Insentif daerah MBG belum punya ukuran final
Insentif daerah MBG adalah penghargaan fiskal bagi pemerintah daerah yang dinilai berprestasi dalam mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, tetapi penilaiannya bergantung pada indikator yang masih disusun. Pada 28 Oktober 2026, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan rencana dana insentif fiskal total Rp1 triliun, yang akan dipertandingkan dalam tiga gelombang di enam wilayah. Namun, penjelasan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memperjelas bahwa dana itu bukan hadiah khusus untuk MBG: total tersebut mencakup penghargaan bagi kepala daerah dalam sejumlah kategori, dengan MBG menjadi salah satu parameter. Perbedaan ini penting bagi pemerintah daerah. Jangan menganggap seluruh Rp1 triliun tersedia untuk kinerja MBG, apalagi menyusun program semata-mata demi mengejar hadiah. Sebelum kriteria diumumkan, daerah perlu memusatkan perhatian pada mutu pelaksanaan dan pencatatan hasil, bukan menebak ukuran yang belum ditetapkan.
Indikator masih dirancang, bukan sekadar janji dukungan
BGN masih menyusun indikator keberhasilan MBG untuk mengukur dukungan pemerintah daerah. Dua hal yang sedang dipertimbangkan adalah penurunan angka stunting dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap layanan program. Keduanya memberi arah, tetapi belum menjawab cara pengukuran: periode pembanding, sumber data, batas capaian, serta bagaimana kontribusi pemerintah daerah dipisahkan dari faktor lain. Tanpa rincian itu, penilaian berisiko terasa tidak konsisten bagi daerah dengan kondisi awal dan kapasitas layanan yang berbeda. Karena itu, pemerintah pusat sebaiknya menerbitkan kriteria dan metode verifikasi sebelum kompetisi berjalan. Daerah pun perlu menyiapkan data yang dapat diperiksa, saluran umpan balik warga, dan koordinasi lintas instansi. Respons masyarakat penting, tetapi kepuasan saja tidak cukup untuk membuktikan layanan berjalan aman dan memberi manfaat.
Satgas menjadi langkah awal, bukan ukuran akhir
Kemendagri meminta pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas MBG untuk mengawasi kelancaran program di lapangan dan memberi daerah yang belum memilikinya waktu satu minggu untuk membentuk satgas. Langkah ini masuk akal: koordinasi lokal diperlukan agar masalah pelaksanaan cepat diketahui. Namun, keberadaan satgas semestinya menjadi prasyarat tata kelola, bukan bukti otomatis bahwa program berhasil. Bagi warga, mutu pengawasan dapat menentukan apakah keluhan sampai kepada pihak yang mampu menindaklanjuti dan apakah layanan berlangsung tertib. Kepala daerah juga perlu mengetahui bahwa insentif dibedakan menurut peringkat dalam kompetisi regional; angka yang disampaikan untuk peringkat pertama, kedua, dan ketiga masing-masing Rp3 miliar, Rp2 miliar, dan Rp1 miliar. Besaran itu menjelaskan penghargaan peringkat, bukan pembagian seluruh dana berdasarkan MBG saja.
Kejelasan aturan harus mendahului kompetisi
BGN dan Kemendagri bekerja sama untuk mendorong keterlibatan daerah, sementara Mendagri menyatakan kompetisi insentif juga akan berlangsung tahun depan. Urutan kebijakannya harus tepat: tetapkan indikator, jelaskan bukti yang diterima, sediakan mekanisme verifikasi dan keberatan, lalu umumkan penilaian. Daerah perlu mengetahui apakah yang dinilai adalah hasil gizi, cakupan layanan, pengawasan, penerimaan warga, atau gabungan beberapa aspek. Tanpa kejelasan tersebut, kompetisi dapat mendorong pelaporan yang mengejar angka alih-alih perbaikan layanan. Insentif fiskal bisa menjadi pendorong dukungan pemerintah daerah, tetapi nilainya bergantung pada aturan yang transparan dan hasil yang dapat diuji. Kesimpulannya, Rp1 triliun memberi sinyal kuat bahwa kinerja daerah diperhatikan; sebelum penilaian berjalan, pemerintah pusat masih harus menjawab pertanyaan paling mendasar: bagaimana keberhasilan MBG akan dibuktikan secara adil?
