Klaim efisiensi perlu dibaca sebagai awal pembenahan
Efisiensi anggaran MBG adalah penghitungan ulang dan pengendalian belanja Program Makan Bergizi Gratis agar dana publik digunakan sesuai kebutuhan serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam 100 hari kepemimpinan Sudaryono, Badan Gizi Nasional (BGN) mengklaim telah menghemat Rp44 triliun dan mengaitkannya dengan upaya memperbaiki tata kelola program. Angka sebesar itu patut diperhatikan, tetapi sebaiknya tidak diperlakukan sebagai bukti bahwa pelaksanaan MBG telah membaik. Penghematan menunjukkan adanya perubahan pada alokasi dan mekanisme pembayaran; mutu layanan, ketepatan sasaran, dan pengalaman penerima merupakan hal berbeda yang membutuhkan bukti tersendiri. Karena itu, klaim BGN Rp44 triliun paling tepat dibaca sebagai janji untuk memperketat pengawasan, bukan kesimpulan akhir tentang keberhasilan program.
Dari pemangkasan pagu hingga rekening fiktif
Komponen terbesar yang disampaikan BGN berasal dari penghitungan ulang pagu: dari Rp268 triliun yang dialokasikan, lembaga itu menyatakan kebutuhan dinilai cukup dengan Rp229 triliun, sehingga Rp38 triliun dikembalikan ke kas negara. BGN juga menyebut penghematan Rp2,5 triliun pada insentif yayasan, Rp3 triliun pada operasional dapur, serta pengembalian Rp0,5 triliun dari saldo rekening virtual yang dinyatakan fiktif. Secara terpisah, laporan lain menyebut penyisiran terhadap 414 rekening Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghasilkan setoran kembali Rp311,25 miliar, sementara Rp160,37 miliar disetorkan terkait temuan pemeriksa negara. Angka-angka itu tidak boleh dijumlahkan sembarangan: keterangan yang tersedia tidak menjelaskan secara rinci hubungan setiap pengembalian dengan total Rp44 triliun. Perincian dan dokumen pertanggungjawaban perlu menjadi dasar untuk memastikan statusnya.
Insentif berbasis porsi menguji tata kelola di lapangan
Perubahan mekanisme pembayaran memberi gambaran lebih konkret tentang arah pembenahan. BGN menyatakan insentif yayasan yang sebelumnya dibayar tetap Rp6 juta, meski jumlah porsi berbeda, diubah menjadi Rp2.000 per porsi dan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat. Logikanya masuk akal: pembayaran yang mengikuti produksi lebih sulit dipertahankan ketika layanan yang diberikan tidak sebanding dengan nilai yang dibayarkan. Namun, aturan baru hanya memperbaiki tata kelola MBG bila jumlah porsi, penerima, dan penggunaan dana benar-benar diverifikasi. BGN juga mengaitkan efisiensi dengan pemberantasan praktik koruptif, termasuk menutup celah data fiktif dan pengadaan bermasalah. Tantangannya bukan sekadar memangkas belanja, melainkan membuktikan bahwa pengawasan berjalan konsisten dan setiap perubahan dicatat secara terbuka.
Penghematan bukan ukuran dampak bagi penerima
Pembedaan pentingnya sederhana: pengembalian uang ke kas negara merupakan klaim tentang pengelolaan anggaran, bukan laporan tentang perubahan langsung pada makanan yang diterima atau pelaksanaan di setiap dapur. BGN menyebut realisasi anggaran MBG pada 2026 mencapai Rp165 triliun dan lebih dari 58 juta penerima manfaat telah terverifikasi. Data itu memberi konteks skala program, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa efisiensi membuat layanan lebih baik atau tidak mengurangi jangkauan. Untuk tahap berikutnya, BGN menyatakan akan mengembangkan Radar MBG agar masyarakat dapat melihat menu harian dan menyiapkan LokaMBG untuk pencatatan pembelian bahan baku. Inisiatif tersebut bisa memperkuat transparansi bila data mudah diakses, diperbarui, dan dapat diperiksa, bukan hanya tersedia sebagai klaim kelembagaan.
Ukuran keberhasilan adalah pertanggungjawaban yang terbuka
Efisiensi Rp44 triliun adalah klaim besar yang layak diuji melalui rincian alokasi, bukti setoran, dan hasil pemeriksaan, terutama karena angka itu merangkum beberapa jenis penghematan. BGN menyebut pembenahan anggaran sebagai bagian dari transformasi MBG 2.0, bersama penguatan pengawasan dan transparansi. Arah tersebut tepat, tetapi pemangkasan belanja tidak otomatis berarti tata kelola sudah tertib. Publik perlu dapat membedakan dana yang pagunya dikurangi, biaya yang diubah, dan saldo fiktif yang dikembalikan, tanpa menghitung satu komponen dua kali. Kesimpulannya, BGN Rp44 triliun adalah titik awal untuk menilai akuntabilitas, bukan ukuran tunggal keberhasilan MBG. Kepercayaan akan bergantung pada bukti terbuka bahwa penghematan tercatat dengan benar dan pelaksanaan program tetap dapat dipertanggungjawabkan.
