SPK baru harus menjadi alat pengawasan
Pembaruan SPK SPPG adalah kewajiban Badan Gizi Nasional (BGN) bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk mengganti perjanjian kerja sama lama dengan dokumen baru yang diperiksa dan diverifikasi. Langkah ini patut dibaca sebagai upaya membenahi tata kelola, bukan sekadar merapikan arsip program Makan Bergizi Gratis. BGN menyatakan pembaruan tersebut ditujukan untuk mencegah percaloan dapur MBG serta memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan dukungan terhadap penegakan hukum. Dokumen baru hanya akan berguna jika pemeriksaan benar-benar menguji siapa mitra yang bekerja, bagaimana dapur beroperasi, dan apakah kewajiban pelaporan dipenuhi. Tanpa pengawasan yang tegas, pergantian SPK berisiko menjadi formalitas baru; dengan verifikasi terbuka, ia dapat membantu memastikan kerja sama pemerintah tidak menjadi pintu bagi pihak yang hanya menumpang nama.
Praktik yayasan calo menjadi pemicu
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pembaruan perjanjian dilakukan setelah ia melihat praktik yayasan calo dalam program MBG. Menurut penjelasannya, pola idealnya ialah mitra atau investor membangun dapur, lalu membentuk yayasan untuk menyalurkan bantuan pemerintah. Namun, ia menyebut ada yayasan yang tidak memiliki peran operasional, sementara meminta potongan Rp500–1.500 per ompreng. Masalahnya bukan hanya soal pungutan, melainkan pemisahan antara pihak yang mendapat manfaat dan pihak yang sungguh-sungguh menyediakan layanan. BGN juga menyampaikan, berdasarkan catatan Kejaksaan Agung, sekitar 600 dapur MBG terafiliasi dengan dapur fiktif, dengan pendapatan yang disebut mencapai Rp1 miliar per hari tanpa bekerja. Angka dan dugaan tersebut memperlihatkan mengapa pembaruan kontrak perlu disertai pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti, bukan hanya pengumpulan formulir.
Verifikasi menentukan akuntabilitas SPPG
BGN menyatakan SPK baru akan diperiksa Biro Hukum dan dilegalisasi notaris, sedangkan penandatanganan elektronik direncanakan berlangsung bertahap mulai akhir Oktober 2026. Verifikasi mencakup kelengkapan administrasi, status Surat Penetapan Sementara (SPS) 2, kepastian bahwa SPPG tidak sedang terkena penghentian sementara operasional atau suspend, serta ketertiban laporan harian. Rangkaian itu masuk akal: kontrak yang sah perlu ditopang bukti operasional dan pelaporan yang konsisten. BGN juga menyatakan siap membuka data untuk mendukung pemeriksaan Kejaksaan Agung. Namun, transparansi baru berarti jika data dapat ditelusuri dan temuan menghasilkan tindakan yang jelas. Di sinilah akuntabilitas SPPG harus dinilai—bukan dari banyaknya berkas yang ditandatangani, melainkan dari kemampuan aturan mengungkap penyimpangan dan memastikan pihak yang bertanggung jawab tidak bersembunyi di balik yayasan.
Angka berkas lengkap menunjukkan pekerjaan masih panjang
Per 16 Oktober 2026, sebanyak 21.527 SPPG telah mengisi formulir pembaruan data, tetapi baru 3.479 berkas—sekitar 16 persen—dinyatakan lengkap. Angka ini menandakan proses belum selesai dan menjadi alasan agar tahapan berikutnya memiliki jadwal, kriteria, serta tindak lanjut yang terang bagi seluruh SPPG. Kewajiban memperbarui SPK dapat memperkuat tata kelola program Makan Bergizi Gratis, tetapi hasilnya bergantung pada konsistensi pemeriksaan dan keterbukaan data, bukan pada penerbitan dokumen semata. BGN perlu memastikan pihak yang memenuhi syarat dapat menyelesaikan proses, sementara ketidakpatuhan atau indikasi percaloan ditangani sesuai aturan. Kesimpulannya, SPK baru adalah langkah yang diperlukan, tetapi bukan bukti keberhasilan dengan sendirinya. Ukurannya ialah apakah kontrak itu menutup ruang bagi perantara tanpa peran dan membuat kerja sama serta penggunaan dana lebih mudah dipertanggungjawabkan.
