Pengawasan harus terasa hingga ke penerima manfaat
Pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah rangkaian pemeriksaan dan perbaikan yang memastikan makanan aman, anggaran digunakan sesuai tujuan, dan layanan berjalan akuntabel bagi penerima manfaat. Karena itu, langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menindaklanjuti rekomendasi KPK patut dinilai dari perubahan nyata di lapangan, bukan sekadar penambahan prosedur. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan rekomendasi tersebut akan diikuti evaluasi dan pembenahan sistem internal secara berkelanjutan. Dorongan itu datang ketika kapasitas organisasi BGN masih dibangun, sementara program harus terus menjangkau masyarakat. Keberhasilan tidak cukup dihitung dari porsi yang dibagikan: keamanan pangan, mutu pelayanan, dan penggunaan dana juga menentukan apakah manfaatnya benar-benar sampai kepada warga. Pengawasan yang hanya mengejar dokumen akan luput dari risiko paling dekat dengan penerima, yakni makanan yang tidak memenuhi standar.

Pejabat baru perlu membawa hasil, bukan sekadar reputasi
BGN melantik enam pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, untuk memperkuat tata kelola organisasi dan kapasitas kelembagaan. Empat mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama dan dua menjadi administrator; para pejabat berasal dari internal BGN serta instansi lain, termasuk KPK dan Kementerian Kesehatan. Di antara mereka, Mungki Hadipratikto ditugaskan sebagai Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, sedangkan Haerudin menjadi Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi. Dua personel berlatar belakang KPK dijadwalkan mulai menjalankan penugasan pada pekan kedua November 2026. Pengalaman mereka dapat membantu merapikan pengendalian dan mengidentifikasi risiko, tetapi asal institusi bukan jaminan keberhasilan. BGN perlu memberi mandat yang jelas, ukuran kinerja, dan ruang untuk menindaklanjuti temuan. Publik semestinya menilai penugasan dari hasilnya: pengawasan lebih tajam dan masalah lebih cepat ditangani.

Transparansi anggaran perlu berjalan bersama pemeriksaan lapangan
Skala MBG membuat akuntabilitas semakin penting. BGN menyatakan program ini telah menyerap 1,03 juta tenaga kerja dan melibatkan 80.315 pemasok lokal. Namun, besarnya jangkauan tidak boleh menutupi kelemahan pengendalian: 6.097 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikenai sanksi karena tidak tertib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian. Ketidakpatuhan laporan perlu ditangani, tetapi pemeriksaan juga harus membedakan kesalahan administrasi dari indikasi penyimpangan agar sanksi proporsional dan pembinaan tepat sasaran. Rencana pemasangan hingga 10.000 CCTV dapat mendukung pemantauan, tetapi kamera tidak dapat memastikan bahan pangan aman atau proses memasak memenuhi standar. Pengawasan perlu menggabungkan verifikasi laporan dan anggaran dengan pemeriksaan dapur, mutu makanan, serta tindak lanjut atas keluhan. Tanpa keterbukaan data dan pemeriksaan langsung, transparansi hanya menjadi janji.

Ukuran keberhasilan adalah perbaikan yang bisa diperiksa
Rekomendasi KPK akan berarti bila BGN menerjemahkannya menjadi prosedur yang dapat diuji: siapa memeriksa, apa yang diperiksa, kapan temuan ditangani, dan bagaimana hasilnya dilaporkan. Kolaborasi antarkementerian dan lembaga juga penting untuk memperkuat kapasitas organisasi, tetapi tanggung jawab pelaksanaan tetap harus jelas di dalam BGN. Tata kelola BGN yang profesional dan akuntabel semestinya memberi ruang bagi publik untuk mengetahui perkembangan pengawasan tanpa mengganggu pekerjaan di lapangan. Pada akhirnya, akuntabilitas MBG bukan urusan internal semata. Dampaknya dirasakan penerima manfaat melalui makanan yang aman, layanan yang konsisten, serta kepercayaan bahwa sumber daya program dikelola dengan semestinya. Penempatan pejabat baru adalah awal, bukan bukti keberhasilan. BGN perlu menunjukkan tindak lanjut rekomendasi secara terukur dan rutin; hanya dengan begitu pengawasan internal dapat menjaga manfaat program sekaligus mencegah masalah berulang.





