Pelebaran menjadi jawaban atas titik sempit
Pelebaran Jalan Yos Sudarso adalah rencana Pemerintah Kota Medan untuk memperluas ruas di sekitar Simpang Dobi dan Titi Papan agar kendaraan dapat melintas lebih lancar pada kawasan yang kerap tersendat. Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap meninjau lokasi pada Rabu, 4 November 2026, setelah warga berulang kali melaporkan penumpukan kendaraan di persimpangan tersebut. Masalah utamanya bukan sekadar banyaknya kendaraan: badan jalan yang menyempit di kawasan Titi Papan menjadi hambatan fisik yang memperlambat arus dan mengganggu kegiatan harian. Karena itu, pelebaran layak diprioritaskan sebagai penanganan langsung pada titik bottleneck, bukan hanya mengandalkan pengaturan lalu lintas. Namun, rencana yang menjanjikan kelancaran ini masih bergantung pada pembebasan lahan dan koordinasi lintas lembaga.
Jam sibuk memperlihatkan dampak kemacetan
Kemacetan Titi Papan paling terasa ketika perjalanan kerja dan sekolah bertemu pada ruas yang menyempit. Keluhan warga mendorong peninjauan, sebab antrean berulang pada jam berangkat dan pulang mengganggu mobilitas pengguna jalan, bukan hanya kenyamanan berkendara. Dalam laporan lapangan, kepadatan disebut terasa sekitar pukul 06.30 WIB, saat pekerja berangkat dan anak-anak menuju sekolah. Angka itu menegaskan bahwa masalah ini memiliki pola waktu yang bisa diantisipasi, tetapi pengaturan kendaraan saja tidak akan menghilangkan penyempitan badan jalan. Bagi lalu lintas Medan, solusi perlu menggabungkan penataan arus segera dengan perbaikan infrastruktur yang menyasar penyebabnya. Selama jalan belum diperlebar, pengguna tetap berisiko menghadapi antrean pada periode sibuk.
Pembebasan lahan menentukan kelanjutan proyek
Sekitar 60 persen proses ganti rugi lahan disebut telah tuntas, tetapi deretan rumah dan ruko yang tersisa masih perlu dibebaskan sebelum pelebaran dapat dilanjutkan. Zakiyuddin meminta pemilik terdampak dan warga sekitar mendukung proses tersebut, termasuk kesediaan memberikan beberapa meter lahan bila disepakati. Permintaan itu bukan formalitas: tanpa persetujuan dan penyelesaian lahan, rencana bisa tertahan dan manfaatnya tak segera dirasakan pengguna jalan. Karena Jalan Yos Sudarso berstatus jalan nasional, Pemko Medan juga harus menyelaraskan pekerjaan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Tahap berikutnya mencakup penyusunan kembali dokumen perencanaan pengadaan tanah serta penetapan lokasi baru, dengan target alokasi anggaran pada 2027; pekerjaan pelebaran dapat dimulai setelah pembebasan lahan rampung.
Pengaturan arus perlu berjalan sambil menunggu
Menunggu proses lahan dan infrastruktur bukan alasan untuk membiarkan antrean di Simpang Dobi Medan terus berulang. Zakiyuddin meminta Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Perhubungan Sumatera Utara, dan kepolisian meningkatkan pengaturan arus, terutama pada jam sibuk. Langkah ini penting sebagai penyangga, meski tidak menggantikan pelebaran yang dibutuhkan. Pemko juga menyebut flyover sebagai alternatif yang dapat dikaji, tetapi gagasan itu masih memerlukan pembahasan dan studi lebih lanjut. Pilihan paling masuk akal sekarang adalah mempercepat koordinasi pembebasan lahan, menjaga pengaturan lalu lintas, dan memastikan warga mendapat penjelasan yang memadai tentang rencana pelebaran. Dukungan publik akan lebih mudah tumbuh bila prosesnya terbuka dan kesepakatan dengan pemilik lahan ditangani secara jelas.
Kelancaran bergantung pada pelaksanaan, bukan rencana saja
Pelebaran di kawasan Titi Papan dan Simpang Dobi menawarkan sasaran yang tepat: mengatasi titik sempit yang selama ini menghambat perjalanan harian. Namun, pengumuman rencana belum mengurai macet. Hasilnya akan ditentukan oleh penyelesaian pembebasan lahan, koordinasi dengan pihak jalan nasional, serta pengaturan kendaraan selama proses berlangsung. Warga yang lahannya terdampak perlu dilibatkan secara adil, sementara pengguna jalan membutuhkan langkah sementara yang nyata pada jam sibuk. Jika unsur-unsur itu berjalan bersama, pelebaran Jalan Yos Sudarso berpeluang menjadi perbaikan yang terasa langsung. Jika tidak, kemacetan Titi Papan akan tetap menjadi beban rutin bagi masyarakat.
