Usulan penting, tetapi belum menjadi keputusan
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan permanen yang ditujukan untuk memperluas akses belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan menghadapi keterbatasan layanan. Di Papua Tengah, Gubernur Meki Fritz Nawipa mengusulkan dua lokasi pembangunan sekolah permanen di Kabupaten Nabire saat bertemu Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta pada 2 November. Usulan itu patut diperhatikan, tetapi tidak boleh disamakan dengan keputusan bahwa pembangunan sudah ditetapkan. Perbedaan ini penting: pengajuan lokasi membuka proses penilaian, bukan menjamin sekolah segera dibangun. Dalam pertemuan yang sama, Gus Ipul menyatakan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar menjadi prioritas perluasan program. Karena itu, Sekolah Rakyat Papua memiliki peluang memperkuat layanan di daerah yang membutuhkan, asalkan rencana lokasi dan persyaratan teknisnya dapat dipenuhi.
Prioritas 3T harus berujung pada akses nyata
Prioritas bagi wilayah 3T memberi arah yang tepat bagi program ini: pemerataan tidak cukup diukur dari jumlah gedung, tetapi juga dari kemampuan anak menjangkaunya. Pemerintah menargetkan sedikitnya satu gedung Sekolah Rakyat permanen di setiap kabupaten atau kota. Setiap sekolah diproyeksikan menampung sekitar 2.000 siswa, dari jenjang SD hingga SMA. Skala itu menjanjikan, tetapi manfaatnya bagi keluarga bergantung pada layanan yang benar-benar hadir di tempat yang sulit dijangkau. Bupati Intan Jaya Aner Maisini menilai sekolah dibutuhkan karena anak-anak setempat menghadapi kendala jarak dan keterbatasan layanan. Sekolah Rakyat 3T akan bermakna jika penentuan titik mempertimbangkan kebutuhan warga, bukan hanya ketersediaan lahan. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyelaraskan lokasi, kesiapan operasional, serta dukungan masyarakat agar prioritas tidak berhenti sebagai pernyataan.
Tujuh hektare Intan Jaya masih harus lolos pemeriksaan
Intan Jaya memperlihatkan bahwa kesiapan lahan merupakan langkah awal, bukan garis akhir. Pemerintah kabupaten menyiapkan sekitar tujuh hektare di Kampung Jogatapa, Distrik Sugapa. Menurut Bupati Aner Maisini, hampir empat hektare telah bersertifikat dan sekitar tiga hektare lainnya masih dalam proses. Lokasi yang disebut strategis dan dekat pusat pemerintahan dapat mendukung rencana, tetapi lahan Sekolah Rakyat tetap harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Gus Ipul menyatakan pengajuan dapat didorong setelah dokumen lengkap dan legalitas tanah jelas; kondisi lahan juga perlu dinilai memenuhi ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan demikian, angka tujuh hektare belum berarti pembangunan disetujui. Kepastian hak atas seluruh bidang dan kelengkapan berkas adalah gerbang yang harus dilalui sebelum usulan beranjak ke tahap berikutnya.
Tahap berikutnya: verifikasi dan koordinasi
Pembagian peran pemerintah membuat tindak lanjut harus tertata: pemerintah daerah menyiapkan lahan, Kementerian Pekerjaan Umum menangani pembangunan gedung, sedangkan Kementerian Sosial mengelola operasional bersama kementerian dan lembaga terkait. Untuk Intan Jaya, bupati berharap rencana dapat terwujud tahun depan dan menyatakan pemerintah daerah siap mengawal prosesnya. Namun, harapan waktu tersebut bukan jadwal pembangunan yang telah dipastikan. Verifikasi dokumen, legalitas, dan kelayakan lahan tetap menentukan apakah pengajuan dapat maju. Sekolah Rakyat Papua dan perluasan di wilayah 3T layak didukung karena dapat membuka akses pendidikan bagi anak yang selama ini terkendala jarak. Dukungan itu perlu disertai ketelitian: bedakan usulan dari keputusan, tuntaskan pemeriksaan, lalu pastikan koordinasi pusat-daerah berjalan. Hanya dengan syarat tersebut, rencana di Nabire maupun Intan Jaya dapat dinilai berdasarkan kesiapan nyata, bukan sekadar pengumuman.
