Dana masuk sebelum dapur beroperasi
Dana operasional SPPG adalah anggaran untuk menjalankan dapur program Makan Bergizi Gratis, sehingga pencairannya semestinya mengikuti kesiapan layanan dan penggunaan dana yang dapat dipertanggungjawabkan. Temuan Badan Gizi Nasional menunjukkan mengapa prinsip itu tak boleh berhenti sebagai prosedur di atas kertas: Kepala BGN Sudaryono mengungkap sekitar 400 rekening ganda SPPG yang telah berisi Rp414 miliar, padahal dapur terkait belum beroperasi. Dalam pemaparan di Jakarta pada 29 Oktober 2026, ia menyebut dana tersebut telah disisir dan dikembalikan ke kas negara. Ini bukan keterlambatan administrasi biasa. Ketika rekening terisi untuk layanan yang belum berjalan, persoalannya menyentuh pengawasan, validasi penerima anggaran, dan kendali atas uang publik. Pengembalian dana patut dicatat, tetapi pengawasan seharusnya mencegah dana mengalir sebelum kesiapan dapur terverifikasi.
Kasus ini juga perlu dibaca bersama dugaan dapur fiktif MBG. Sudaryono menyebut sekitar 500 dapur fiktif dikuasai yayasan yang diduga hanya menjadi perantara, tanpa modal atau fasilitas, namun memperoleh keuntungan dari pemotongan anggaran makanan. Angka itu menggambarkan risiko ketika pencatatan titik layanan dapat mendahului keberadaan dapur yang benar-benar mampu memasak dan melayani. BGN juga menyatakan menutup permanen lebih dari 2.000 dapur karena tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi. Namun dua temuan tersebut tidak sama: dapur fiktif berkaitan dengan dugaan layanan atau pengelola yang tidak nyata, sedangkan penutupan ribuan dapur juga mencakup persoalan keselamatan pangan. Bagi siswa, keduanya berujung pada layanan yang tidak tersedia atau tidak layak; bagi tata kelola, masing-masing menuntut pemeriksaan dan pertanggungjawaban berbeda.
Penyimpangan berbeda dari berkas yang tidak lengkap
Penting untuk tidak mencampuradukkan rekening ganda dan dapur fiktif dengan hambatan pencairan dana MBG akibat ketidakdisiplinan pelaksana. Juru Bicara BGN Tysa Novenny menjelaskan bahwa dana yang tersendat bukan kegagalan transfer dari pusat, melainkan konsekuensi masalah pelaporan dan kepatuhan. Salah satu pemicunya adalah SPPG tidak mengirim laporan penggunaan dana harian melalui Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN). Pencairan juga dibekukan jika makanan disalurkan kepada pihak yang tidak tercantum dalam Surat Penetapan Sementara Penerima Manfaat 2 (SPS-2). Ini pelanggaran prosedur yang dapat menghambat operasional, tetapi bukan bukti otomatis bahwa dapurnya fiktif atau dana sengaja diselewengkan. Pembedaan itu penting agar sanksi tepat sasaran: penertiban administratif untuk laporan dan data, penyelidikan lebih jauh bila ada indikasi manipulasi atau aliran dana tanpa layanan.
Kendala administrasi tetap membawa akibat nyata. BGN menyebut sejumlah SPPG gagal melayani penerima manfaat karena pencairan pada rekening virtual terblokir, sementara sebagian dapur kehabisan dana di tengah jalan akibat pengeluaran yang tidak terkendali. Karena itu, kepatuhan bukan sekadar urusan formulir: ia menentukan apakah makanan sampai kepada penerima yang tercatat. Sebaliknya, temuan rekening berisi uang sebelum dapur beroperasi menuntut pemeriksaan tentang dasar penyaluran, bukan sekadar mengingatkan pelaksana agar lebih rajin melapor. Kedua jenis masalah sama-sama menyoroti tata kelola, tetapi melalui jalur berbeda: satu menguji disiplin dan ketepatan data, yang lain menguji keabsahan layanan serta pengawasan anggaran. Menyamakan keduanya berisiko membuat pelanggaran serius luput atau membuat kesalahan administrasi dihukum seolah-olah merupakan penipuan.
Pembenahan harus terasa di piring penerima
BGN menyampaikan bahwa pembenahan dilakukan setelah menemukan penyimpangan dalam tata kelola, termasuk dapur fiktif, pengadaan yang dinilai tidak relevan, dan anggaran untuk dapur yang belum beroperasi. Salah satu contoh yang disebut adalah rencana pembelian layar LED senilai Rp535,3 miliar, yang dibatalkan bersama sejumlah pengadaan lain. Langkah membatalkan belanja yang tak berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi masuk akal, tetapi ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada daftar pembatalan atau dana yang dikembalikan. Yang harus dibuktikan ialah apakah dapur yang layak dapat beroperasi konsisten, laporan keuangan tercatat, dan makanan aman sampai ke siswa. BGN juga menyatakan memperluas metode penyajian prasmanan demi menjaga keamanan pangan dan mutu makanan yang diterima siswa.
Rencana tindak lanjut memberi kesempatan untuk menguji apakah perbaikan menyentuh rantai pasok dan pelayanan. Uji coba prasmanan telah dilakukan di 66 dapur dan akan diperluas ke 230 dapur tambahan; Sudaryono menargetkan 5.000 hingga 10.000 SPPG menerapkannya sampai akhir 2026. BGN juga menyiapkan Loka MBG, pasar digital yang pada tahap awal akan memprioritaskan beras, minyak goreng, daging ayam, sapi dan kerbau, telur, ikan, serta susu. Namun sistem baru hanya berguna jika data dapur, penerima, pemasok, dan penggunaan dana dapat diperiksa serta ditindaklanjuti. Pengawasan rekening dan disiplin pelaporan harus berjalan bersama; tanpa keduanya, pembenahan bisa menjadi kegiatan administratif yang tidak menjamin satu porsi pun sampai tepat waktu dan aman.
Kesimpulannya, temuan rekening ganda dan dugaan dapur fiktif menuntut pemeriksaan atas keberadaan layanan serta aliran anggaran, sedangkan pencairan tertahan karena laporan, penerima yang tak sesuai dokumen, atau pengeluaran tak terkendali menuntut koreksi administrasi dan manajemen. Keduanya serius, tetapi bukan perkara yang sama. Tata kelola MBG baru dapat dipercaya bila dana tidak mendahului kesiapan dapur, pelaksana memenuhi kewajiban pelaporan, dan setiap penertiban berujung pada layanan yang aman bagi penerima.
