Penertiban besar mengungkap masalah tata kelola
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah layanan penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat melalui dapur yang dikelola sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Karena program ini memakai anggaran publik dan menyentuh kebutuhan siswa, dapur fiktif serta pengelolaan yang buruk bukan sekadar persoalan administrasi: keduanya dapat mengurangi mutu layanan dan kepercayaan masyarakat. Dalam pemaparan di Jakarta pada 29 Oktober 2026, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pembenahan selama 100 hari kepemimpinannya menemukan pengadaan yang tidak relevan, dapur fiktif, serta dana yang mengalir ke dapur yang belum beroperasi. BGN menyebut telah menutup secara permanen lebih dari 2.000 dapur yang tidak memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi. Skala penertiban ini menunjukkan bahwa pemeriksaan lapangan memang diperlukan, tetapi jumlah penutupan tidak boleh menjadi ukuran keberhasilan satu-satunya. Yang lebih penting ialah memastikan setiap pengganti beroperasi aman dan dana benar-benar menghasilkan makanan layak.
Dapur fiktif dan yayasan perantara menggerus manfaat
Temuan yang paling mengganggu adalah sekitar 500 dapur fiktif yang, menurut Sudaryono, dikuasai yayasan calo. Yayasan tersebut diduga tidak mempunyai modal maupun fasilitas dapur, tetapi memotong anggaran makanan Rp500 hingga Rp1.500 per porsi dari investor atau mitra yang menjalankan dapur nyata. Pemotongan seperti ini membuat dana yang semestinya menopang bahan, tenaga, dan pelayanan berisiko tersedot sebelum makanan sampai kepada siswa. Masalahnya tidak berhenti pada dapur yang hanya tercatat di atas kertas. Sudaryono juga mengungkap dugaan jual beli titik dapur senilai Rp300 juta hingga Rp350 juta, serta menyebut adanya oknum internal yang menitipkan titik kepada yayasan tanpa modal. Jika akses ditentukan oleh perantara, mitra yang mampu menjalankan layanan dapat tersisih. BGN perlu memeriksa ulang peran setiap yayasan dan mitra, menerbitkan kriteria akses yang terbuka, serta menindak siapa pun yang terbukti mengambil keuntungan tanpa menjalankan fungsi pelayanan.
Dana dan pembangunan dapur perlu jejak yang jelas
Pengawasan dana MBG harus menyasar rekening, pembayaran, dan proses pembangunan, bukan hanya memeriksa makanan setelah disajikan. BGN menemukan sekitar 400 rekening virtual milik dapur yang belum beroperasi telah terisi anggaran negara hingga Rp414 miliar; dana itu ditelusuri dan dikembalikan ke kas negara. BGN juga menghentikan pembayaran insentif kepada dapur yang tidak beroperasi, termasuk skema Rp6 juta per hari yang sebelumnya masih diterima dapur berstatus penghentian sementara. Pembangunan dapur yang menggunakan APBN turut menjadi sorotan. Sudaryono mengatakan pekerjaan diduga dipecah melalui e-katalog menjadi jasa pemasangan komponen bangunan, sementara pembayaran kepada kontraktor masih menunggu peninjauan dan penanganan perkara oleh kejaksaan. Sikap menahan pembayaran sampai ada rekomendasi pemeriksa dan penegak hukum lebih bertanggung jawab daripada melunasi tanpa pemeriksaan. Namun, publik juga perlu mendapat penjelasan tentang hasil penelusuran dan dasar keputusan agar penundaan tidak berubah menjadi ketidakpastian.
Penutupan harus disertai pengawasan dan layanan yang aman
BGN menyatakan akan membersihkan oknum, memperbarui perjanjian kerja sama, dan memutus hubungan dengan yayasan yang tidak berperan. Lembaga itu juga memberhentikan 249 aparatur sipil negara yang dinilai melanggar disiplin. Untuk memperketat akuntabilitas, BGN mewajibkan Laporan Penggunaan Dana Harian bagi seluruh dapur, disertai inspeksi harian dan pemantauan CCTV berbasis kecerdasan buatan yang terhubung ke pusat. Langkah tersebut akan berarti jika laporan bisa diuji dan pelanggaran berujung pada konsekuensi yang konsisten. Di sisi penerima, BGN memperluas metode penyajian prasmanan untuk meningkatkan keamanan pangan dan menjaga mutu makanan. Sudaryono menargetkan 5.000 hingga 10.000 SPPG menerapkan metode itu sampai akhir 2026. Perubahan cara penyajian tidak menggantikan kewajiban dapur memenuhi standar higiene; keduanya harus berjalan bersama. Penutupan dapur MBG baru layak disebut pembenahan bila disertai pengawasan terbuka, pemasok yang dapat ditelusuri, dan layanan pengganti yang aman. Kesimpulannya, BGN telah mengungkap masalah serius, tetapi keberhasilan akhirnya ditentukan oleh konsistensi penindakan dan manfaat yang benar-benar dirasakan siswa.
