Dari kabel menggantung menuju jaringan yang tertata
Penataan kabel kota adalah upaya merapikan jaringan utilitas di ruang publik dengan menertibkan kabel udara yang tidak terpakai dan, secara bertahap, memindahkan jaringan aktif ke bawah tanah. Langkah ini bukan sekadar mempercantik pemandangan: kabel menjuntai bisa mengganggu kenyamanan dan keselamatan, sementara jaringan yang tidak teratur menyulitkan pemeliharaan. Solo, Pekanbaru, dan Jakarta kini menempuh jalan serupa, tetapi dengan cakupan dan tahapan berbeda. Solo memperlihatkan penertiban langsung sekaligus menyiapkan aturan teknis; Pekanbaru mulai mengalihkan jaringan fiber optik di sejumlah ruas; sedangkan Jakarta Barat menjalankan program koridor yang lebih luas. Arah perubahan ini masuk akal, tetapi pemotongan kabel saja tidak cukup. Pemerintah perlu memastikan jaringan yang masih aktif tetap berfungsi, operator bertanggung jawab atas kabelnya, dan pemindahan ke bawah tanah berjalan dengan rencana yang jelas.

Solo menertibkan, lalu menyiapkan aturan pelaksanaan
Di Solo, Wali Kota Respati Ardi ikut membantu petugas memotong kabel internet di Jalan Kolonel Sutarto pada Rabu, 4 November 2026, dalam proyek penataan trotoar dan citywalk. Aksi langsung itu memberi pesan bahwa kabel telekomunikasi mangkrak bukan persoalan kecil yang bisa dibiarkan. Kabel yang sudah tidak digunakan disebut masih mengganggu kenyamanan, sementara kabel listrik belum ikut dipindahkan karena penataan dilakukan bertahap agar layanan kepada warga tidak terganggu. Penataan di Jalan Kolonel Sutarto menjadi bagian dari pekerjaan pedestrian selama 150 hari kerja dengan anggaran Rp1,205 miliar. Pemkot menyatakan Peraturan Daerah sudah tersedia dan Peraturan Wali Kota akan disusun sebagai pedoman teknis penataan kabel bawah tanah. Urutan ini tepat: penindakan membersihkan masalah yang terlihat, sedangkan Perwali diperlukan agar penempatan jaringan berikutnya tidak kembali semrawut.

Pekanbaru dan Jakarta memperluas penataan secara bertahap
Pekanbaru memilih pemindahan bertahap. Penataan kabel fiber optik di Jalan Ronggo Warsito telah selesai, dan pekerjaan berikutnya direncanakan di Jalan Paus sepanjang tiga kilometer. Wali Kota Agung Nugroho menargetkan sekitar separuh pekerjaan Jalan Paus rampung pada pertengahan November 2026, dengan sisanya pada akhir November atau awal Desember. Koordinasi dengan operator jaringan menjadi syarat penting agar pemindahan tidak mengorbankan konektivitas. Di Jakarta Barat, Suku Dinas Bina Marga menata kabel udara sepanjang tiga kilometer di Jalan Kembangan Raya; ruas itu termasuk program enam jalan dengan total panjang 15,5 kilometer. Setelah Kembangan Raya, penataan dijadwalkan berlanjut di Jalan Kedoya Pilar sepanjang 1,2 kilometer pada 12 November 2026. Dibandingkan penertiban setempat di Solo, dua kota ini menonjolkan pengalihan dan cakupan koridor. Namun, tahap demi tahap hanya akan meyakinkan warga jika kabel aktif ditangani rapi dan jadwalnya transparan.

Ukuran keberhasilan bukan hanya jalan yang tampak bersih
Perbedaan pendekatan ketiga kota menunjukkan bahwa penataan kabel kota harus menggabungkan penegakan aturan, pekerjaan fisik, dan koordinasi dengan pemilik jaringan. Di Jakarta, prosesnya mencakup pemotongan dan perapian sebelum relokasi kabel fiber optik serta jaringan telekomunikasi ke bawah tanah; kabel listrik memerlukan perencanaan tersendiri bersama PLN. Di Solo, penataan juga berlangsung di sejumlah ruas, sementara tiang yang tidak lagi diperlukan direncanakan untuk dicabut. Pekanbaru berharap pola pengalihan bertahap dapat meluas ke ruas jalan lain. Bagi warga, hasil yang berarti adalah trotoar lebih aman dan nyaman, mobilitas tidak terganggu, serta jaringan tetap berfungsi. Karena itu, pemerintah semestinya tidak berhenti pada pemotongan kabel yang tampak semrawut. Standar pemasangan, tanggung jawab operator, pendataan kabel aktif, dan pemeliharaan jaringan bawah tanah harus menjadi bagian dari kebijakan yang sama.
Kesimpulannya, kabel bawah tanah merupakan arah perubahan yang lebih tertib, tetapi bukan jalan pintas. Solo menunjukkan pentingnya penegakan dan aturan teknis; Pekanbaru menampilkan pemindahan bertahap; Jakarta memperlihatkan penataan dalam skala beberapa koridor. Ketiganya baru akan menghasilkan kota yang lebih aman dan rapi apabila jadwal, koordinasi, dan tanggung jawab operator dijalankan konsisten.







