Digitalisasi aset daerah: dari catatan pasif menjadi mesin PAD
Digitalisasi aset daerah adalah proses mengubah seluruh data, status, dan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah ke dalam sistem informasi terintegrasi sehingga aset dapat dipetakan, dinilai, dan dioptimalkan secara transparan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa menambah beban pungutan baru bagi masyarakat. Digitalisasi aset daerah dan manajemen pajak digital bukan lagi pilihan teknis, tetapi keputusan politik: apakah pemerintah daerah mau keluar dari ketergantungan transfer pusat, atau terus mengeluh soal keterbatasan anggaran. Pansus Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPADS) di satu provinsi menunjukkan bahwa aset menganggur adalah “ladang pendapatan” yang selama ini dibiarkan tidur, sementara di provinsi lain, pemerintah sudah secara eksplisit memasukkan digitalisasi pajak dan optimalisasi aset ke dalam strategi RAPBD 2027.
Kaltim: aset menganggur dibangunkan, bukan dijual putus
Langkah Pansus LLPADS di Kalimantan Timur membidik pemanfaatan aset daerah yang menganggur untuk mendongkrak pendapatan asli daerah adalah sinyal perubahan paradigma. Mereka tidak terpaku pada pajak dan retribusi; cakupan objek pendapatan lain-lain yang sah akan diperluas dari sembilan menjadi 15 objek atau lebih. Ini keputusan berani, karena menuntut pekerjaan berat: mengintegrasikan basis data aset, menyusun peta jalan aset produktif vs aset terhenti, dan mengidentifikasi kendala pengelolaan. Pentingnya, optimalisasi aset dengan tegas diposisikan melalui penyewaan atau bentuk pemanfaatan lain yang menguntungkan, bukan penjualan aset strategis. Sikap ini patut diapresiasi. Aset publik tetap milik publik, tetapi diwajibkan menghasilkan. Pansus juga menegaskan bahwa regulasi baru bukan alat menciptakan pungutan baru, melainkan payung hukum pengelolaan aset dan penguatan struktur APBD yang lebih transparan dan terukur.
Jawa Timur: integrasi pajak digital dan aset dalam RAPBD 2027
Berbeda dari pendekatan regulatif Kaltim, pemerintah provinsi lain sudah mengikat digitalisasi dalam dokumen anggaran. Pemerintah provinsi tersebut menyiapkan strategi memperkuat pendapatan asli daerah dalam RAPBD 2027, dimulai dari digitalisasi layanan pajak hingga optimalisasi aset yang belum produktif. “Kekuatan pendapatan daerah pada penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp26,4 triliun, terdiri dari PAD Rp17,7 triliun, pendapatan transfer Rp8,67 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp28 miliar”. Untuk manajemen pajak digital, pemungutan PKB dan BBNKB didorong melalui sinergi data dengan kabupaten/kota, sementara layanan diperluas ke pembayaran elektronik, marketplace, e-channel, ATM Samsat QRIS dan kanal nontunai lain. Di sisi aset, inventarisasi Barang Milik Daerah yang belum produktif menjadi pintu optimalisasi berikutnya. Ini contoh konkret bagaimana digitalisasi pajak dan aset dijahit rapat dalam satu strategi fiskal.
Dari PAD ke beton: kaitan langsung dengan pembiayaan infrastruktur lokal
Digitalisasi aset daerah dan manajemen pajak digital hanya berharga sejauh diterjemahkan menjadi jalan, jembatan, dan layanan publik yang lebih baik. Di RAPBD 2027, kebijakan belanja tetap diarahkan memenuhi belanja wajib, termasuk fungsi pendidikan minimal 20 persen dan infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja daerah. Ini artinya setiap rupiah tambahan pendapatan asli daerah dari pajak digital dan aset produktif langsung memperkuat pembiayaan infrastruktur lokal. Ketergantungan pada dana transfer memang belum hilang — porsi pendapatan transfer masih besar dalam struktur pendapatan daerah — namun tren penguatan PAD melalui digitalisasi memberi ruang fiskal yang lebih luas. Daerah yang berani menyisir aset menganggur dan menata ulang sistem pajaknya akan lebih siap mengamankan anggaran proyek strategis tanpa menunggu “belas kasih” pusat.
Pelajaran untuk daerah lain: percepat digital, rapikan aset, lindungi warga
Dua contoh di atas menawarkan pola yang seharusnya ditiru. Pertama, daerah perlu menjadikan digitalisasi aset daerah dan pajak sebagai arus utama kebijakan, bukan proyek sampingan. Tanpa basis data aset yang lengkap dan terintegrasi, wacana optimalisasi hanya akan berhenti di seminar. Kedua, opsi pemanfaatan seperti penyewaan aset yang menganggur, sebagaimana didorong Pansus LLPADS, jauh lebih sehat ketimbang penjualan yang mengorbankan ruang fiskal jangka panjang. Ketiga, manajemen pajak digital melalui berbagai kanal nontunai bukan sekadar memudahkan bayar, tetapi membuka peluang rekonsiliasi data lintas wilayah dan mengurangi kebocoran. Garis batasnya jelas: penguatan pendapatan asli daerah harus datang dari pengelolaan aset dan sistem, bukan dari menambah beban pungutan masyarakat. Daerah yang berpegang pada prinsip itu akan lebih cepat mencapai kemandirian fiskal.
