Sekolah Rakyat Permanen: Ambisi Besar yang Terganjal Urusan Tanah
Sekolah Rakyat permanen adalah satuan pendidikan berbasis asrama yang menyelenggarakan pendidikan formal jenjang dasar dan/atau menengah secara terintegrasi bagi anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem, dan rentan, dengan tujuan memperluas akses pendidikan berkualitas yang disertai pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar agar mereka memiliki kesempatan nyata memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Ambisi pemerintah pusat untuk membuka peluang pembangunan Sekolah Rakyat permanen bagi kabupaten dan kota patut diapresiasi, karena untuk sekali ini negara berani berinvestasi pada infrastruktur pendidikan daerah yang secara eksplisit menyasar keluarga paling tidak mampu. Namun sejak awal, program pendidikan keluarga kurang mampu ini tidak bergeser dari satu titik lemah yang sangat klasik: lahan. Di banyak daerah, bukan anggaran yang kurang, melainkan ketidaksiapan tanah yang membuat pembangunan sekolah pemerintah ini berjalan tersendat, bahkan di wilayah yang sudah menyatakan minat kuat untuk ikut serta.
Peran Pemerintah Daerah: Antara Peluang Besar dan Kebingungan Lahan
Pola kerja program Sekolah Rakyat permanen sesungguhnya sederhana: pemerintah daerah menyiapkan dan mematangkan lahan, lalu pembangunan fisik dilakukan oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Dalam kerangka ini, tanggung jawab lahan bukan sekadar formalitas administratif, tetapi penentu percepatan pembangunan sekolah pemerintah. Fakta di Kalimantan Timur menunjukkan betapa rumitnya urusan tanah; sejumlah kabupaten seperti Berau dan Kutai Timur sudah mengajukan pembangunan, namun tertahan di tahap pematangan lahan. Paser dan Balikpapan menghadapi pola kendala serupa, sementara Mahakam Ulu bahkan masih dalam tahap mencari lokasi dan harus melibatkan DPRD untuk membahas peluang pembangunan. Di atas kertas, peluang dari pusat "terbuka" bagi kabupaten dan kota; dalam praktik, banyak pemda masih tampak dipusingkan oleh tata ruang, status kepemilikan, dan keberanian mengambil keputusan politik atas sebidang tanah yang akan menentukan masa depan anak-anak termiskin di wilayah mereka.
Koordinasi 66 Pemda: Ngebut di Meja Rapat, Tersendat di Lapangan
Kementerian Sosial kini menggandeng 66 pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat permanen dan memastikan kebutuhan lahan serta persyaratan segera terpenuhi. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Gedung Aneka Bhakti pada 12–13 Agustus 2026 menjadi panggung penting untuk membahas usulan lokasi sekaligus kelengkapan dokumen. Di sana, pemda dipertemukan dengan kementerian teknis seperti Pekerjaan Umum, Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan Perhubungan untuk mengurai simpul persoalan pertanahan dan tata ruang yang kerap membuat lahan "tidak bisa dibangun" meski anggaran tersedia. "Anggarannya dari APBN atas arahan Presiden. Yang diberi tugas pembangunan adalah Kementerian Sosial, dengan dibantu oleh kementerian dan lembaga lain, termasuk pemerintah daerah". Koordinasi lintas lembaga ini adalah langkah logis; namun akan sia-sia bila di tingkat lokal, lahan strategis tetap dianggap komoditas politik alih-alih aset sosial untuk program pendidikan keluarga kurang mampu.
104 Titik Pembangunan dan 81 Sekolah Rintisan: Menguji Keseriusan Negara
Pemerintah menyebut pembangunan Sekolah Rakyat permanen sudah berjalan di 104 titik di berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya menyediakan fasilitas pendidikan berasrama yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Di sisi lain, terdapat 81 Sekolah Rakyat rintisan aktif yang diharapkan berlanjut dan memperoleh fasilitas permanen agar layanan pendidikan tidak terputus. Angka-angka ini menunjukkan skala infrastruktur pendidikan daerah yang sedang dibangun, sekaligus menjadi ujian atas komitmen jangka panjang negara. Sekolah Rakyat dirancang bukan sebagai bangunan biasa: ia menawarkan pendidikan, pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan dasar secara terintegrasi. Program pendidikan untuk keluarga kurang mampu ini pada dasarnya mengakui bahwa kemiskinan tidak bisa diputus hanya dengan bantuan sesaat, tetapi melalui kesempatan belajar dalam lingkungan yang aman dan berfasilitas. Pertanyaannya: apakah 104 titik dan puluhan rintisan akan terus bertambah, atau berhenti di tengah jalan karena kita gagal menuntaskan urusan lahan dan tata kelola?
Dari Problem Lahan ke Akses Pendidikan yang Nyata
Jika diringkas, inti persoalan Sekolah Rakyat permanen bukan pada gagasan, melainkan eksekusi. Pemerintah pusat telah membuka peluang pembangunan untuk kabupaten dan kota, menyediakan anggaran melalui APBN, serta menugasi Kementerian Sosial dan kementerian teknis lain untuk mempercepat pembangunan sekolah pemerintah. 66 pemda telah duduk di meja koordinasi, sementara Dinas Sosial di daerah terus mendorong kabupaten yang belum mengajukan agar segera menyampaikan proposal. Namun selama lahan dianggap urusan administratif yang boleh ditunda, anak-anak dari desil terbawah Data Tunggal Sosial Ekonomi tetap menunggu di luar pagar sekolah. Program ini menargetkan perluasan akses pendidikan berkualitas ke keluarga berpenghasilan rendah; karena itu, pemda yang serius mengurangi kemiskinan seharusnya melihat tanah untuk Sekolah Rakyat sebagai investasi sosial, bukan beban birokrasi. Kesimpulannya tegas: tanpa keberanian politik di tingkat daerah untuk mengamankan dan mematangkan lahan, ambisi besar Sekolah Rakyat permanen akan berhenti sebagai proyek baik yang kalah oleh ketakutan mengurus tanah.
