Angka besar perlu bukti yang sama besarnya
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat melalui jaringan dapur pelayanan, dengan dana negara yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengklaim efisiensi anggaran MBG mencapai Rp44 triliun dalam 100 hari pertama masa jabatannya. Klaim itu penting, tetapi angka penghematan tidak semestinya menjadi ukuran tunggal keberhasilan: publik juga perlu melihat bagaimana angka tersebut dihitung dan apakah layanan tetap memenuhi kebutuhan penerima.
Menurut Sudaryono, pagu awal anggaran Badan Gizi Nasional sebesar Rp268 triliun dihitung ulang dan dinilai cukup menjadi Rp229 triliun. Selisih Rp38 triliun, katanya, langsung dikembalikan ke kas negara setelah ia dilantik. Ia juga menyebut efisiensi dari pembenahan operasional, sehingga total penghematan yang diklaim mencapai Rp44 triliun. Rincian ini memberi gambaran tentang asal klaim, tetapi keterbukaan atas metode penghitungan tetap diperlukan agar pengembalian pagu dan efisiensi pelaksanaan tidak tercampur dalam satu angka yang sulit diuji.
Pengembalian dana dan koreksi belanja
Selain pengembalian pagu, BGN menyatakan telah mengembalikan tambahan sekitar Rp160 miliar ke kas negara berdasarkan temuan pemeriksaan. Angka ini memperkuat alasan untuk menindaklanjuti audit secara terbuka: masyarakat perlu mengetahui jenis temuan, langkah korektif, dan apakah perubahan prosedur mencegah masalah serupa. Tanpa penjelasan itu, klaim efisiensi berisiko berhenti sebagai pengumuman, bukan ukuran akuntabilitas.
Sudaryono juga menyoroti rencana pengadaan LED senilai Rp535,3 miliar yang ia nilai tidak masuk akal; menurut keterangannya, pengadaan itu dibatalkan. Contoh ini menunjukkan mengapa penertiban belanja harus berjalan sebelum dana terserap, bukan hanya sesudah temuan muncul. Namun, pembatalan satu pengadaan belum cukup untuk membuktikan tata kelola MBG telah sehat. BGN perlu memastikan setiap belanja punya kaitan jelas dengan tujuan pemenuhan gizi dan dapat diperiksa publik.
Disiplin dapur adalah inti pengawasan
Perubahan yang paling langsung menyentuh pelaksana program adalah kewajiban bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusun laporan penggunaan dana harian sebelum menerima pengisian ulang anggaran untuk bulan berikutnya. Sebelumnya, dana dapat ditambah kembali ketika saldo berkurang tanpa mekanisme laporan harian seperti yang kini diwajibkan. Aturan ini masuk akal: pengawasan program MBG akan lebih kuat bila pencairan berikutnya bergantung pada pertanggungjawaban dana sebelumnya.
BGN juga menyatakan dapur yang ditutup tidak boleh terus menerima insentif, setelah menemukan praktik pembayaran yang tetap berjalan meski dapur telah dihentikan sementara. Penertiban semacam itu perlu diterapkan konsisten, dengan alasan dan proses yang jelas agar sanksi tidak berubah menjadi keputusan sewenang-wenang. Tantangannya besar: BGN menyebut 58 juta penerima manfaat telah diverifikasi, dengan dukungan lebih dari 26 ribu dapur dan puluhan ribu pemasok lokal, banyak di antaranya UMKM. Skala tersebut membuat kontrol yang rapi penting bagi layanan dan peluang ekonomi setempat.
Kepercayaan harus mengikuti hasil
BGN menyatakan akan memperkuat pengawasan, menindaklanjuti temuan pemeriksaan, dan memperbaiki mekanisme operasional yang belum sesuai. Itu adalah janji yang tepat, tetapi keberhasilannya akan dinilai dari pelaksanaan: laporan yang bisa ditelusuri, temuan yang ditangani, serta dapur yang memenuhi standar. Perluasan penerima manfaat tidak boleh mengalahkan kualitas makanan maupun disiplin penggunaan anggaran.
Klaim efisiensi anggaran MBG sebesar Rp44 triliun dan pengembalian Rp160 miliar layak dicatat sebagai langkah awal, bukan kesimpulan akhir. Tata kelola MBG baru dapat disebut membaik jika publik bisa memeriksa dasar penghematan, laporan harian SPPG, dan tindak lanjut atas penyimpangan. BGN kini perlu membuktikan bahwa penertiban bukan sekadar respons dalam 100 hari pertama, melainkan standar kerja yang terus dijaga. Kesimpulannya sederhana: uang negara harus menghasilkan makanan bergizi, dan setiap klaim hemat harus dapat diuji.
