Dana apresiasi dengan ukuran yang lebih luas
Insentif fiskal daerah adalah tambahan anggaran bagi pemerintah daerah berprestasi yang diberikan berdasarkan capaian pelayanan publik dan hasil pembangunan, bukan semata-mata dukungan pada satu program nasional. Kemendagri menyiapkan total alokasi Rp1 triliun untuk penghargaan tersebut, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meluruskan cakupannya pada Jumat, 30 Oktober 2026, di IPDN Jatinangor. Penegasan ini penting karena pemberitaan sebelumnya mengaitkan dana itu terutama dengan program MBG. Namun, menjadikan MBG sebagai satu-satunya tolok ukur akan menyempitkan tujuan insentif: pemerintah daerah juga harus dinilai dari layanan yang dirasakan warga sehari-hari. Angka Rp1 triliun adalah total untuk keseluruhan pemberian insentif, bukan dana khusus bagi pelaksanaan MBG. Dengan cakupan yang lebih luas, penilaian kinerja daerah semestinya mendorong perbaikan lintas sektor, bukan perlombaan memenuhi satu agenda.
Layanan dasar dan ekonomi ikut menentukan
Daftar indikatornya memberi gambaran bahwa penghargaan ini diarahkan pada persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pemerintah menilai upaya menurunkan stunting, pengangguran, dan kemiskinan, serta akses dan mutu layanan kesehatan dan pendidikan. Pertimbangan lain mencakup Program Tiga Juta Rumah, pengelolaan sampah dan lingkungan ASRI, pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, sumber pendanaan alternatif, dan penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pilihan ini lebih masuk akal daripada penilaian yang hanya menghitung seberapa cepat daerah menjalankan satu program: warga juga perlu sekolah dan layanan kesehatan yang baik, lingkungan terurus, serta peluang ekonomi. Dana insentif diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, program kesehatan dan pendidikan, serta kapasitas ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, ukuran keberhasilan seharusnya melihat hasil nyata, bukan hanya kelengkapan administrasi atau banyaknya kegiatan.
Peran MBG dalam penilaian berikutnya
MBG tetap akan masuk dalam penilaian, tetapi Kemendagri menyatakan penerapannya menjadi salah satu kriteria mulai tahun depan. Artinya, daerah tidak dinilai hanya karena menyatakan dukungan atau membentuk tata kelola. Penilaian juga akan memperhatikan transparansi, ketepatan sasaran penerima—termasuk peserta didik, ibu hamil, dan ibu menyusui—serta kemampuan membangun ekosistem ekonomi lokal dan mendukung penanganan stunting. Pendekatan tersebut patut dipertahankan: program sebesar MBG layak diukur dari manfaatnya bagi penerima dan dampaknya bagi daerah, bukan dari kepatuhan formal belaka. Bima juga menyebut perlunya meluruskan pemahaman publik agar tugas Kemendagri memastikan pelayanan publik yang baik tidak disalahartikan sebagai penilaian yang khusus berpusat pada MBG. Daerah pun diminta segera membentuk Satgas MBG untuk mengawasi pelaksanaan program di lapangan; pemerintah memberi waktu satu minggu kepada daerah yang belum membentuknya.
Besaran penghargaan dan manfaat yang harus diawasi
Sejumlah pemberitaan menyebut penghargaan peringkat pertama dapat mencapai Rp3 miliar, disusul Rp2 miliar untuk peringkat kedua dan Rp1 miliar untuk peringkat ketiga. Besaran itu menjelaskan bagaimana total alokasi dibagikan dalam kategori penilaian, tetapi tidak mengubah pesan pokoknya: dana Rp1 triliun bukan hadiah khusus bagi daerah yang menjalankan MBG. Insentif tersebut dapat memperkuat kemampuan keuangan daerah, termasuk daerah dengan keterbatasan fiskal; menurut Bima, sumber anggarannya dari Kementerian Keuangan dan dana ditransfer langsung ke kas daerah. Agar kebijakan ini dipercaya, transparansi penggunaan dan keterkaitan penghargaan dengan hasil bagi warga harus terlihat jelas. Tambahan anggaran hanya layak disebut apresiasi jika diterjemahkan menjadi layanan yang lebih baik, bukan berhenti sebagai peringkat atau seremoni.
Kesimpulan: ukur hasil, bukan satu program
Insentif Rp1 triliun menawarkan peluang untuk mendorong pemerintah daerah bekerja lebih baik, tetapi nilainya bergantung pada ketegasan dan keseimbangan penilaian. MBG pantas menjadi salah satu indikator, terutama bila ketepatan sasaran, transparansi, dan dampak ekonomi lokal diperiksa. Namun, kesehatan, pendidikan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pengendalian inflasi, serta mutu layanan dasar harus tetap menjadi bagian utama dari ukuran prestasi. Bila seluruh aspek dinilai dengan bukti hasil dan penggunaan dana dapat dipantau masyarakat, insentif fiskal daerah berpotensi memberi manfaat yang melampaui penghargaan. Kesimpulannya, kinerja daerah tidak semestinya ditentukan oleh satu program: ukuran terbaik adalah perubahan yang benar-benar dirasakan warga.
