Hadiah fiskal untuk mempercepat pelaksanaan
Insentif fiskal MBG adalah dukungan anggaran yang diberikan pemerintah kepada daerah sebagai penghargaan atas kontribusi dan kreativitas mereka dalam mempercepat serta mengoptimalkan program Makan Bergizi Gratis. Skema ini menempatkan pemerintah daerah dalam kompetisi, dengan harapan dorongan finansial membuat kepala daerah lebih aktif menggerakkan pelaksanaan di wilayahnya. Pada Jumat, 30 Oktober 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Kemendagri menyiapkan total insentif Rp1 triliun yang disalurkan dalam tiga gelombang dan mencakup enam wilayah. Pemerintah provinsi serta kabupaten/kota akan dinilai berdasarkan dukungan dan inovasi mereka. Peringkat pertama berpeluang memperoleh Rp3 miliar, peringkat kedua Rp2 miliar, dan peringkat ketiga Rp1 miliar. Skema ini menarik karena mengubah program MBG daerah dari tugas administratif menjadi agenda yang punya imbalan nyata. Namun, besarnya dana hanya akan berarti jika ukuran penilaiannya menghargai hasil bagi penerima manfaat, bukan sekadar kesibukan birokrasi.
Persaingan perlu ukuran keberhasilan yang adil
Kompetisi dapat memecah kebuntuan dan mendorong daerah mencari cara yang sesuai dengan kondisi setempat. Tetapi kreativitas tidak semestinya diukur dari banyaknya kegiatan atau cepatnya dokumen disusun. Pelaksanaan MBG adalah operasi logistik yang mencakup pasokan pangan lokal, kebersihan, pendataan anak sekolah, dan pengawasan anggaran. Bagi keluarga dan murid, yang menentukan bukan skor kompetisi, melainkan makanan yang layak, tepat sasaran, dan tersedia secara konsisten. Risiko lain ialah daerah dengan fasilitas dan kapasitas fiskal lebih kuat lebih mudah tampil unggul, sementara wilayah yang menghadapi hambatan geografis tertinggal. Karena itu, penilaian insentif pemerintah daerah perlu memperhitungkan kemajuan dibanding titik awal, kondisi layanan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Menghargai upaya yang terukur di wilayah dengan keterbatasan akan lebih adil daripada menyamakan semua daerah berdasarkan keluaran jangka pendek. Insentif seharusnya memperkecil kesenjangan pelaksanaan, bukan mengubahnya menjadi perlombaan yang dimenangkan oleh daerah yang sejak awal paling siap.
Satgas: pengawasan nyata, bukan formalitas
Strategi Kemendagri MBG tidak hanya mengandalkan hadiah. Tito meminta pemerintah daerah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG dalam tenggat satu minggu; daerah yang terlambat akan menerima surat teguran. Hingga saat laporan disampaikan, Satgas telah terbentuk di 230 daerah. Langkah ini menjawab kebutuhan koordinasi pemerintah daerah dengan Badan Gizi Nasional agar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi berjalan sesuai ketentuan. Namun, surat keputusan pembentukan Satgas bukan bukti bahwa pengawasan sudah bekerja. Jika tenggat dan ancaman teguran menjadi tujuan utama, birokrasi bisa mengejar kepatuhan di atas kertas: nama tercantum, tetapi pemeriksaan dan tindak lanjut minim. Surat edaran Kemendagri mengarahkan Satgas berkoordinasi dengan BGN untuk memeriksa SPPG berdasarkan petunjuk teknis dan 14 indikator kelayakan operasional. Pemeriksaan mutu serta kesesuaian menu dan ketepatan sasaran penerima harus menjadi pekerjaan nyata, bukan lampiran untuk memenuhi administrasi.
Hadiah harus mengikuti mutu dan akuntabilitas
Agar insentif memperbaiki layanan, pemerintah perlu mengaitkan penilaian dengan bukti: kualitas makanan, ketepatan sasaran, kepatuhan pada standar, transparansi anggaran, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Kreativitas patut dihargai ketika membantu rantai pasok lokal atau membuat layanan lebih cocok dengan kebutuhan penerima, bukan ketika hanya menghasilkan acara dan laporan yang mudah dipamerkan. Pengawasan juga harus menyediakan ruang bagi koreksi, sehingga temuan tidak disembunyikan demi menjaga peringkat. Pendekatan penghargaan dan teguran dapat menggerakkan pemerintah daerah, tetapi kepatuhan yang lahir semata-mata dari hadiah atau rasa takut cenderung rapuh. Skema penghargaan serupa direncanakan berlanjut pada 2027, sehingga Kemendagri dan kementerian terkait punya alasan kuat untuk menyempurnakan indikator serta mendampingi daerah yang kapasitasnya terbatas. Kesimpulannya, insentif fiskal MBG layak menjadi pemacu, bukan tujuan akhir. Keberhasilan harus terlihat pada layanan bergizi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan—bukan sekadar Satgas yang terbentuk atau posisi dalam kompetisi.
