Penertiban harus menyentuh akar masalah
Pembenahan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah upaya memastikan dana, dapur, dan proses penyajian benar-benar menghasilkan makanan aman dan bergizi bagi siswa. Dalam pemaparan di Jakarta pada 29 Oktober 2026, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menguraikan langkah penertiban setelah 100 hari pembenahan tata kelola menemukan pengadaan tidak relevan, dapur fiktif, dan anggaran yang mengalir ke dapur belum beroperasi.
BGN menyatakan telah menutup permanen lebih dari 2.000 dapur yang tidak memenuhi syarat higiene dan sanitasi. Temuannya menggambarkan masalah yang tak bisa dianggap sebagai kekurangan administratif belaka: ada lokasi memasak di bekas kandang babi dan dapur di bawah sarang burung walet tanpa sertifikat higiene dan sanitasi. Menutup dapur seperti itu merupakan langkah yang perlu, tetapi ukuran keberhasilannya bukan jumlah penutupan. Yang lebih penting ialah apakah siswa tetap mendapat makanan aman dan apakah mitra pengganti lolos pemeriksaan yang layak.
BGN juga membatalkan rencana pengadaan layar LED senilai Rp535,3 miliar, motor listrik, dan paket kaus kaki karena dinilai tidak berhubungan langsung dengan pemenuhan gizi. Keputusan ini menegaskan prioritas yang semestinya: belanja program harus bisa dijelaskan kaitannya dengan kebutuhan penerima manfaat, bukan sekadar terserap.
Dapur fiktif dan dana yang harus ditelusuri
Temuan paling mengusik adalah sekitar 500 dapur fiktif MBG yang diduga dikuasai yayasan perantara. Yayasan tersebut disebut tidak memiliki modal maupun bangunan dapur, tetapi memotong Rp500 hingga Rp1.500 per porsi dari investor yang mengelola dapur sungguhan. Skema seperti ini membuat perantara memperoleh bagian tanpa menyediakan layanan yang dibutuhkan program, sementara ruang bagi pengelola dapur untuk menjaga mutu bisa tertekan.
BGN juga menemukan sekitar 400 rekening milik dapur yang belum beroperasi, tetapi telah terisi anggaran negara hingga Rp414 miliar. Selain itu, ada dapur yang sudah dihentikan sementara namun masih menerima insentif Rp6 juta per hari. Angka-angka ini menuntut penjelasan yang dapat diuji: siapa yang menyetujui penyaluran, kapan status dapur berubah, dan bagaimana dana dipulihkan. Pengembalian dana ke kas negara perlu disertai jejak audit yang terang agar persoalan serupa tidak berulang.
Sebagai bagian dari pembenahan, BGN menyatakan telah memberhentikan 249 ASN yang melanggar disiplin dan mengembalikan anggaran efisiensi sebesar Rp44 triliun ke kas negara. Tindakan disipliner penting, tetapi dampaknya akan bergantung pada konsistensi penegakan aturan dan keterbukaan hasil pemeriksaan.
Pengawasan mitra harus berjalan setiap hari
Penutupan dapur tidak akan cukup jika pengawasan dapur MBG hanya berlangsung setelah masalah mencuat. BGN mewajibkan Laporan Penggunaan Dana Harian bagi seluruh dapur, disertai inspeksi harian dan pemantauan CCTV berbasis kecerdasan buatan yang terhubung ke pusat. Kombinasi laporan dan pemeriksaan langsung dapat membantu menguji apakah belanja sesuai kegiatan, tetapi teknologi bukan pengganti petugas yang bertanggung jawab memeriksa kebersihan, bahan, dan proses memasak.
Pengawasan juga perlu menilai mitra secara berkala, dari kelayakan bangunan sampai ketepatan penggunaan anggaran. Rekening dapur yang belum aktif semestinya tidak menjadi jalur pencairan tanpa verifikasi, dan status operasi perlu diperbarui sebelum insentif dibayarkan. Transparansi temuan dan tindak lanjut akan lebih meyakinkan daripada sekadar klaim bahwa kontrol sudah diperketat.
Untuk siswa, mutu pengawasan terasa langsung pada makanan yang sampai ke meja: apakah disajikan bersih, masih layak, dan sesuai kebutuhan gizi. Karena itu, ketertiban administrasi baru berarti jika berujung pada perlindungan penerima manfaat.
Rantai pasok dan cara penyajian ikut dibenahi
BGN menyiapkan marketplace pangan MBG bernama Loka MBG untuk menghubungkan pengelola dapur dengan asosiasi serta koperasi petani dan peternak lokal. Rancangan ini patut diuji sebagai cara memperpendek rantai pasok dan memberi pemasok lokal akses langsung. Pada tahap awal, platform akan memprioritaskan tujuh komoditas: beras, minyak goreng, daging ayam, sapi dan kerbau, telur, ikan, serta susu. Harga acuan pemerintah disebut menjadi pedoman transaksi.
Namun, marketplace tidak otomatis menghapus permainan harga atau menjamin kualitas bahan. BGN perlu memastikan pemasok terverifikasi, transaksi tercatat, dan harga maupun mutu dapat dibandingkan. Tanpa mekanisme pengaduan dan pemeriksaan, platform baru berisiko menjadi lapisan digital di atas masalah lama.
Perbaikan juga mencakup penyajian prasmanan untuk menjaga makanan tetap hangat dan higienis serta memberi siswa kesempatan menambah porsi sesuai kebutuhan. Uji coba telah dilakukan di 66 dapur dan direncanakan meluas ke 230 dapur tambahan; target BGN ialah 5.000 hingga 10.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi menerapkannya hingga akhir 2026.
Penutupan lebih dari 2.000 dapur, penindakan terhadap ASN, dan rencana platform pasokan menunjukkan bahwa BGN mengakui persoalan tata kelola MBG tidak bisa dibiarkan. Tetapi pembenahan baru layak disebut berhasil jika pengawasan konsisten, dana terlindungi, mitra bertanggung jawab, dan siswa menerima makanan aman setiap hari.
