Penugasan untuk menguatkan pengawasan
Pengawasan MBG adalah rangkaian kontrol dan pertanggungjawaban atas tata kelola lembaga serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, yang diperlukan untuk menjaga transparansi dan mencegah penyimpangan sejak tahap awal. Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan dua personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal sistem pengawasan dan memperkuat pencegahan korupsi. Mandat mereka mencakup tata kelola BGN sekaligus pelaksanaan program, bukan hanya pemeriksaan setelah masalah muncul. Langkah ini masuk akal: program berskala besar membutuhkan kontrol yang tertanam dalam proses, mulai dari pengelolaan anggaran hingga distribusi dan pelaksanaan di lapangan. Namun, penempatan figur berpengalaman baru bernilai jika pengawasan menghasilkan perubahan yang bisa ditelusuri, bukan sekadar menambah struktur.

Dua pejabat, satu tugas pengawalan
Dua nama yang kini bertugas di BGN adalah Mungki Hadipratikno, sebelumnya Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi), serta Haerudin, yang pernah menjabat Kepala Sekretariat Dewan Pengawas KPK. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penugasan personel KPK itu diharapkan memperkuat kelembagaan BGN melalui tata kelola berintegritas dan prinsip pencegahan korupsi. Pengalaman mereka dapat membantu BGN memahami risiko dan memperbaiki mekanisme kerja. Meski demikian, nama dan jabatan terdahulu bukan jaminan keberhasilan. Ukuran yang lebih penting ialah apakah rekomendasi risiko diterjemahkan menjadi prosedur yang jelas, tanggung jawab yang tegas, serta tindak lanjut yang dapat diperiksa.
Ada perbedaan penyebutan status dalam pemberitaan: satu sumber menyebut mereka personel KPK yang direkrut, tetapi juga menyatakan keduanya telah diberhentikan dengan hormat dari KPK dan kini bertugas di BGN. Sumber lain menyebut mereka mantan pejabat atau mantan personel KPK. Dengan demikian, mereka bukan lagi personel aktif KPK menurut keterangan bahwa keduanya telah diberhentikan; istilah “personel” dalam konteks penugasan merujuk pada asal atau latar mereka.
Ujian sesungguhnya: rekomendasi dijalankan
Latar penugasan ini adalah kajian KPK atas pelaksanaan MBG untuk mengenali titik rawan korupsi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Hasil kajian telah disampaikan kepada BGN untuk ditindaklanjuti melalui pembenahan tata kelola. Budi menyampaikan hal itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu, 4 November. Keterlibatan dua mantan personel KPK diharapkan mengawal proses perbaikan agar rekomendasi tidak berhenti sebagai catatan administratif. Di sinilah pencegahan korupsi perlu dinilai dari pelaksanaan: risiko yang sudah dikenali mesti berujung pada perbaikan sistem yang konkret dan berkelanjutan. Koordinasi antarlembaga juga harus memastikan tindak lanjut berjalan, bukan sekadar menyampaikan temuan.
Pengawasan sejak awal penting karena setiap tahap MBG—anggaran, distribusi, dan pekerjaan di lapangan—memerlukan kontrol memadai serta pertanggungjawaban yang terang. Luasnya jangkauan program membuat mutu pengawasan menentukan apakah tata kelola BGN dapat dipercaya. Publik tentu memerlukan bukti berupa tindak lanjut dan mekanisme akuntabilitas, bukan hanya pengumuman penempatan pejabat. Penugasan ini membuka peluang untuk memperkuat pencegahan; keberhasilannya bergantung pada keberanian lembaga mengubah rekomendasi menjadi kebiasaan kerja.






