Insentif sebagai dorongan bagi daerah
Insentif daerah MBG adalah penghargaan fiskal dari pemerintah pusat bagi pemerintah daerah yang dinilai kreatif dan berhasil mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, sekaligus mendorong keterlibatan daerah dalam program tersebut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan rencana insentif ini di kantor kementeriannya pada 28 Oktober 2026. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp1 triliun untuk diperebutkan daerah, dan skema serupa direncanakan berlanjut tahun depan. Arah kebijakannya masuk akal: program berskala nasional membutuhkan pemerintah daerah yang aktif, bukan sekadar menjadi pelaksana pasif. Namun, penghargaan hanya akan bermanfaat jika penilaian mengukur mutu dukungan dan hasil nyata, bukan sebatas kepatuhan administratif. Karena itu, insentif sepatutnya dibaca sebagai alat untuk memperkuat pelaksanaan, bukan tujuan akhir program.
Yang dinilai: dukungan dan kreativitas
Penilaian dirancang untuk mencakup dukungan pemerintah daerah dan kreativitas kepala daerah dalam menyukseskan MBG. Tito menyebut kepala daerah yang paling mendukung atau kreatif dapat memperoleh penghargaan, dengan kesempatan bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Kompetisi tahun ini berlangsung dalam tiga gelombang dan enam wilayah, sedangkan skema penghargaan juga akan dilanjutkan tahun depan. Besaran penghargaan yang disebutkan untuk peringkat pertama, kedua, dan ketiga masing-masing Rp3 miliar, Rp2 miliar, dan Rp1 miliar. Angka-angka itu memberi gambaran tentang penghargaan bagi pemenang, tetapi tidak dengan sendirinya menjelaskan pembagian seluruh anggaran Rp1 triliun. Agar kompetisi dipercaya, kriteria perlu jelas: kreativitas seharusnya dinilai dari dampaknya pada pelaksanaan dan warga, bukan dari banyaknya kegiatan atau kuatnya promosi.
Dukungan kepala daerah juga perlu terlihat dalam koordinasi dan pengawasan. Tito meminta daerah yang belum membentuk Satuan Tugas MBG untuk segera membentuknya dalam waktu satu minggu. Arahan ini menegaskan bahwa keterlibatan daerah bukan hanya soal mengejar penghargaan: pemerintah setempat berperan membantu memastikan program berjalan dan persoalan operasional mendapat perhatian. Namun, tenggat pembentukan satgas sebaiknya menjadi pintu masuk bagi kerja yang konsisten, bukan ukuran keberhasilan tunggal. Satgas yang aktif, koordinasi dengan pelaksana, dan pengawasan yang dapat ditindaklanjuti lebih berarti daripada sekadar terbentuk di atas kertas.
Dampak yang seharusnya menentukan keberhasilan
Alasan kuat melibatkan daerah adalah karena dampak program Makan Bergizi Gratis berpotensi melampaui urusan pemenuhan gizi. Tito menyebut MBG berkaitan dengan kesehatan dan stunting, serta dapat menggerakkan kegiatan ekonomi daerah; petani dan nelayan, antara lain, dapat memperoleh manfaat ketika kebutuhan program terserap dari pemasok lokal. Bagi warga, manfaat itu akan terasa bila makanan yang disediakan layak dan tepat sasaran, sementara rantai pasok memberi ruang bagi pelaku usaha setempat. Maka, penilaian tidak semestinya berhenti pada seberapa besar dukungan yang diumumkan pemerintah daerah. Ukuran yang lebih meyakinkan adalah apakah pelaksanaan terkoordinasi, mutu layanan dijaga, dan manfaatnya benar-benar menjangkau penerima serta ekonomi lokal. Dengan orientasi itu, anggaran MBG untuk insentif dapat mendorong perbaikan pelaksanaan, bukan persaingan pencitraan antardaerah.
Penghargaan harus diikuti akuntabilitas
Insentif fiskal dapat menjadi pemantik yang berguna, tetapi efektivitasnya bergantung pada aturan penilaian yang transparan dan pengawasan yang kuat. Rencana pemerintah untuk mengulang kompetisi tahun depan memberi kesempatan memperbaiki skema berdasarkan pelaksanaan tahun ini. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana kreativitas dan dukungan daerah dibandingkan, bagaimana hasil dinilai, serta bagaimana penghargaan berhubungan dengan peningkatan layanan. Tanpa kejelasan itu, daerah mungkin terdorong mengejar posisi, bukan memperbaiki mutu program. Sebaliknya, kriteria yang berorientasi pada kerja nyata dapat mengarahkan dukungan kepala daerah ke koordinasi, pengawasan, dan manfaat bagi warga. Kesimpulannya, insentif Rp1 triliun layak dipandang sebagai pendorong partisipasi, bukan bukti otomatis bahwa MBG berhasil. Ukuran akhirnya tetap pelaksanaan yang bertanggung jawab dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
