaku UMKM disebut terancam penggusuran. Junaidin mengatakan pedagang masih khawatir tentang cara mencari nafkah setelah lapak dibongkar, sementara ia mengaku belum mendapat informasi terperinci mengenai relokasi atau lokasi pengganti. Karena itu, ia berencana mendorong pemerintah provinsi berdialog lebih dulu dengan pedagang. Menunda pembongkaran sampai ada pembicaraan bukan berarti menolak penataan; langkah itu mencegah kebijakan dibuat sepihak dan tanpa jalan keluar.

Aturan dan Solusi Harus Berjalan Bersama
Perbedaan penekanan antara Pekanbaru dan Pantai Pede justru menunjukkan standar kebijakan yang semestinya: aturan ruang publik ditegakkan, tetapi lokasi pengganti dan prosesnya dijelaskan sebelum pedagang dipindahkan atau lapaknya dibongkar. Pekanbaru membutuhkan penertiban yang konsisten sekaligus rencana relokasi yang dapat dipahami pedagang. Di Pantai Pede, dialog harus menghasilkan kejelasan, bukan sekadar menunda keputusan tanpa batas. Pemerintah perlu mendengar kebutuhan pedagang, menerangkan tahapan penataan, dan menyampaikan pilihan tempat usaha sebelum tindakan fisik dilakukan. Dengan begitu, pengguna jalan dan pejalan kaki memperoleh ruangnya kembali tanpa membuat pedagang kehilangan mata pencaharian secara mendadak. Kesimpulannya, penertiban PKL yang adil bukan hanya soal membersihkan jalan atau kawasan, melainkan memastikan bahwa ketertiban disertai solusi yang nyata bagi orang-orang yang terdampak.






