Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

BGN Tempatkan Eks Pejabat KPK untuk Mengawal Akuntabilitas MBG

BGN Tempatkan Eks Pejabat KPK untuk Mengawal Akuntabilitas MBG
Minat|Memasak

Pengalaman antikorupsi perlu berujung pada pengawasan nyata

Pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah rangkaian kontrol untuk memastikan pelaksanaannya sesuai aturan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penempatan dua pejabat berlatar jaksa yang pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Badan Gizi Nasional (BGN) memberi lembaga itu kesempatan memperkuat kontrol sejak awal, bukan sekadar merespons masalah setelah muncul. Kedua personel tersebut, Mungki Hadipratikno dan Haerudin, kembali ke Kejaksaan Agung lalu ditugaskan di BGN. Mungki pernah memimpin Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, sedangkan Haerudin pernah menjadi Kepala Sekretariat Dewan Pengawas KPK. Penugasan mereka mulai efektif pada pekan kedua November 2026. Rekam jejak itu relevan, tetapi bukan jaminan dengan sendirinya. Nilainya akan terlihat dari apakah mereka dapat mengubah pengalaman antikorupsi menjadi prosedur, pemantauan, dan tindak lanjut yang bekerja di lapangan.

BGN Tempatkan Eks Pejabat KPK untuk Mengawal Akuntabilitas MBG

Penguatan organisasi adalah syarat, bukan hasil akhir

Pada Jumat, 6 November, BGN melantik enam pejabat baru BGN: empat pejabat pimpinan tinggi pratama dan dua pejabat administrator. Mereka berasal dari internal BGN serta penugasan lintas instansi, termasuk KPK dan Kementerian Kesehatan. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyebut pengisian jabatan ini sebagai bagian dari penguatan organisasi dan ruang kolaborasi untuk memperbaiki tata kelola. Langkah itu masuk akal bagi lembaga yang masih membangun kapasitas. Namun, menambah pengalaman dari berbagai instansi hanya berguna jika kewenangan jelas, alur koordinasi tidak tumpang tindih, dan pejabat dapat menyampaikan temuan tanpa hambatan. Susunan baru seharusnya membantu BGN menyambungkan pengawasan, manajemen risiko, serta pelaksanaan layanan. Tanpa tolok ukur kinerja dan pembagian tanggung jawab yang tegas, pelantikan berisiko menjadi perubahan struktur di atas kertas, bukan perbaikan yang terasa bagi penerima manfaat.

BGN Tempatkan Eks Pejabat KPK untuk Mengawal Akuntabilitas MBG

Skala program menuntut pencegahan sejak awal

MBG bergantung pada rantai pasok pangan, logistik, dan koordinasi yang luas. Karena itu, pengawasan tidak cukup berupa pemeriksaan sesudah kegiatan; kontrol perlu mampu mengenali titik rawan ketika keputusan dan transaksi berlangsung. Pengalaman KPK dapat membantu BGN membaca risiko, memperkuat pengendalian internal, dan menindaklanjuti rekomendasi lembaga pengawas. Agustina menyatakan BGN akan membenahi tata kelola internal dan meneruskan rekomendasi KPK agar program berkelanjutan serta akuntabel. Arah tersebut tepat, tetapi akuntabilitas makan gratis baru bermakna jika warga dapat melihat standar layanan, saluran pengaduan yang berfungsi, serta perbaikan saat masalah ditemukan. Keberhasilan tidak semestinya diukur hanya dari kecepatan atau banyaknya penerima; mutu pangan, ketepatan sasaran, efisiensi, dan kebersihan proses juga harus dijaga. Pengalaman personel antikorupsi bisa menjadi bekal untuk membangun pengawasan yang mencegah penyimpangan, bukan sekadar mencatatnya.

Ukur penugasan dari tindak lanjutnya

BGN menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi KPK sebagai bagian dari evaluasi dan pembenahan kelembagaan berkelanjutan. Komitmen itu perlu diterjemahkan menjadi penanggung jawab yang jelas, tenggat perbaikan, dan pelaporan yang dapat diuji. Koordinasi lintas lembaga juga harus memastikan temuan pengawasan tidak berhenti pada rapat atau dokumen, melainkan sampai pada perubahan prosedur di lapangan. Bagi penerima manfaat, tata kelola yang baik bukan urusan administratif semata: ia menentukan apakah layanan berlangsung konsisten, makanan memenuhi mutu, dan sumber daya digunakan sesuai tujuan. Maka, penempatan mantan pejabat KPK patut dipandang sebagai awal, bukan bukti bahwa risiko telah tertangani. Kesimpulannya, BGN mengambil langkah yang tepat dengan memperkuat organisasi dan menghadirkan pengalaman antikorupsi. Ukuran akhirnya sederhana: pengawasan harus mencegah masalah, rekomendasi harus dijalankan, dan manfaat MBG harus sampai kepada masyarakat secara layak serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!