Optimalisasi Aset Daerah: Dari Catatan di Kertas Menjadi Mesin PAD
Optimalisasi aset daerah adalah strategi pengelolaan barang milik daerah dan aset BUMD secara sistematis—melalui penataan, pengamanan, sertifikasi, inventarisasi, dan digitalisasi—untuk menjadikannya sumber pendapatan asli daerah yang produktif, legal, dan bernilai ekonomi tinggi, bukan sekadar aset menganggur yang hanya tercatat di laporan administrasi. Langkah inilah yang sedang digarap serius oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Mereka tidak sedang membicarakan teori fiskal, tetapi mengubah cara pandang: aset harus menjadi mesin PAD, bukan beban pengawasan. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta pada 15 September 2026, Wakil Gubernur Surya menegaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah (BMD) dan aset BUMD diperlakukan sebagai instrumen utama penguatan kapasitas fiskal daerah, bukan urusan administratif belaka.
Langkah Konkret Sumut: Sertifikasi, Inventarisasi, dan Digitalisasi Aset
Keputusan Pemprov Sumut memperkuat pengelolaan barang milik daerah adalah sinyal jelas bahwa era pengelolaan aset secara manual dan parsial harus ditutup. Di hadapan Komisi II DPR RI, Surya memaparkan fokus pemerintah daerah pada percepatan sertifikasi, inventarisasi, dan digitalisasi pengelolaan aset. Ini bukan langkah kosmetik, melainkan fondasi dasar: tanpa kepastian hukum dan data yang lengkap, optimalisasi aset daerah mustahil dilakukan. Kutipan Surya yang layak digarisbawahi adalah, “Aset-aset yang dimiliki daerah harus dipastikan jernih dan bersih, lalu dipetakan potensinya agar bisa menjadi mesin penggerak ekonomi baru yang produktif guna menyokong PAD kita.” Dengan pendekatan ini, setiap tanah, bangunan, dan aset fisik lainnya diposisikan sebagai portofolio ekonomi. Sengketa diminimalkan, peluang komersialisasi diperjelas.
Peran BUMD: Dari ‘Sekadar Ada’ Menjadi Kontributor Nyata PAD
Optimalisasi aset daerah tidak akan berhasil jika BUMD tetap beroperasi dengan pola lama: minim inovasi, tata kelola lemah, dan kontribusi PAD terbatas. Pemprov Sumut secara eksplisit mendorong transformasi bisnis BUMD dan penguatan tata kelola perusahaan. Pengawasan terhadap kinerja BUMD diperketat agar setiap perusahaan daerah bukan hanya ‘sehat’ di atas kertas, tetapi mampu memanfaatkan aset yang dikuasainya untuk membuka ruang investasi baru di wilayah tersebut. Pemerintah daerah menuntut inovasi dan profesionalisme, karena pengelolaan aset yang optimal oleh BUMD disebut akan berdampak langsung pada penguatan fiskal daerah dan pembiayaan infrastruktur serta pelayanan publik. Sikap ini adalah koreksi terhadap praktik lama di banyak daerah, di mana BUMD hanya dijadikan simbol kepemilikan, bukan mesin PAD.
Dampak Nyata ke Masyarakat dan Peluang Replikasi di Daerah Lain
Pendapatan asli daerah yang naik dari optimalisasi aset daerah dan BUMD bukan tujuan akhir; ia adalah alat untuk memperbaiki layanan publik. Surya menegaskan bahwa peningkatan PAD dari aset dan BUMD penting untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik bagi masyarakat. Artinya, warga akan merasakan manfaat dalam bentuk jalan yang lebih baik, fasilitas kesehatan yang lebih layak, hingga layanan administratif yang lebih cepat. Sikap anggota Komisi II DPR RI yang mengapresiasi pengamanan aset daerah dan percepatan sertifikasi menunjukkan bahwa langkah Sumut dipandang sebagai contoh yang bisa diterapkan di wilayah lain. Jika daerah lain meniru pendekatan ini, peta fiskal nasional akan bergeser: PAD bukan lagi tambahan kecil, melainkan pilar utama kemandirian keuangan daerah.
Kesimpulan: Aset Harus Bekerja, Bukan Sekadar Terdata
Benang merah dari strategi Pemprov Sumut adalah sederhana namun tegas: aset daerah dan BUMD harus bekerja untuk PAD, bukan sekadar tercatat di neraca. Melalui pengelolaan barang milik daerah yang diperkuat, sertifikasi dan inventarisasi yang dipercepat, digitalisasi data, serta transformasi BUMD, Sumut sedang membangun mesin pendapatan baru yang tidak bergantung pada transfer eksternal. Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI menjadi panggung penting untuk menunjukkan bahwa pendekatan ini bukan wacana, melainkan agenda kerja dengan dampak fiskal dan sosial yang nyata. Jika konsisten, strategi optimalisasi aset daerah dan BUMD peningkatan PAD ini berpotensi mengubah cara daerah memandang kekayaannya sendiri: bukan barang yang dijaga pasif, melainkan modal aktif untuk membiayai kesejahteraan warganya.
