Tuntutan perbaikan harus menyentuh pelaksanaan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pemberian makanan bergizi kepada penerima manfaat yang keberhasilannya bergantung pada pengelolaan dapur, kemitraan, koordinasi, dan penyaluran yang berjalan baik. Karena itu, perbaikan tata kelolanya bukan urusan administratif semata: mutu pelaksanaan menentukan apakah manfaat benar-benar sampai kepada masyarakat. Pada Selasa (3/11), sejumlah warga menggelar aksi di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, untuk mendesak pembenahan program dilakukan dengan cepat dan berkelanjutan. Garda Satu, melalui Sekretaris Jenderal DPP Solihin Pure, menyatakan kritik mereka bukan penolakan terhadap MBG, melainkan dorongan agar program berjalan maksimal. Sorotan terhadap kepemimpinan, koordinasi yang lemah, ketidakpastian kemitraan, dan realisasi lapangan yang dinilai kurang menunjukkan bahwa hambatan tidak bisa diselesaikan hanya dengan menata berkas. BGN perlu menunjukkan bahwa pembenahan menghasilkan layanan yang lebih pasti bagi warga.
Penertiban anggaran memicu banyak aspirasi
Aksi warga BGN itu berlangsung dalam suasana kantor yang hampir setiap hari kerja didatangi kelompok berbeda. Kepala BGN Sudaryono menyebut demonstran datang dari pengaju program, mitra dapur, mahasiswa, hingga kontraktor pembangunan dapur. Urutannya menggambarkan luasnya persoalan: pengaju program berunjuk rasa pada Senin, mitra dapur pada Selasa, mahasiswa pada Rabu, lalu kontraktor pada Kamis karena mengaku belum menerima pembayaran. Menurut Sudaryono, gelombang demonstrasi dengan tuntutan beragam muncul sejak BGN menertibkan anggaran MBG. Namun, penertiban anggaran tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan apabila pihak yang terlibat tidak memperoleh kejelasan tentang kemitraan, operasional, atau pembayaran. Banyaknya kelompok yang menyampaikan aspirasi seharusnya dibaca sebagai peringatan tata kelola, bukan sekadar rutinitas demonstrasi. Kritik warga dan mitra memberi BGN kesempatan untuk menjelaskan keputusan serta memperbaiki koordinasi secara terbuka.
Jeda dapur dapat terasa langsung oleh penerima
Dampak paling penting dari kebijakan program bukan hanya dirasakan pengelola dan mitra, tetapi juga penerima makanan. Solihin menilai kebijakan penangguhan khusus terhadap 6.097 SPPG yang baru dilakukan BGN berimbas pada berkurangnya jumlah penerima manfaat; terhentinya penyaluran dapat mengganggu akses masyarakat, terutama anak-anak yang mengandalkan MBG. Hingga Oktober 2026, cakupan penerima manfaat tercatat sekitar 58 juta orang. Skala tersebut membuat setiap gangguan operasional patut ditangani dengan hati-hati. Pembenahan administrasi dan efisiensi anggaran tetap penting, tetapi tidak cukup bila cakupan layanan menyusut tanpa kejelasan bagi masyarakat. Karena itu, tuntutan perbaikan program MBG juga menekankan peningkatan penerima manfaat, bukan hanya penghentian atau penataan fasilitas. Pemerintah perlu menimbang dampak kebijakan terhadap kesinambungan makanan yang diterima anak-anak, sembari memastikan pengawasan dan penggunaan anggaran tertib.
Keterbukaan menjadi ukuran pembenahan
Tata kelola MBG akan sulit dipercaya bila status dapur dan kepastian bagi mitra tetap tidak jelas. Solihin meminta BGN membuka data tentang dapur yang beroperasi, belum beroperasi, masih dibangun, atau belum memperoleh kepastian operasional. Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem kemitraan, koordinasi, dan pelaksanaan dapur di seluruh Indonesia, disertai komunikasi terbuka dengan perintis, mitra, investor, dan masyarakat pendukung. Tuntutan ini masuk akal: informasi yang terang dapat membantu membedakan penertiban yang diperlukan dari hambatan yang membuat layanan tersendat. Kehadiran kelompok dengan kepentingan berbeda di kantor BGN hampir setiap hari menunjukkan bahwa saluran penyelesaian masalah perlu bekerja lebih baik daripada sekadar menerima aspirasi. Kesimpulannya, pembenahan MBG hanya layak disebut berhasil jika tata kelola yang lebih tertib berjalan bersama kepastian kemitraan dan akses penerima. Transparansi dan koordinasi bukan tambahan; keduanya bagian dari layanan.
