Lahan tersedia, pembangunan jangan tertunda
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang dirancang untuk memperluas akses belajar bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui fasilitas dan dukungan yang membantu mereka bersekolah. Karena itu, kesiapan lokasi baru bermakna jika segera diikuti pendanaan, pembangunan, dan kepastian layanan. Di Kutai Kartanegara, pemerintah kabupaten mendorong pemerintah pusat merealisasikan sekolah yang direncanakan di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak. Kepala Dinas Sosial Kukar, Rinda Desianti, menyatakan pemerintah daerah telah menyediakan sekitar tujuh hektare untuk pembangunan tersebut. Namun, anggaran dan pembangunan fisik masih menunggu langkah pemerintah pusat. Pemkab berharap konstruksi dapat dimulai tahun ini, sementara perencanaan teknis—termasuk kapasitas sekolah—juga menjadi kewenangan pusat.
Jeda antara lahan siap dan bangunan berdiri bukan persoalan administratif semata: bagi anak prasejahtera, keterlambatan berarti akses pendidikan yang dijanjikan masih belum terjangkau. Rencana penerimaan jenjang SD dan SMP memprioritaskan anak dari keluarga dalam desil 1 dan 2, kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Sasaran ini tepat, tetapi pemerintah perlu menjaga agar proses pendanaan dan pembangunan tidak mengaburkan tujuan awal. Keberhasilan program di Muara Badak seharusnya dinilai bukan dari luas lahan yang telah ditandai, melainkan dari seberapa cepat ruang belajar yang layak benar-benar tersedia bagi anak-anak yang paling membutuhkan.
Dukungan perusahaan membuka peluang di Bulukumba
Di Bulukumba, PT London Sumatera menyiapkan lahan Sekolah Rakyat seluas tujuh hektare di Desa Tammatto, Kecamatan Ujung Loe. Lahan tersebut sudah tidak digunakan perusahaan. Sumbangan lokasi ini menunjukkan bahwa dukungan perusahaan dapat membantu mengatasi salah satu hambatan awal pembangunan, terutama ketika pemerintah daerah membutuhkan ruang untuk fasilitas pendidikan. Wakil Ketua DPRD Bulukumba Syahruni Haris mengapresiasi kesediaan manajemen Lonsum dan berharap warga memanfaatkan sekolah untuk menyekolahkan anak-anak mereka.
Nilai dukungan itu akan ditentukan oleh kelanjutan proyek, bukan sekadar pengumuman penyediaan lahan. Menurut keterangan Syahruni, biaya pendidikan hingga asrama nantinya akan ditanggung, dengan fasilitas yang ditujukan untuk mendukung perkembangan siswa dari keluarga kurang mampu. Jika rencana tersebut diwujudkan dengan layanan yang memadai, beban keluarga untuk mengakses pendidikan dapat berkurang. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan informasi penerimaan, mutu pembelajaran, dan kesiapan operasional sampai kepada masyarakat. Sekolah yang tersedia secara fisik belum otomatis menjangkau anak prasejahtera; keluarga harus mengetahui cara mendaftar dan percaya bahwa anak mereka dapat belajar dengan aman serta berkelanjutan.
Kotabaru menautkan pendidikan dengan pemutus kemiskinan
Kotabaru mempercepat persiapan Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bupati Muhammad Rusli menyampaikan komitmen itu dalam audiensi dengan Kementerian Sosial di Jakarta pada Rabu, 4 November 2026. Pertemuan membahas kemajuan rencana pembangunan di Desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Selatan, sekaligus memperkuat kerja sama pusat dan daerah. Arah kebijakannya masuk akal: pendidikan dapat memperluas pilihan hidup, tetapi manfaat itu bergantung pada pembangunan dan operasional yang benar-benar berjalan.
Program ini dirancang sebagai sekolah berasrama dengan pembinaan sepanjang hari. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyebut dukungan yang direncanakan mencakup asrama, seragam, perlengkapan belajar, makan tiga kali dan dua kali kudapan setiap hari, serta pembelajaran digital. Pemerintah nasional juga telah menyalurkan 15.487 laptop dan 596 SmartBoard untuk kegiatan belajar di 166 Sekolah Rakyat. Angka-angka itu memperlihatkan bahwa akses pendidikan membutuhkan lebih dari ruang kelas: siswa memerlukan dukungan agar dapat belajar dan bertahan di sekolah. Tantangan berikutnya ialah memastikan fasilitas, tenaga, dan pendampingan tersedia secara konsisten, serta menuntaskan koordinasi dengan kementerian agar persiapan berubah menjadi layanan nyata.
Ukuran keberhasilan adalah anak yang terlayani
Tiga daerah memperlihatkan tahapan yang berbeda: Kukar menunggu realisasi pendanaan pusat, Bulukumba mendapat dukungan lahan perusahaan, dan Kotabaru mempercepat persiapan lewat koordinasi dengan kementerian. Kesamaan pentingnya ialah pengakuan bahwa hambatan akses pendidikan bagi keluarga miskin tidak selesai dengan satu keputusan. Lahan Sekolah Rakyat harus berubah menjadi bangunan, penerimaan harus menjangkau anak yang tepat, dan dukungan belajar mesti terjaga setelah sekolah beroperasi.
Pemerintah daerah telah memberi sinyal dan menyiapkan pijakan, sementara kontribusi perusahaan di Bulukumba menambah dukungan yang berarti. Kini pemerintah pusat dan daerah perlu menjaga jadwal, keterbukaan informasi, serta mutu pelaksanaan. Ukuran akhirnya bukan jumlah hektare atau perangkat yang tersedia, melainkan apakah anak prasejahtera dapat masuk, belajar dengan layak, dan menyelesaikan pendidikan. Tanpa tindak lanjut itu, janji memutus rantai kemiskinan akan tetap menjadi rencana; dengan pelaksanaan yang konsisten, Sekolah Rakyat dapat menjadi jalan nyata menuju kesempatan yang lebih setara.
