Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Dua Mantan Pejabat KPK Ditugaskan Mengawal Program MBG

Dua Mantan Pejabat KPK Ditugaskan Mengawal Program MBG
Minat|Memasak

Penugasan untuk memperketat pengawasan

Pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah rangkaian kontrol kelembagaan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, menjangkau penerima manfaat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Badan Gizi Nasional (BGN) menugaskan dua personel berlatar belakang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat upaya tersebut. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan penugasan mulai efektif pada pekan kedua November 2026. Langkah ini patut dinilai dari hasilnya, bukan semata dari rekam jejak para personel: apakah pengawasan menjadi lebih tajam dan masalah ditangani sebelum merugikan penerima manfaat. Program berskala besar membutuhkan pengendalian yang bekerja di lapangan, bukan hanya komitmen dalam pernyataan. Karena itu, penempatan ini perlu menjadi bagian dari perubahan sistem yang terukur.

Dua pejabat eks KPK itu adalah Mungki Hadipratikno dan Haerudin. Mungki, yang sebelumnya menjabat Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK, kini menjadi Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II pada Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN. Haerudin, mantan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas KPK, menjabat Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi pada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN. Penugasan mereka diarahkan untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, dan tata kelola BGN; pengalaman saja tidak cukup apabila tidak disertai kewenangan dan mekanisme tindak lanjut yang jelas.

Dua Mantan Pejabat KPK Ditugaskan Mengawal Program MBG

Rekomendasi KPK harus berujung pada perbaikan

BGN menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi KPK sebagai bagian dari evaluasi dan pembenahan kelembagaan berkelanjutan. Pernyataan itu penting, tetapi ukuran keberhasilannya adalah perubahan nyata pada sistem internal: prosedur yang jelas, risiko yang dikenali lebih awal, serta temuan yang benar-benar diselesaikan. BGN juga menyebut pembenahan internal diperlukan agar program berjalan sesuai ketentuan dan masalah serupa tidak terulang. Dengan demikian, rekomendasi tidak boleh berhenti sebagai daftar masukan atau agenda rapat. Publik perlu dapat melihat bahwa rekomendasi diterjemahkan menjadi pengawasan yang efektif dan akuntabilitas yang bisa diuji.

Kepala BGN Sudaryono menyebut integritas dan akuntabilitas sebagai fondasi pelaksanaan MBG, serta menyatakan setiap rekomendasi KPK menjadi masukan untuk menyempurnakan sistem. Sikap terbuka terhadap masukan merupakan awal yang baik, tetapi pencegahan korupsi membutuhkan pengendalian yang berjalan sejak perencanaan hingga penyaluran. Skala program, jaringan logistik yang rumit, dan pasokan pangan yang luas membuat risiko tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah personel. Penugasan dua pejabat dapat memperkuat kapasitas, sementara mutu tata kelola BGN akan ditentukan oleh konsistensi menerapkan perbaikan dan menindaklanjuti persoalan.

Akuntabilitas menentukan manfaat bagi penerima

Tujuan akhirnya bukan sekadar menjaga administrasi tetap rapi, melainkan memastikan program berjalan tepat sasaran, berkualitas, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. BGN menyatakan ingin agar MBG terus berjalan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh penerima. Itu sebabnya pengawasan harus mencakup proses dan hasil: kepatuhan terhadap ketentuan, pengelolaan risiko, serta mutu pelaksanaan yang dirasakan penerima manfaat. Kecepatan memperluas program tidak boleh mengalahkan kontrol; tanpa akuntabilitas, masalah tata kelola dapat menggerus kepercayaan terhadap tujuan pemenuhan gizi.

Langkah berikutnya ialah melanjutkan pembenahan internal dan memperkuat koordinasi lintas lembaga agar rekomendasi audit serta pengawasan dapat ditindaklanjuti di lapangan. Penugasan personel eks KPK memberi BGN kesempatan memperkuat sistem, tetapi bukan jaminan bahwa penyimpangan otomatis tercegah. Hasilnya perlu tercermin dalam pengawasan yang konsisten dan pertanggungjawaban yang transparan. Kesimpulannya, komitmen antikorupsi baru bermakna ketika rekomendasi KPK menghasilkan perubahan yang bisa dirasakan: pelaksanaan MBG lebih tertib, risiko lebih cepat ditangani, dan manfaat program sampai kepada masyarakat.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!