Pendapatan Asli Daerah: Mengapa Ketergantungan pada Pajak Mulai Berbahaya
Pendapatan asli daerah adalah seluruh penerimaan yang dipungut pemerintah lokal dari pajak, retribusi daerah, hasil pemanfaatan aset pemerintah, dan lain-lain PAD yang sah, yang secara langsung mencerminkan kemandirian fiskal dan kemampuan daerah membiayai pembangunan tanpa bergantung penuh pada transfer dari pusat. Pola lama PAD pemerintah lokal yang bertumpu pada pajak rutin semakin menunjukkan kelemahannya: rentan terhadap perlambatan ekonomi dan menekan wajib pajak yang sama dari tahun ke tahun. Di titik ini, diversifikasi sumber pajak dan nonpajak bukan sekadar pilihan teknis, melainkan strategi politik anggaran. Jika daerah ingin punya ruang fiskal yang sehat, mereka harus berani mengoptimalkan retribusi daerah berbasis layanan, serta mengubah aset tidur menjadi sumber pendapatan yang nyata. Tanpa itu, jargon kemandirian keuangan daerah akan berhenti di spanduk dan pidato.
Contoh paling telanjang terlihat di Sumatera Selatan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, PAD Sumsel hingga Juni 2026 mencapai Rp2,15 triliun, dengan pajak daerah menyumbang Rp1,87 triliun atau sekitar 86,9 persen. Sementara itu, retribusi daerah baru menyentuh Rp2,55 miliar atau sekitar 0,1 persen dari total PAD. Angka ini bukan sekadar statistik; ini alarm bahwa struktur pendapatan masih sangat timpang. Dominasi pajak memang menyenangkan di atas kertas, tetapi menandakan ruang penerimaan lain yang dibiarkan kosong terlalu lama. Ketika satu kaki (pajak) menanggung hampir seluruh beban, kestabilan PAD jangka panjang jelas dipertaruhkan.
Kasus Sumsel: Pajak Mendominasi, Retribusi dan Aset Mulai Dilirik
Pemerintah Provinsi Sumsel mulai menyadari harga mahal dari ketimpangan struktur PAD. Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus dilakukan melalui kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD), bukan aksi tunggal badan pendapatan. Komisi Pemberantasan Korupsi pun menekankan pentingnya kolaborasi, sehingga Bapenda diminta berkoordinasi dengan OPD penghasil untuk memetakan potensi pendapatan yang selama ini tercecer. Pesannya jelas: problem PAD bukan sekadar soal menaikkan tarif, tetapi mengorganisasi ulang mesin birokrasi agar setiap OPD melihat dirinya sebagai produsen pendapatan, bukan hanya pengguna anggaran. Ini perubahan budaya yang tidak mudah, namun sangat mendesak.
Langkah awal mulai terlihat. Pemerintah Sumsel melihat sejumlah sektor nonpajak yang dapat dikembangkan, antara lain retribusi layanan perizinan tenaga kerja asing di bawah Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, pemanfaatan aset milik pemerintah daerah mulai diperlakukan sebagai sumber PAD yang serius, dengan contoh konkret Stadion Bumi Sriwijaya yang bisa dioptimalkan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Di sisi lain, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tercatat Rp86,37 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp193 miliar. Kepala BPKAD menegaskan bahwa optimalisasi PAD merupakan perhatian utama untuk memperkuat kemampuan pembiayaan pembangunan. Kutipan yang pantas dicatat: “Kalau dari sisi pendapatan perlu kita optimalkan kembali khususnya Pendapatan Asli Daerah.” Intinya, Sumsel sedang belajar berdiri di lebih dari satu sumber penerimaan.
Tulang Bawang Barat: Mengubah Cara Pandang PAD dari Pajak Rutin ke Aset
Jika Sumsel baru memperluas radar, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) sudah mulai mengubah cara pandang secara lebih eksplisit. Pemerintah kabupaten ini menegaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak boleh lagi sekadar mengandalkan penerimaan pajak rutin; aset-aset daerah yang selama ini belum maksimal dimanfaatkan dibidik menjadi sumber pendapatan baru. Pergeseran ini dibahas dalam Rapat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah yang dipimpin Sekretaris Daerah Tubaba, Iwan Mursalin, di Kantor Bupati Tubaba pada Rabu (19/8/2026). Pendekatan mereka menarik: bukan menaikkan target di atas kertas, melainkan terlebih dahulu memastikan seluruh objek pajak dan aset bernilai ekonomi telah terdata dengan baik, lewat pendekatan berbasis data riil.
Sektor yang disisir pun spesifik: pajak reklame, pajak air tanah, dan optimalisasi aset milik daerah. Salah satu fokus adalah titik-titik tiang reklame strategis yang dibangun periode sebelumnya; Bapenda diminta melakukan inventarisasi ulang agar bisa dimanfaatkan melalui skema sewa atau kerja sama pemanfaatan. Target pajak reklame di APBD Perubahan 2026 diproyeksikan naik dari Rp472 juta menjadi Rp670 juta, atau bertambah sekitar Rp197 juta. Potensi pajak air tanah juga diperkuat, dengan proyeksi penambahan Rp90 juta sehingga target menjadi Rp930 juta. Lebih jauh, Tubaba mempersiapkan sistem meterisasi penggunaan air tanah pada 2027 untuk menghitung penerimaan secara lebih transparan. Langkah ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aset pemerintah dan diversifikasi sumber pajak bisa berjalan bersama, selama ada basis data yang kuat.
Dari Data ke Disiplin Penagihan: Mengawal Kesehatan PAD Pemerintah Lokal
Perubahan strategi PAD tidak akan berarti tanpa disiplin pengelolaan dan penagihan. Tubaba memberi contoh bagaimana pemerintah lokal mulai memperlakukan data sebagai fondasi, bukan aksesori perencanaan. Sekda menegaskan bahwa penetapan target PAD, khususnya sektor pajak, harus akurat dan berbasis data riil. Dari sini lahir inisiatif pembaruan basis data Pajak Bumi dan Bangunan, pemberian penghargaan bagi aparat tingkat bawah yang aktif menemukan objek pajak baru, hingga konsolidasi data pertanahan dengan badan agraria agar seluruh bidang tanah tersinkronisasi pada 2027. Di saat yang sama, tim penagihan Bapenda didorong lebih agresif menyelesaikan piutang pajak daerah sebagai bagian dari menjaga kesehatan keuangan dan kepastian hukum pengelolaan APBD.
Pelajaran dari Sumsel dan Tubaba seharusnya menginspirasi daerah lain: kemandirian fiskal lahir dari kombinasi diversifikasi sumber pajak, retribusi daerah yang dikelola profesional, dan pemanfaatan aset pemerintah yang kreatif. Di Sumsel, ruang retribusi dan aset masih lebar karena pajak mendominasi hingga sekitar 86,9 persen dari PAD. Di Tubaba, keberanian mengubah cara pandang dan menyiapkan sistem meterisasi pajak air tanah menandakan keseriusan merapikan fondasi. Kesimpulannya, masa depan pendapatan asli daerah tidak ditentukan oleh seberapa tinggi tarif pajak dinaikkan, tetapi oleh seberapa cerdas pemerintah lokal mengubah potensi menjadi penerimaan berkelanjutan. Daerah yang lambat mengadaptasi pola ini akan terus bergantung pada transfer, sementara yang berani berbenah akan punya ruang gerak lebih besar dalam menentukan arah pembangunannya sendiri.
