Penertiban tanpa perubahan aturan hanya mengulang masalah
Penertiban PKL adalah tindakan pemerintah untuk mengatur aktivitas pedagang kaki lima agar ruang publik tetap berfungsi bagi seluruh warga, termasuk pejalan kaki, tanpa menghapus kesempatan berdagang. Namun, ketika langkah itu berhenti pada teguran dan pemindahan lapak, trotoar mudah kembali dikuasai. Di Pasar Pattok, Asembagus, pedagang kembali berjualan atau menaruh lapak di trotoar meski sosialisasi dan penertiban serupa telah dilakukan lebih dari lima kali.
Pemicu tindakan terbaru bukan agenda penataan abstrak, melainkan keluhan masyarakat bahwa lapak, terutama pedagang buah, menutup akses yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki. Pada Kamis (5/11), pemerintah kecamatan bersama Satpol PP Situbondo turun menertibkan lapak setelah imbauan sebelumnya belum dipatuhi. Ketika pelanggaran berulang, menambah frekuensi operasi saja bukan jawaban. Pemerintah perlu menjelaskan lokasi yang boleh dipakai, menyediakan kepastian penerapan aturan, dan menindaklanjuti pelanggaran secara konsisten.
Di Asembagus, kepentingan pejalan kaki bertemu akar persoalan
Keluhan pengguna jalan di Asembagus patut menjadi dasar penertiban: trotoar adalah fasilitas untuk berjalan, bukan ruang dagang yang bisa dikuasai sepihak. Dampaknya langsung terasa ketika orang harus berbagi ruang dengan lapak di kawasan pasar dan jalur utama Pantura. Meski demikian, pemerintah juga perlu memahami mengapa pedagang kembali. Sejumlah pedagang menyebut lapak mereka dibeli atau diambil alih secara berjenjang dari pedagang sebelumnya.
Alasan itu tidak membenarkan penghalangan trotoar, tetapi memperlihatkan bahwa penertiban tanpa penyelesaian status dan alternatif lokasi berpotensi menghasilkan siklus yang sama. Respons pedagang pun beragam: pedagang buah di sebelah timur, di depan Koramil Asembagus, bersedia memundurkan dagangan setelah ditegur, sementara sebagian pedagang Pasar Pattok tetap belum patuh. Penataan yang masuk akal harus melindungi hak pejalan kaki sekaligus memberi pedagang aturan lokasi berjualan yang jelas dan dapat dijalankan.
Buleleng menawarkan jalan tengah: waktu dan lokasi yang tegas
Pendekatan Pemkab Buleleng di Jalan Tasbih lebih menjanjikan daripada larangan menyeluruh. Penataan yang dijadwalkan mulai 17 Desember 2026 tidak dimaksudkan untuk menggusur PKL: pedagang tetap boleh berjualan, tetapi wajib mengikuti batas waktu dan lokasi yang ditetapkan berdasarkan Perda dan Perbup. Setelah jam berjualan berakhir, mereka harus meninggalkan kawasan itu. Model ini mengakui kegiatan ekonomi tanpa mengorbankan ruang gerak warga.
Nilai pendekatan tersebut terletak pada kepastian, bukan kelonggaran tanpa batas. Warga dapat mengetahui kapan pedestrian kembali bebas, sedangkan pedagang mendapat kesempatan berdagang dalam kerangka yang terang. Pemerintah tetap harus mengawasi pelaksanaan dan menerangkan aturan secara terbuka agar batas lokasi maupun waktu tidak berubah menjadi ketidakpastian baru. Keluhan tentang akses pejalan kaki menjadi salah satu dasar kebijakan, sebab penggunaan badan jalan dan pedestrian secara permanen telah mengurangi ruang gerak masyarakat.
Jalan Meranti Raya menegaskan fungsi trotoar tak bisa ditawar
Di Jalan Meranti Raya, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Bengkulu, Satpol PP Kota Bengkulu pada Senin malam (2/11/2026) sekitar pukul 21.00 WIB mendatangi pedagang, mulai dari depan Universitas Dehasen. Petugas mengimbau PKL agar tidak berjualan atau menaruh barang di trotoar dan badan jalan, serta memindahkan dagangan ke tempat yang tidak mengganggu fasilitas umum dan pengguna jalan.
Petugas juga menyoroti kendaraan yang parkir di badan jalan, terutama dekat persimpangan dengan rambu larangan parkir. Langkah ini tepat karena ruang publik tidak hanya terganggu oleh lapak, tetapi juga oleh parkir yang menghambat pergerakan. Meski demikian, imbauan perlu diikuti pengawasan dan pilihan lokasi yang layak agar pedagang tidak sekadar berpindah ke titik lain yang sama-sama menghalangi. Penertiban semestinya mengembalikan fungsi trotoar sekaligus memberi kepastian bagi semua pengguna jalan.
Perbandingan tiga wilayah memperlihatkan perbedaan antara operasi sesaat dan penataan yang beraturan. Asembagus menunjukkan bahwa penertiban berulang tidak tuntas jika pedagang kembali ke lokasi yang sama. Buleleng memberi alternatif melalui pengaturan waktu dan lokasi, sementara Bengkulu menegaskan larangan memakai trotoar serta badan jalan. Kesimpulannya, hak pejalan kaki harus dijaga, tetapi keberlanjutan penataan bergantung pada aturan yang jelas, lokasi yang pasti, dan penegakan yang konsisten.







