Optimalisasi PAD Daerah: Dari Target ke Strategi Nyata
Optimalisasi PAD daerah adalah upaya sistematis pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penguatan pajak, retribusi, dan pemanfaatan aset, agar struktur APBD lebih mandiri, berkelanjutan, dan tidak bergantung berlebihan pada transfer pusat maupun sumber yang mudah bocor.
Gelombang baru optimalisasi pendapatan asli daerah terlihat jelas: bukan lagi sekadar menambal defisit, tetapi mengubah cara pandang terhadap aset dan kewenangan fiskal. Komisi III dan IV DPRD Karangasem memilih jalur agresif, menggelar rapat kerja dengan BKPAD untuk mengevaluasi target PAD 2027 dan memastikan setiap sektor pendapatan dibedah satu per satu. Kepala BKPAD bahkan sudah mengupayakan kenaikan target PAD 2027 sekitar 7% dibanding tahun sebelumnya, sebuah angka yang menunjukkan keberanian politik fiskal di tingkat daerah. Pendekatan ini menandai pergeseran penting: target PAD 2027 bukan lagi angka teknokratik di atas kertas, tetapi alat tawar dan kompas kebijakan yang akan mengarahkan KUA-PPAS berikut prioritas belanja. Tanpa keberanian menaikkan target, wacana kemandirian fiskal hanya akan berhenti pada slogan.
Karangasem: Inter-KomisI Bedah Sektor, Bukan Hanya Menagih Pajak
Yang menarik dari Karangasem bukan sekadar rapat evaluasi, tetapi pola pikir sektoral yang mereka terapkan. DPRD secara eksplisit membahas seluruh sektor pendapatan daerah untuk memastikan target PAD 2027 lebih optimal, bukan naik merata tanpa analisis. Proyeksi pendapatan sudah dimasukkan ke dalam rancangan KUA-PPAS dan akan diperdebatkan bersama, membuka peluang kenaikan target jika analisis lapangan mendukung.
Inter-komisi di sini bukan seremoni, melainkan instrumen politik anggaran. Kelemahan teknis seperti keterlambatan PBB akibat kerusakan peralatan diidentifikasi dan diatasi, sementara opsen PKB dan BBNKB dikejar melalui koordinasi dengan provinsi dan Samsat di delapan kecamatan yang turun menagih tunggakan secara terukur. Di sisi lain, sektor pajak hotel dan restoran dikakui masih menyimpan potensi karena masih ada wajib pajak yang belum patuh, sehingga menjadi fokus pengawasan dan penagihan tahun depan. Pesannya tajam: optimalisasi PAD daerah bukan berarti menaikkan tarif sembarangan, tetapi menutup kebocoran, memperbaiki layanan, dan menarget sektor yang selama ini dibiarkan longgar.
Aset Pemerintah Daerah: Dari Gedung Tidur Menjadi Mesin Pendapatan
Jika Karangasem menyasar pajak, Kalsel mengajarkan pelajaran lain: aset pemerintah daerah tidak boleh sekadar berdiri megah. Komisi II DPRD Kalsel menegaskan bahwa aset milik daerah harus memberikan manfaat nyata, baik untuk pelayanan pemerintahan maupun menghasilkan pendapatan bagi daerah. Fokus mereka tertuju pada Badan Penghubung provinsi di Jakarta yang dinilai menyimpan potensi besar, bukan hanya dari kamar atau mess, tetapi juga aula dan fasilitas pendukung kegiatan pemerintahan.
Langkah Komisi II dan Wakil Ketua DPRD Kalsel yang melakukan monitoring dan evaluasi retribusi daerah di Badan Penghubung adalah sinyal penting bahwa aset pemerintah daerah resmi diperlakukan sebagai instrumen pendapatan, bukan sekadar simbol kehadiran. Strateginya sederhana namun rasional: membangun koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar setiap kegiatan dinas di Jakarta memakai fasilitas Badan Penghubung, sehingga pendapatan daerah naik melalui penggunaan aula dan meningkatnya hunian kamar dalam satu paket kegiatan. Dalam konteks optimalisasi PAD daerah, ini adalah contoh konkret bagaimana aset pemerintah daerah diubah dari beban pemeliharaan menjadi mesin PAD berbasis jasa.
Batang: Retribusi Tenaga Kerja Asing Sebagai Sumber PAD yang Selama Ini Terabaikan
Kabupaten Batang memperlihatkan wajah lain dari diversifikasi pendapatan: retribusi tenaga kerja asing. Lonjakan keberadaan TKA di kawasan industri memicu Badan Anggaran DPRD untuk menekan pemerintah kabupaten agar tidak membiarkan potensi penerimaan ini menguap. Mereka secara tegas meminta potensi PAD dari TKA, terutama di kawasan industri, dimaksimalkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang belum tergarap.
Kuncinya ada pada data dan pengawasan. Banggar meminta Dinas Tenaga Kerja dan OPD terkait memperkuat pendataan dan validasi, termasuk izin perpanjangan RPTKA, agar kebocoran penerimaan retribusi penggunaan tenaga kerja asing bisa ditekan. Pendekatan ini menempatkan retribusi tenaga kerja asing bukan sebagai pungutan tambahan yang membebani investasi, tetapi sebagai kompensasi wajar atas izin penggunaan tenaga kerja dari luar yang diatur secara ketat. Di tengah meningkatnya investasi, mengabaikan sumber ini berarti menyubsidi proses industrialisasi tanpa imbal balik fiskal yang sepadan bagi daerah.
Menuju 2027: Diversifikasi PAD atau Tertinggal
Tiga contoh tadi menggambarkan pola yang sama: daerah yang serius menatap target PAD 2027 memilih diversifikasi, bukan ketergantungan pada satu dua jenis pajak. Karangasem mendorong peningkatan target sekitar 7% sambil membedah sektor pajak satu per satu. Kalsel mengubah Badan Penghubung di Jakarta menjadi sumber PAD berbasis jasa dan koordinasi lintas daerah. Batang mengunci perhatian pada retribusi tenaga kerja asing dengan penguatan pendataan RPTKA untuk menekan kebocoran.
Garis besarnya jelas: optimalisasi PAD daerah kini bergerak di tiga front—pengetatan kepatuhan pajak, pemanfaatan aset pemerintah daerah, dan penggarapan retribusi spesifik seperti TKA. Proyeksi pendapatan 2027 yang sudah disusun dan dimasukkan ke rancangan KUA-PPAS akan sia-sia bila tidak diikuti keberanian politik dan disiplin birokrasi untuk menagih, mengelola, dan menginvestasikan kembali pendapatan tersebut ke prioritas publik. Daerah yang berani memperlakukan aset sebagai mesin pendapatan dan retribusi tenaga kerja asing sebagai peluang sah, bukan sekadar isu sensitif, memiliki peluang lebih besar keluar dari jebakan ketergantungan fiskal jangka panjang.
